Reportase.TV, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin intensif mengusut dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), kembali menjalani pemeriksaan kedua kalinya pada Selasa, 16 Desember 2025, sebagai saksi kunci dalam kasus yang disinyalir merugikan negara hingga triliunan rupiah ini. Pemeriksaan kali ini dilakukan setelah tim penyidik KPK menuntaskan misi penelusuran data dan fakta langsung di Arab Saudi, mengumpulkan informasi krusial yang kini menjadi bahan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Yaqut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Yaqut adalah bagian integral dari upaya penyidik untuk melengkapi keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan. "Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak juga ketika melakukan lawatan ke Arab Saudi, sehingga penjadwalan untuk pemeriksaan hari ini akan melengkapi keterangan-keterangan tersebut," jelas Budi kepada wartawan, seraya menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus yang menyentuh ranah sakral ibadah umat Muslim ini. Fokus utama penyelidikan adalah memastikan ketersediaan fasilitas yang dijanjikan kepada jemaah benar-benar ada dan sesuai standar.
Kasus dugaan korupsi ini berpusat pada pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024, sebuah momentum penting yang seharusnya menjadi angin segar bagi ribuan calon jemaah haji Indonesia. Penambahan kuota ini diperoleh setelah Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi diplomatik yang intens dengan Pemerintah Arab Saudi. Tujuannya mulia: untuk mengurangi antrean panjang atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih. Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun, alih-alih dialokasikan secara proporsional untuk jemaah reguler yang paling membutuhkan, kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Pembagian ini memicu polemik besar karena dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang secara tegas mengatur bahwa kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akibatnya, Indonesia akhirnya menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024. Selisih inilah yang menjadi celah dugaan penyelewengan. KPK menyebut kebijakan di era kepemimpinan Yaqut tersebut membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024, malah gagal berangkat. Sebuah pukulan telak bagi mereka yang telah menabung seumur hidup dan menanti panggilan Baitullah dengan penuh harap.
Penyelidikan KPK tidak hanya berhenti pada pemeriksaan saksi di dalam negeri. Tim penyidik secara proaktif telah melintasi batas geografis, terbang langsung ke Arab Saudi untuk melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Misi internasional ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik dan data primer yang tidak mungkin didapatkan di Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada awal Desember 2025 mengungkapkan bahwa penyidik mengunjungi berbagai lokasi penting, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Kementerian Haji Arab Saudi. Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi data dan informasi terkait penyelenggaraan haji.
Asep menjelaskan lebih lanjut pada Senin, 15 Desember, bahwa ada sejumlah aspek vital yang dicek oleh tim penyidik KPK di Arab Saudi. Salah satu fokus utama adalah menguji kepadatan tempat jemaah menunggu sebelum lempar jumrah di Mina. "Nah di situ kan ada, masing-masing negara itu ada tempatnya tuh. Dari seluruh dunia itu ada tempatnya. Nanti ada di sektor berapa, sektor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tim penyidik itu menguji apakah terjadi kepadatan atau tidak di masing-masing sektor tersebut," kata Asep. Pengecekan ini bertujuan untuk mengukur secara langsung apakah pembagian kuota haji yang diterapkan dapat menyebabkan penumpukan jemaah yang membahayakan atau tidak sesuai dengan standar layanan. Kepadatan di Mina, terutama saat puncak haji, adalah isu sensitif yang kerap menjadi perhatian utama dalam keselamatan jemaah.
Selain pengecekan lapangan, KPK juga intens berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Koordinasi ini sangat penting untuk mendapatkan akses ke dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024. "Jadi di haji tahun 2024 itu mulai dari jumlah jemaah hajinya, kemudian juga jemaah haji yang reguler dan ini berapa dan lain-lainnya itu dicek. Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024," ucap Asep. Dokumen-dokumen kontrak penyediaan akomodasi, transportasi, katering, hingga layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) menjadi fokus utama. Verifikasi silang antara data di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan adalah kunci untuk mengungkap potensi praktik mark-up atau penyediaan layanan fiktif.
"Kemudian, ada temuan lain. Ya tadi sudah sebut. Ada temuan, ada BBE (barang bukti elektronik), ada kita cek lapangan," tambah Asep, mengindikasikan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan data fisik tetapi juga menelusuri jejak digital. Barang bukti elektronik ini bisa berupa catatan komunikasi, transaksi keuangan, atau dokumen digital yang relevan dengan alokasi kuota dan pengelolaan dana haji. Kombinasi antara pengecekan lapangan, komunikasi dengan otoritas setempat, dan analisis bukti elektronik diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dugaan tindak pidana korupsi ini.
Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai angka fantastis, Rp 1 triliun. Angka ini merupakan estimasi awal yang sedang didalami oleh KPK. Jika terbukti benar, kerugian sebesar itu tentu sangat mencoreng nama baik penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan mengkhianati kepercayaan umat. Rp 1 triliun adalah jumlah yang sangat besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, atau bahkan mempercepat keberangkatan jemaah haji reguler lainnya. Alih-alih demikian, dana tersebut diduga menguap akibat praktik korupsi.
Sebagai bagian dari upaya pengembalian aset dan penelusuran aliran dana, KPK telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga terkait dengan kasus ini. Aset-aset tersebut meliputi rumah, mobil mewah, hingga sejumlah uang dalam mata uang dolar. Penyitaan ini merupakan langkah awal untuk mengamankan potensi kerugian negara dan memastikan bahwa para pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatan mereka. Proses penyitaan dan penelusuran aset ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan penyidikan.
Kasus korupsi kuota haji ini bukan sekadar angka atau prosedur, melainkan juga menyangkut harapan dan cita-cita jutaan umat Muslim di Indonesia. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima, sebuah panggilan suci yang membutuhkan pengorbanan finansial dan mental yang tidak sedikit. Ketika proses sakral ini dicemari oleh praktik korupsi, dampaknya akan sangat luas, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara haji. KPK berkomitmen untuk mengungkap tuntas siapa saja yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan demi martabat ibadah haji dan seluruh jemaah Indonesia.
Pemeriksaan kedua terhadap Yaqut Cholil Qoumas menjadi sinyal kuat bahwa KPK semakin dekat untuk menuntaskan kasus ini. Informasi yang didapat dari Arab Saudi akan menjadi alat konfirmasi penting untuk membangun konstruksi perkara yang solid. Publik menantikan transparansi penuh dan tindakan tegas dari KPK, agar ke depan, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia benar-benar bersih dari praktik korupsi dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan jemaah. Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang, memastikan setiap rupiah yang dibayarkan jemaah haji digunakan secara amanah dan bertanggung jawab. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk reformasi total dalam tata kelola haji di Tanah Air.
