Reportase.TV, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mengingatkan masyarakat mengenai dua sisi mata uang dalam investasi aset kripto: potensi keuntungan fantastis yang bisa mencapai ratusan kali lipat, namun diiringi dengan tingkat risiko yang sama-sama ekstrem. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi para investor pemula yang mungkin terpukau oleh kilau angka tanpa memahami sepenuhnya dinamika pasar aset digital. Peringatan tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian Jogja Financial Festival 2026, sebuah forum penting yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan dan teknologi.
Pada Jumat, 22 Mei 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Bapak Adi Budiarso, memaparkan secara gamblang tentang fluktuasi harga yang signifikan pada mata uang kripto utama, seperti Bitcoin (BTC). Dalam sesinya, Adi Budiarso mengilustrasikan perjalanan nilai Bitcoin yang fenomenal. Ia menyebutkan bagaimana pada awal kemunculannya, Bitcoin memiliki nilai yang sangat rendah, bahkan setara dengan harga sepiring pizza. "Bitcoin itu nilainya mungkin tahun 2010, itu cukup 10.000 BTC itu hanya sepiring pizza, US$ 41," ujar Adi, menggambarkan betapa jauhnya nilai aset tersebut dari kondisi saat ini.
Transformasi nilai Bitcoin memang telah menjadi legenda di dunia keuangan. Dari sekadar eksperimen teknologi yang hanya dihargai beberapa dolar untuk ribuan koin, Bitcoin telah tumbuh menjadi aset digital yang nilainya kini menembus angka Rp 1,4 miliar untuk satu token. Kenaikan harga yang luar biasa ini, yang berarti ratusan ribu kali lipat dari nilai awalnya, telah menarik jutaan investor dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mencoba peruntungan di pasar kripto. Namun, dibalik potensi keuntungan yang menggiurkan ini, tersimpan risiko volatilitas yang sangat tinggi, di mana harga dapat berayun tajam dalam hitungan jam atau bahkan menit, mengikis modal investor yang tidak siap.
Menyikapi fenomena ini, Adi Budiarso menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi setiap individu yang berniat berinvestasi di aset kripto. Ia menyarankan agar investasi di sektor ini dilakukan menggunakan "dana dingin" atau dana yang memang telah disisihkan, setelah semua kebutuhan utama, seperti dana pensiun dan kebutuhan hidup sehari-hari, terpenuhi. Filosofi di balik saran ini adalah untuk memastikan bahwa fluktuasi pasar kripto, betapapun drastisnya, tidak akan mengganggu stabilitas keuangan pribadi atau keluarga investor. "Pakai uang untuk investasi kripto, itu adalah uang yang sudah setelah Anda nabung untuk dana pensiun, sudah nabung untuk kebutuhan hidup. Jadi pakai uang yang sudah disisihkan dan Anda siap masuk ke industri yang sangat-sangat berisiko. Kembali, ini risikonya tinggi tapi return-nya juga luar biasa tinggi," terang Adi.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Pasar kripto dikenal dengan sifatnya yang spekulatif, di mana sentimen pasar, berita, regulasi, dan bahkan cuitan di media sosial dapat memicu pergerakan harga yang ekstrem. Investor pemula seringkali terjebak dalam euforia "fear of missing out" (FOMO) saat melihat harga aset tertentu melonjak, tanpa melakukan riset mendalam atau memahami fundamental proyek di baliknya. Akibatnya, banyak yang masuk di puncak harga dan mengalami kerugian besar saat pasar terkoreksi. OJK, sebagai garda terdepan dalam pengawasan sektor keuangan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat teredukasi dengan baik mengenai karakteristik risiko dan peluang dalam inovasi keuangan seperti aset kripto.
Lebih lanjut, OJK juga menyoroti perkembangan infrastruktur dan regulasi aset kripto di Indonesia. Adi Budiarso menginformasikan bahwa saat ini terdapat dua bursa kripto yang beroperasi secara resmi di Indonesia, yaitu CFX (Commodity Futures Exchange) dan ICEx (Indonesia Commodity Exchange). Keberadaan bursa yang teregulasi ini menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan transparan bagi investor. Sebelumnya, pengawasan aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan aset kripto secara bertahap dialihkan kepada OJK, sejalan dengan visi OJK untuk mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan secara komprehensif.
Jumlah aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia juga terus bertambah, menunjukkan dinamika dan minat yang tinggi dari pasar. Saat ini, tercatat sebanyak 1.464 aset kripto yang terdaftar dan dapat diperdagangkan secara legal di platform-platform yang ada. Angka ini mencerminkan keragaman pilihan bagi investor, namun sekaligus menjadi tantangan dalam hal riset dan pemahaman mendalam terhadap setiap aset. Setiap aset kripto memiliki karakteristik, fundamental, dan tingkat risiko yang berbeda-beda, sehingga memerlukan analisis yang cermat sebelum berinvestasi.
Dari sisi penerimaan negara, kontribusi industri kripto juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, kendati nilai transaksi keseluruhan mengalami penurunan. Adi Budiarso memaparkan data menarik terkait hal ini. "Tahun 2025 saja, waktu itu transaksinya menurun (menjadi) Rp 482,23 triliun dari sebelumnya Rp 650,61 triliun di 2024, penerimaan pajak kita meningkat menjadi Rp 796,73 miliar," pungkasnya. Penurunan nilai transaksi sebesar sekitar 25% dari tahun 2024 ke 2025, namun diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, mengindikasikan beberapa hal. Pertama, kemungkinan adanya peningkatan kepatuhan pajak dari para investor dan pelaku pasar kripto seiring dengan semakin jelasnya kerangka regulasi dan penarikan pajak atas transaksi kripto. Kedua, meskipun volume transaksi menurun, bisa jadi keuntungan yang direalisasikan dari transaksi yang ada cenderung lebih besar, sehingga menghasilkan basis pajak yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun pasar mengalami fase koreksi atau konsolidasi, potensi kontribusi fiskal dari sektor aset digital tetap signifikan dan terus meningkat.
OJK sendiri terus berupaya untuk menyeimbangkan antara mendorong inovasi di sektor keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Dengan mandat baru dalam pengawasan aset kripto, OJK diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi yang adaptif, inovatif, namun tetap kuat dalam memberikan perlindungan investor. Hal ini mencakup pengembangan aturan main yang jelas, pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia investasi kripto yang kompleks.
Bagi investor, pesan kunci dari OJK adalah pentingnya untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Tidak menempatkan semua telur dalam satu keranjang adalah prinsip dasar dalam investasi, dan ini berlaku lebih kuat lagi di pasar kripto. Mengalokasikan sebagian kecil dari dana investasi ke kripto, setelah mempertimbangkan toleransi risiko pribadi dan tujuan keuangan jangka panjang, adalah pendekatan yang lebih bijaksana. Selain itu, penting juga untuk memahami teknologi di balik aset kripto yang diinvestasikan, membaca whitepaper proyek, serta memantau perkembangan berita dan regulasi yang dapat memengaruhi nilai aset.
Masa depan aset kripto di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi teknologi, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi investor. OJK berkomitmen untuk terus memantau perkembangan global di bidang aset digital, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem aset kripto yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Indonesia, demi kemajuan ekonomi digital nasional dan perlindungan konsumen.
