Reportase.TV, Jakarta – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja mencapai titik kritis setelah lebih dari seminggu pertempuran sengit yang menelan korban jiwa. Dalam sebuah pernyataan yang menegaskan posisinya, Thailand secara eksplisit menyatakan bahwa Kamboja harus menjadi pihak pertama yang mengumumkan gencatan senjata untuk meredakan eskalasi konflik yang mematikan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, kepada para wartawan di Bangkok pada Rabu (17/12/2025), menggarisbawahi pandangan Thailand bahwa Kamboja adalah pihak agresor di wilayah perbatasan yang disengketakan. Permintaan ini bukan sekadar seruan untuk menghentikan pertempuran, melainkan sebuah tuntutan yang berakar pada interpretasi Thailand atas dinamika konflik terbaru, di mana mereka mengklaim Kamboja telah memprovokasi bentrokan dan melanggar kedaulatan wilayah Thailand.
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukanlah fenomena baru. Akar permasalahan seringkali terletak pada sengketa wilayah di sekitar situs-situs bersejarah, terutama Kuil Preah Vihear yang diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO, serta garis perbatasan yang belum sepenuhnya demarkasi secara jelas. Meskipun Mahkamah Internasional telah memutuskan kepemilikan kuil tersebut pada tahun 1962, sengketa atas wilayah sekitarnya, yang disebut "zona abu-abu," terus menjadi pemicu ketegangan. Peristiwa terbaru yang dimulai pada 7 Desember dan terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan bahwa isu-isu yang mendasari konflik tersebut masih belum terselesaikan dan berpotensi memicu kekerasan kapan saja. Eskalasi ini kembali mengingatkan komunitas internasional akan volatilitas perbatasan kedua negara dan urgensi penyelesaian damai yang berkelanjutan.
Selain desakan untuk gencatan senjata, Nalita juga menambahkan bahwa Kamboja harus menunjukkan komitmen serius dengan bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan. Isu ranjau darat merupakan warisan pahit dari konflik-konflik sebelumnya yang telah menewaskan dan melukai ribuan warga sipil serta militer di kedua belah pihak. Keberadaan ranjau tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi ancaman konstan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Permintaan Thailand ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga sipil serta memungkinkan upaya rekonsiliasi jangka panjang. Tanpa pembersihan ranjau yang efektif, bahkan gencatan senjata sekalipun tidak akan sepenuhnya menghilangkan bahaya yang mengintai di wilayah tersebut, mempersulit kembalinya kehidupan normal bagi masyarakat yang telah mengungsi.
Pertempuran yang kembali berkobar antara dua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah memicu krisis kemanusiaan yang mendalam. Sejak pecahnya konflik pada awal bulan ini, laporan menunjukkan bahwa sedikitnya 34 orang tewas, termasuk anggota militer dan warga sipil dari kedua belah pihak. Namun, dampak paling menghancurkan adalah pada populasi sipil, dengan perkiraan sekitar 800.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Angka pengungsian yang masif ini menggambarkan skala bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung, di mana ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan harta benda dan mata pencarian mereka untuk mencari perlindungan. Mereka kini hidup dalam kondisi serba kekurangan di kamp-kamp pengungsian, menghadapi tantangan akses terhadap makanan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Di Kamboja saja, kementerian dalam negeri melaporkan bahwa total 17 warga sipil telah tewas, menyoroti betapa rentannya populasi sipil di tengah pusaran konflik bersenjata ini.
Kedua belah pihak saling menyalahkan atas provokasi bentrokan tersebut, dengan masing-masing mengklaim bertindak dalam pembelaan diri dan menuduh pihak lain melakukan serangan terhadap warga sipil. Narasi saling tuding ini semakin mempersulit upaya mediasi dan pencarian solusi damai. Thailand bersikeras bahwa mereka merespons agresi Kamboja, sementara Kamboja menuduh pasukan Thailand melancarkan serangan tanpa provokasi. Di tengah tuduhan yang saling bertentangan ini, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, dan menemukan titik temu untuk dialog menjadi semakin sulit. Kamboja sendiri tidak segera menanggapi pernyataan Thailand yang menuntut gencatan senjata terlebih dahulu, mengindikasikan kemungkinan adanya pertimbangan strategis atau penolakan implisit terhadap tuntutan tersebut, yang dapat memperpanjang kebuntuan diplomatik.
Komunitas internasional tidak tinggal diam melihat eskalasi konflik ini. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya pernah ikut campur dalam konflik perbatasan antara kedua negara ini pada awal tahun, pekan lalu mengklaim bahwa kedua negara telah menyetujui gencatan senjata yang akan dimulai pada Sabtu malam. Intervensi AS, meskipun tidak selalu berhasil, seringkali menunjukkan tingkat kekhawatiran global terhadap stabilitas regional. Namun, klaim Trump ini dengan cepat dibantah oleh Bangkok, yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai, menyoroti adanya kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat dan mediator. Ini juga menunjukkan kompleksitas mediasi dalam konflik yang melibatkan kedaulatan dan klaim wilayah yang sensitif.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, sebelumnya telah menyatakan bahwa negaranya mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan oleh Malaysia, yang saat itu menjabat sebagai ketua blok regional ASEAN. Kamboja juga menyambut baik partisipasi Washington dalam upaya tersebut, menandakan keinginan untuk solusi yang melibatkan pemain regional dan global. ASEAN, sebagai organisasi regional, memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Namun, efektivitas ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antar anggotanya seringkali diuji oleh prinsip non-intervensi dan konsensus. Inisiatif Malaysia mencerminkan upaya ASEAN untuk memainkan peran yang lebih proaktif, meskipun hasilnya masih belum jelas mengingat pertempuran yang terus berlanjut.
Terlepas dari berbagai inisiatif dan klaim gencatan senjata, pertempuran terus berkecamuk setiap hari sejak 7 Desember. Konflik ini tidak hanya terbatas pada satu titik perbatasan, melainkan telah menyebar ke setidaknya tujuh provinsi di setiap sisi perbatasan, menunjukkan luasnya area yang terdampak dan intensitas pertempuran. Perluasan cakupan geografis ini mengindikasikan bahwa konflik telah melampaui sengketa wilayah lokal dan berpotensi menjadi konfrontasi yang lebih luas jika tidak segera dihentikan. Bangkok secara tegas membantah klaim Trump tentang gencatan senjata yang disepakati, menegaskan bahwa pertempuran masih berlangsung dan tidak ada jeda yang substansial dalam aksi militer.
Kamboja, yang secara militer kalah persenjataan dan anggaran dibandingkan dengan militer Thailand yang lebih kuat, pada hari Senin mengklaim bahwa pasukan Thailand telah memperluas serangan mereka "jauh ke dalam" wilayah Kamboja. Tuduhan ini sangat serius karena menyiratkan pelanggaran kedaulatan yang lebih besar dan eskalasi yang disengaja. Puncak dari klaim ini adalah tuduhan Phnom Penh bahwa pasukan Thailand telah membom Provinsi Siem Reap, sebuah wilayah yang sangat signifikan karena menjadi rumah bagi kompleks kuil Angkor yang berusia berabad-abad, salah satu daya tarik wisata utama negara itu dan situs Warisan Dunia UNESCO. Serangan terhadap Siem Reap, jika terbukti, akan menjadi yang pertama kalinya dalam putaran bentrokan terbaru ini dan akan memicu kekhawatiran serius dari komunitas internasional mengenai potensi kerusakan situs budaya dan dampaknya terhadap industri pariwisata Kamboja yang vital.
Perkembangan konflik ini melibatkan penggunaan artileri berat, tank, dan bahkan jet tempur oleh pasukan Thailand, menunjukkan tingkat kekuatan militer yang digunakan. Pertempuran sengit ini telah mengakibatkan korban jiwa yang signifikan di kedua belah pihak. Data terbaru yang dirilis oleh para pejabat menunjukkan bahwa 16 tentara Thailand telah tewas, bersama dengan satu warga sipil Thailand. Di pihak Kamboja, 15 warga sipil telah kehilangan nyawa mereka dalam rentetan bentrokan ini, selain korban dari pihak militer Kamboja. Angka-angka ini, meskipun masih bersifat sementara, menyoroti tragedi kemanusiaan yang terjadi di perbatasan dan mendesaknya perlunya intervensi internasional yang lebih efektif untuk mengakhiri kekerasan dan membawa kedua negara kembali ke meja perundingan. Tanpa resolusi yang jelas, konflik ini berpotensi merusak stabilitas regional dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi masyarakat di sepanjang perbatasan.
