Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) sebagai pilar utama agenda transisi energi nasional. Inisiatif ambisius ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemandirian energi dalam negeri, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di kancah regional ASEAN. Target penyelesaian program PLTS 100 GW yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo bahkan lebih cepat, yakni sebelum tahun 2029, menunjukkan keseriusan dan urgensi pemerintah dalam mewujudkan visi energi masa depan.
Reportase.TV, Jakarta – Pernyataan krusial ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5). Forum regional ini menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk mengukuhkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim melalui solusi energi terbarukan. Pengumuman ini menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional bahwa Indonesia bergerak cepat menuju portofolio energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Gagasan awal program PLTS 100 GW ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Sejak saat itu, program ini telah menjadi landasan komitmen pemerintah untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada tahun 2035. Visi jangka panjang ini mencerminkan tekad kuat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih sepenuhnya ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini juga selaras dengan target global untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang proaktif dalam mitigasi perubahan iklim.
Dalam kerangka program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW yang terbagi menjadi dua segmen utama: 80 GW PLTS tersebar (distributed solar) dan 20 GW PLTS terpusat (centralized solar). Pendekatan ganda ini dirancang untuk memaksimalkan potensi energi surya di berbagai skala, mulai dari instalasi rumah tangga dan komersial hingga proyek-proyek besar berskala utilitas. Komitmen ini ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian integral dari strategi komprehensif untuk mengatasi krisis energi yang mungkin terjadi serta secara signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek dan menengah. Sejak penegasan tersebut, berbagai instansi pemerintah telah intensif berupaya menyusun rencana implementasi yang detail dan terukur untuk merealisasikan program ambisius ini.
Meskipun target kapasitas 100 GW PLTS sangat mengesankan, Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga think tank yang berfokus pada reformasi layanan esensial, berpandangan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh angka target yang besar. Menurut IESR, kunci utamanya terletak pada kemampuan pemerintah untuk membangun fondasi yang kokoh bagi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di seluruh pelosok negeri. "Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (30/5/2026).
Fabby Tumiwa mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi, yaitu penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan PLTS. Kedua, akselerasi PLTS atap dan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan pasokan listrik. Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa yang inovatif, baik melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga agenda ini dinilai sangat penting karena dapat menjadi bukti awal yang konkret bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas belaka, melainkan sebuah strategi transformasi sistem energi yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Secara khusus, Fabby Tumiwa menilai program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia, dengan karakteristik geografisnya yang luas dan kepulauan, masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PT PLN (Persero) telah mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel yang tersebar di 1.234 lokasi terpencil. PLN sendiri menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD ini sebesar 80 persen pada tahun 2030, sebuah target yang ambisius namun krusial.
Untuk mewujudkan dedieselisasi secara efektif, pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek agar lebih menarik bagi para pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan yang beragam. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah "bundling proyek" yang dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi memiliki kapasitas proyek yang lebih besar. "Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor, sehingga mempercepat proses transisi dari diesel ke surya," terang Fabby.
Selain penggantian PLTD terisolasi, Fabby juga menyoroti peluang besar untuk penghematan diesel pada sistem kelistrikan besar melalui program "fat burning". Program ini melibatkan penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi sebagai cadangan atau penyeimbang di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN saat ini masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya operasional yang relatif tinggi, membebani keuangan negara dan lingkungan. Oleh karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan dan berkesinambungan, asalkan mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas dan transparan.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap 100 GW PLTS sebelum 2029 merupakan langkah berani menuju masa depan energi yang lebih bersih dan mandiri bagi Indonesia. Dengan fokus pada implementasi yang kuat, didukung oleh strategi quick wins seperti dedieselisasi dan PLTS atap, Indonesia tidak hanya akan mencapai target energi terbarukannya, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin energi bersih di kawasan ASEAN. Tantangannya besar, namun dengan fondasi yang tepat dan dukungan semua pihak, visi ini sangat mungkin untuk diwujudkan.
(igo/hns)
