Reportase.TV, Jakarta – Kenaikan harga komoditas strategis seperti kelapa di pasar domestik Indonesia telah mencapai puncaknya dalam beberapa bulan terakhir, menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama menjelang perayaan besar seperti Lebaran 2025. Fenomena ini, yang sebagian besar dipicu oleh peningkatan drastis ekspor kelapa bulat ke pasar global, kini menjadi beban berat bagi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh pelosok negeri yang sangat bergantung pada kelapa sebagai bahan baku utama dalam masakan dan produk olahan.
Menyoroti urgensi situasi ini, Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan riset mendalam terkait kondisi kebutuhan dan harga kelapa di Indonesia. Survei yang melibatkan 400 responden dari berbagai latar belakang ini berhasil memotret dampak langsung dari gejolak harga. Hasilnya mengejutkan, di mana sebanyak 83% responden secara tegas menyatakan merasakan adanya kenaikan harga kelapa atau produk turunan kelapa seperti santan, minyak kelapa, hingga parutan kelapa di pasaran. Angka ini menunjukkan betapa luasnya dampak dari masalah ini, menjangkau hampir setiap lapisan masyarakat.
Kepala Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, dalam acara Diskusi KedaiKopi di Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/12/2025), menjelaskan lebih lanjut tentang temuan tersebut. Menurutnya, dari persentase responden yang merasakan kenaikan, sebanyak 45,2% di antaranya bahkan menilai kenaikan harga kelapa ini terjadi secara signifikan, jauh melampaui batas kewajaran. "Kondisi ini paling banyak dirasakan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan pelaku UMKM, yang notabene adalah konsumen langsung dan pengguna harian kelapa. Sementara itu, para penjual kelapa, meskipun juga merasakan kenaikan, cenderung merasa harganya masih dalam batas terjangkau, mungkin karena mereka memiliki akses lebih dekat ke sumber pasokan," ungkap Ashma.
Survei tersebut tidak hanya mengungkap kenaikan harga, tetapi juga mengindikasikan adanya penurunan kualitas kelapa di pasaran serta masalah suplai yang kian sering terjadi. Ashma menegaskan, "Menurut masyarakat yang membutuhkan, yang memakai produk kelapa ini, ada kenaikan harga, ada juga indikasi penurunan kualitas, dan kadang juga terdapat masalah suplai." Ini menunjukkan kompleksitas masalah yang melampaui sekadar harga, menyentuh aspek kualitas dan ketersediaan barang.
Data rinci yang dikumpulkan oleh KedaiKOPI memperlihatkan lonjakan harga yang mencengangkan di berbagai tingkat konsumen. Di level rumah tangga, rata-rata harga kelapa utuh sebelum Lebaran 2025 tercatat Rp 7.000 per butir. Angka ini melonjak tajam 85% menjadi Rp 12.950 per butir di pertengahan tahun, dan kemudian naik lagi 9,5% menjadi Rp 14.175 per butir. Kenaikan drastis ini tentu saja memukul anggaran belanja rumah tangga. "Jadi beban ekonomi itu terasa bagi ibu rumah tangga yang menganggap memang anggaran rumah tangganya meningkat. Bagi ibu yang mengurangi penggunaan kelapa memang alasan utamanya 80% karena harganya naik signifikan," tambah Ashma, menggarisbawahi upaya penyesuaian yang terpaksa dilakukan banyak keluarga.
Dampak kenaikan harga juga sangat terasa di sektor UMKM, yang seringkali memiliki margin keuntungan tipis. Rata-rata harga kelapa di level UMKM mencapai Rp 7.000 per butir sebelum Lebaran 2025. Harga ini kemudian naik 35,7% menjadi Rp 9.500 di pertengahan tahun, dan kembali merangkak naik 10,7% menjadi Rp 10.521 per butir. Kenaikan ini memaksa UMKM untuk memilih antara menaikkan harga jual produk mereka, yang berisiko mengurangi daya beli konsumen, atau menekan margin keuntungan mereka hingga titik terendah.
Perbandingan menarik terlihat pada harga kelapa utuh di level pedagang kelapa. Sebelum Lebaran 2025, rata-rata harganya mencapai Rp 3.500 per butir. Angka ini memang naik signifikan sebesar 125,5% menjadi Rp 7.893 di pertengahan tahun, kemudian naik lagi 7,2% menjadi Rp 8.463. Meskipun persentase kenaikannya terlihat besar, harga di tingkat pedagang ini masih relatif lebih rendah dibandingkan harga eceran di tingkat rumah tangga dan UMKM, menjelaskan mengapa mereka merasa "masih terjangkau" karena adanya selisih harga yang dapat mereka manfaatkan.
Selain persoalan harga, rantai pasok kelapa di Indonesia juga menghadapi tantangan serius. Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa mayoritas responden, mencapai 70%, pernah mengalami keterlambatan pengiriman pasokan kelapa. Meskipun frekuensinya disebutkan ‘jarang’ atau ‘seminggu sekali’, kondisi ini cukup mengganggu stabilitas bisnis dan perencanaan belanja rumah tangga. Keterlambatan ini, menurut para pedagang yang kesulitan mendapatkan pasokan, disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa menyebutkan adanya praktik ‘berebut’ pasokan antarpedagang besar, yang mengindikasikan kelangkaan barang di tingkat hulu. Faktor lain yang tak kalah penting adalah dugaan hasil panen yang tidak optimal atau bahkan gagal panen di beberapa sentra produksi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh cuaca ekstrem atau serangan hama. Namun, yang paling sering disuarakan adalah tingginya permintaan untuk tujuan ekspor, yang membuat pasokan domestik menjadi tergerus.
Mengenai penyebab utama kenaikan harga kelapa, santan, dan produk olahannya di pasaran, Ashma Nur Afifah memaparkan bahwa sebanyak 39,5% responden menilai tingginya permintaan ekspor kelapa bulat ke luar negeri sebagai faktor dominan. Fenomena ini menciptakan persaingan antara kebutuhan domestik dengan pasar internasional, di mana para eksportir seringkali menawarkan harga yang lebih menarik bagi petani atau distributor, sehingga pasokan untuk pasar lokal menjadi berkurang dan harganya melambung.
Faktor lain yang turut menyumbang kenaikan harga adalah kondisi produksi. Sebanyak 25% responden menilai bahwa penyebab kenaikan harga ini akibat hasil panen kelapa yang tidak melimpah atau bahkan gagal panen. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari serangan penyakit tanaman, usia pohon kelapa yang sudah tua dan kurang produktif, hingga minimnya investasi dalam peremajaan perkebunan kelapa. Ditambah lagi, 17% responden menjawab bahwa cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau panjang atau hujan ekstrem, turut mempengaruhi hasil panen. Sementara itu, 13% responden mengaku tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga tersebut.
Ashma juga menyoroti tingkat kesadaran masyarakat mengenai korelasi antara lonjakan ekspor kelapa bulat dengan kenaikan harga di dalam negeri. Tercatat, sebanyak 48% responden tahu bahwa ekspor merupakan salah satu faktor utama, sedangkan 52% sisanya mengaku tidak tahu. "Memang dari tiga jenis responden, penjual kelapa yang paling banyak tahu, mencapai 72%. Karena menurut saya mereka yang paling terdampak, mereka juga dekat ke petani, distributor besar, info ini langsung dapet lah mereka," jelas Ashma, menunjukkan bahwa mereka yang berada di garis depan rantai pasok memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar.
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pasokan kelapa. Berdasarkan data yang dirujuk Eliza pada periode tertentu, produksi kelapa bulat RI mencapai 2,8 juta ton. Namun, yang menjadi permasalahan adalah porsi ekspor yang sangat besar, mencapai 2,4 juta ton. "Jadi itu sisanya untuk konsumsi di dalam negeri. Betapa banyaknya yang kita ekspor itu hampir 80% lebih kan berarti yang kita ekspor. Sehingga, sangat wajar itu ketika di dalam negeri kesulitan karena memang mayoritas kita ekspor," ujar Eliza, menggarisbawahi paradoks kelimpahan produksi diiringi kelangkaan domestik.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) semakin memperkuat argumen tersebut. Sepanjang Januari-Oktober 2025, ekspor kelapa bulat yang dilakukan Indonesia meningkat signifikan sebesar 143,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun nilainya mencapai US$ 208,2 juta, atau setara dengan sekitar Rp 3,46 triliun (dengan kurs Rp 16.646 per dolar AS). Angka ini menunjukkan betapa agresifnya Indonesia dalam memasok pasar global. Negara tujuan utama ekspor kelapa bulat sepanjang periode tersebut paling besar ke China, dengan nilai mencapai US$ 171,3 juta. Kemudian disusul ke Vietnam sebesar US$ 34,4 juta, dan Malaysia US$ 1,2 juta. Dominasi pasar Asia Timur dan Tenggara sebagai tujuan ekspor menunjukkan tingginya permintaan dari kawasan tersebut.
Kondisi ini tidak hanya sekadar masalah harga komoditas, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas. Kenaikan harga kelapa berkontribusi pada inflasi pangan, yang pada gilirannya menekan daya beli masyarakat. Kelapa adalah bahan dasar bagi banyak masakan tradisional dan modern Indonesia, mulai dari rendang, opor, gulai, hingga berbagai kue dan minuman. Ketika harga kelapa melambung, biaya produksi makanan dan minuman ini juga ikut naik, yang pada akhirnya membebani konsumen. Pasar-pasar tradisional, sebagai urat nadi ekonomi rakyat, menjadi tempat di mana dampak ini paling terasa, dengan pedagang dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga yang tak terkendali.
Bagi rumah tangga, terutama menjelang Lebaran, kenaikan harga kelapa berarti anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya harus dikurangi. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa mengurangi penggunaan kelapa dalam masakan mereka atau mencari alternatif lain yang mungkin tidak seotentik atau seenak kelapa asli. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas makanan, tetapi juga dapat mengubah tradisi kuliner yang telah mengakar. Sementara itu, UMKM yang bergerak di sektor kuliner, seperti penjual makanan ringan, katering, atau restoran kecil, harus berjuang keras untuk menjaga profitabilitas mereka. Beberapa mungkin terpaksa menaikkan harga jual produk, yang berisiko kehilangan pelanggan, atau mengurangi porsi dan kualitas bahan baku untuk menekan biaya.
Situasi ini memunculkan desakan bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa. Perlunya keseimbangan antara memenuhi permintaan pasar global dan menjamin ketersediaan serta stabilitas harga di pasar domestik menjadi krusial. Diskusi mengenai penerapan kuota ekspor atau kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) untuk kelapa, serupa dengan komoditas lain, mulai mengemuka. Langkah-langkah strategis seperti program peremajaan kebun kelapa, peningkatan produktivitas petani, serta perbaikan sistem distribusi juga diperlukan untuk mengatasi akar masalah ini dalam jangka panjang. Tanpa intervensi yang tepat, lonjakan harga kelapa dikhawatirkan akan terus mencekik ekonomi rumah tangga dan UMKM, serta mengancam keberlanjutan industri berbasis kelapa di Indonesia.
(acd/acd)
