Reportase.TV, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintah tengah serius mengkaji rencana strategis pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif utama untuk menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mayoritas masih dipenuhi dari impor. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas domestik dan mempercepat tercapainya kemandirian energi nasional, di samping juga mempertimbangkan Dimethyl Ether (DME) sebagai opsi lainnya. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM pada Selasa, 27 April 2026, yang menunjukkan rencana jangka panjang pemerintah dalam transformasi sektor energi.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa konsumsi LPG nasional saat ini mencapai angka fantastis 8,6 juta ton per tahun, di mana sekitar 7 juta ton atau hampir 80% dari total kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui jalur impor. Ketergantungan yang masif terhadap pasokan luar negeri ini telah lama menjadi beban berat bagi anggaran negara, terutama melalui mekanisme subsidi yang harus digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada LPG 3 kg. Selain itu, defisit neraca perdagangan akibat impor LPG yang tinggi juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Bahlil menjelaskan bahwa kajian mendalam tentang substitusi LPG dengan CNG ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah inisiatif strategis yang fundamental. "Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Bahlil, menegaskan urgensi dan potensi besar dari program ini.
Salah satu keunggulan utama CNG yang menjadi fokus pemerintah adalah ketersediaan bahan bakunya yang melimpah di dalam negeri. Berbeda dengan LPG yang seringkali memerlukan pasokan dari luar, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri domestik, yakni gas cair C1 dan C2. C1-C2 ini merupakan komponen utama dari gas alam (natural gas) yang didominasi oleh metana (C1) dan etana (C2). Indonesia memiliki cadangan gas alam yang signifikan, sehingga pemanfaatan komponen ini untuk CNG akan secara drastis mengurangi ketergantungan pada impor dan mengoptimalkan sumber daya alam lokal.
Proses produksi CNG melibatkan pemadatan gas alam hingga mencapai tekanan tertentu, biasanya antara 250 hingga 400 bar. Tekanan tinggi ini memungkinkan volume gas yang lebih besar untuk disimpan dalam tangki yang relatif kecil, membuatnya efisien untuk transportasi dan penggunaan. "Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," jelas Bahlil, menekankan aspek teknis dan tahapan finalisasi yang sedang berjalan.
Pemanfaatan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Saat ini, komoditas ini telah banyak dimanfaatkan oleh sektor industri, perhotelan, restoran, dan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk kendaraan. Data menunjukkan bahwa terdapat 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG, menandakan ekosistem dan infrastruktur dasar yang sudah ada, meskipun perlu ekspansi besar-besaran jika ingin diaplikasikan secara luas untuk kebutuhan rumah tangga.
"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan," pungkas Bahlil. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi geopolitik global yang tidak menentu, di mana fluktuasi harga komoditas energi dan gangguan rantai pasok global dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, prioritas pada produksi domestik menjadi strategi vital untuk memastikan ketahanan energi.
Selain CNG, pemerintah juga terus mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG. DME memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat mirip dengan LPG, sehingga dapat digunakan dengan modifikasi minimal pada peralatan masak yang ada. Keunggulan DME terletak pada bahan bakunya yang juga bisa berasal dari domestik, seperti batu bara berkalori rendah melalui proses gasifikasi, atau bahkan biomassa. Beberapa proyek percontohan DME, seperti yang digagas oleh PT Bukit Asam (PTBA) bersama Pertamina, sudah mulai berjalan dan menunjukkan potensi besar. Kombinasi pengembangan CNG dan DME ini menunjukkan pendekatan multiprong pemerintah dalam mengatasi masalah ketergantungan LPG.
Tantangan utama dalam implementasi program substitusi LPG dengan CNG dan DME adalah pengembangan infrastruktur distribusi dan adaptasi masyarakat. Untuk CNG, diperlukan investasi besar dalam pembangunan jaringan pipa gas ke rumah tangga, pembangunan SPBG khusus untuk tabung rumah tangga, serta penyediaan konverter kit atau kompor yang kompatibel. Sedangkan untuk DME, tantangannya adalah memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien, serta pembangunan pabrik-pabrik produksi berskala besar. Edukasi publik juga memegang peranan krusial untuk membangun kepercayaan dan penerimaan terhadap bahan bakar alternatif ini, termasuk aspek keamanan dan kemudahan penggunaan.
Manfaat jangka panjang dari keberhasilan program ini sangat signifikan. Pertama, pengurangan beban subsidi LPG yang dapat dialihkan untuk program-program pembangunan lain yang lebih produktif. Kedua, penguatan neraca perdagangan nasional karena berkurangnya impor. Ketiga, penciptaan lapangan kerja baru di sektor produksi, distribusi, dan konversi energi. Keempat, peningkatan nilai tambah bagi sumber daya alam domestik. Dan yang tidak kalah penting, program ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission, mengingat gas alam dan DME dari biomassa memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan berbagai BUMN terkait seperti Pertamina dan PGN, diharapkan dapat menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif dan terukur. Peta jalan ini harus mencakup target waktu, alokasi anggaran, strategi pembangunan infrastruktur, program insentif bagi industri dan masyarakat, serta kerangka regulasi yang mendukung. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi kemandirian energi ini.
Langkah berani pemerintah untuk mengkaji dan mendorong pemanfaatan CNG serta DME sebagai pengganti LPG adalah sebuah manifestasi dari komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional. Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, memprioritaskan sumber daya domestik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Dengan perencanaan yang matang, investasi yang memadai, dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan energi yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan. (ahi/hns)
