Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, telah menerima kunjungan penting dari UK Trade Commissioner for Asia Pacific, Martin Kent, di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan strategis ini menjadi penanda kuat komitmen kedua negara untuk memperdalam hubungan ekonomi bilateral yang telah terjalin erat, sekaligus menyoroti dukungan substansial Inggris terhadap langkah Indonesia menuju keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Diskusi mendalam tersebut tidak hanya mencakup prospek kerja sama di berbagai sektor vital, tetapi juga menegaskan kembali visi bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.
Reportase.TV, Jakarta – Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menjadi momentum krusial dalam kalender diplomasi ekonomi kedua negara. Martin Kent, mewakili kepentingan perdagangan Inggris di kawasan Asia Pasifik, hadir untuk memperkuat dialog dan menjajaki lebih lanjut area-area kolaborasi yang dapat memberikan manfaat timbal balik. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga secara tegas menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung penuh implementasi Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP), sebuah kesepakatan strategis yang telah ditandatangani pada Januari 2026. EGP dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif untuk memfasilitasi aliran investasi, perdagangan, dan pertukaran keahlian antara kedua negara, membuka babak baru dalam kemitraan ekonomi mereka.
Airlangga Hartarto menguraikan sejumlah prioritas utama yang menjadi fokus Indonesia dalam mengimplementasikan EGP. Prioritas-prioritas ini mencerminkan agenda pembangunan nasional Indonesia yang ambisius, serta sejalan dengan visi Inggris untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik pasca-Brexit. Bidang-bidang utama yang ditekankan meliputi penguatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM), energi, investasi, serta transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Indonesia melihat EGP sebagai instrumen vital untuk mengakselerasi transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, Menko Airlangga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja Indonesia agar siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Kerja sama dengan Inggris diharapkan dapat terwujud dalam bentuk program pelatihan vokasi, pertukaran ahli, beasiswa pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Inggris, dengan keunggulan di sektor pendidikan dan inovasi, dipandang sebagai mitra ideal dalam mencapai tujuan ini.
Di sektor energi, fokus utama adalah pada transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Indonesia, sebagai negara dengan potensi energi terbarukan melimpah, membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan keahlian dari negara-negara maju seperti Inggris untuk mewujudkan target net-zero emission. Kerja sama EGP diharapkan dapat mendorong pengembangan proyek-proyek energi surya, angin, panas bumi, dan hidrogen hijau, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya. Selain itu, pertukaran kebijakan dan regulasi terkait pasar karbon serta pembiayaan berkelanjutan juga menjadi agenda penting.
Investasi menjadi pilar krusial lainnya dalam EGP. Indonesia berupaya menarik investasi langsung asing (FDI) dari Inggris ke sektor-sektor strategis seperti manufaktur berteknologi tinggi, infrastruktur digital, industri hilirisasi, dan pariwisata berkelanjutan. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan regulasi, dan memberikan insentif yang menarik bagi investor Inggris. Kehadiran investasi Inggris tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi, praktik bisnis terbaik, dan akses ke pasar global.
Adapun transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, Menko Airlangga menekankan bahwa ini bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah keharusan. Indonesia berkomitmen pada prinsip ekonomi sirkular, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Melalui EGP, diharapkan terjadi kolaborasi dalam pengembangan keuangan hijau (green finance), mekanisme penetapan harga karbon, serta proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi ekonomi kedua negara sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Airlangga, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 29 Juli 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi harapan besar Indonesia terhadap kemitraan yang solid dan berjangka panjang dengan Inggris.
Selain pembahasan EGP, agenda utama pertemuan antara Menko Airlangga dan Martin Kent adalah perkembangan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Airlangga menjelaskan secara rinci posisi Indonesia dan alasan di balik keputusannya untuk bergabung dengan pakta perdagangan multilateral berstandar tinggi ini. "Keikutsertaan Indonesia dalam CPTPP merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Airlangga.
Aksesi ke CPTPP dipandang sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspornya, mengurangi ketergantungan pada beberapa pasar utama, dan membuka peluang baru bagi produk dan jasa Indonesia di 11 negara anggota CPTPP (termasuk Inggris, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru). Dengan standar yang tinggi dalam berbagai aspek, mulai dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, perlindungan investasi, hak kekayaan intelektual, hingga tenaga kerja dan lingkungan, CPTPP diharapkan dapat mendorong reformasi domestik yang lebih dalam, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menarik investasi berkualitas tinggi yang mencari lingkungan bisnis yang stabil dan prediktif.
Penguatan ketahanan rantai pasok juga menjadi pertimbangan penting. Di tengah gejolak geopolitik dan tantangan global, bergabung dengan blok perdagangan yang terintegrasi dapat membantu Indonesia mengamankan pasokan bahan baku dan komponen penting, serta memastikan kelancaran distribusi produknya ke pasar global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun ekosistem industri yang lebih tangguh dan berdaya saing. Selain itu, CPTPP juga menawarkan platform untuk dialog kebijakan dan penyelesaian sengketa yang terstruktur, memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Sejalan dengan penjelasan Menko Airlangga, Pemerintah Inggris kembali menegaskan dukungannya yang kuat terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP. Dukungan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan pengakuan Inggris atas potensi ekonomi Indonesia yang besar dan peran strategisnya di kawasan. Sebagai salah satu anggota terbaru CPTPP, Inggris memahami betul manfaat dan tantangan dari keanggotaan pakta ini. Martin Kent menyampaikan bahwa Inggris memandang keikutsertaan Indonesia akan semakin memperkuat peran CPTPP sebagai perjanjian perdagangan berstandar tinggi. Kehadiran Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, akan secara signifikan meningkatkan ukuran pasar CPTPP, menjadikannya blok perdagangan yang jauh lebih menarik dan relevan di Kawasan Indo-Pasifik.
Dukungan Inggris ini memiliki bobot signifikan mengingat posisi strategisnya sebagai anggota CPTPP dan pengaruhnya dalam forum perdagangan internasional. Bagi Indonesia, dukungan dari negara-negara anggota eksisting, khususnya Inggris yang baru saja meratifikasi keanggotaannya, sangat penting untuk memuluskan jalan aksesi. Inggris sendiri telah melalui proses negosiasi yang ketat untuk bergabung dengan CPTPP, memberikan perspektif berharga yang dapat dibagikan kepada Indonesia. Keanggotaan Indonesia diharapkan tidak hanya memperkaya CPTPP secara ekonomi, tetapi juga secara geopolitik, mengingat peran Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Airlangga menambahkan, hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, didorong oleh semangat kemitraan yang kuat dan berbagai inisiatif strategis yang telah disepakati. Volume perdagangan bilateral antara kedua negara telah menunjukkan tren positif, dan potensi untuk ekspansi lebih lanjut masih sangat besar. Sektor-sektor seperti ekonomi digital, manufaktur hijau, dan industri kreatif juga menawarkan peluang kolaborasi yang belum sepenuhnya tergarap.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia siap melanjutkan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Inggris, baik melalui implementasi efektif Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) maupun dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP. Komitmen ini mencerminkan pandangan jangka panjang Indonesia terhadap Inggris sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Kedua belah pihak bertekad untuk memastikan bahwa kemitraan ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Dialog dan koordinasi yang intensif akan terus dilakukan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan setiap peluang yang ada.
(hns/hns)
