Reportase.TV, Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan siap saji, kini menempati posisi sentral sebagai lokomotif penggerak kewirausahaan nasional. Dengan semangat ini, pemerintah Indonesia gencar menargetkan peningkatan rasio wirausaha mencapai angka ambisius 8 persen pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebuah regulasi yang diharapkan menjadi payung hukum bagi ekosistem kewirausahaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Pentingnya UMKM makanan siap saji tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam lanskap ekonomi modern, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis, kebutuhan akan kepraktisan, serta pertumbuhan urbanisasi telah mendorong permintaan yang signifikan terhadap produk makanan yang mudah diolah dan disajikan. Mulai dari camilan beku seperti dimsum, siomay, hingga hidangan utama siap saji yang hanya perlu dipanaskan, UMKM di sektor ini menunjukkan geliat inovasi dan adaptasi yang luar biasa. Fenomena ini tercermin dari aktivitas produksi yang ramai, seperti yang terlihat di salah satu UMKM makanan siap saji di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Senin (3/8/2026), di mana sejumlah pekerja dengan cekatan memproduksi dimsum beku untuk memenuhi pasar yang terus berkembang.
UMKM makanan siap saji bukan sekadar penjual produk, melainkan juga pilar ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta menjadi inkubator bagi talenta-talenta wirausaha baru. Kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput. Setiap usaha kecil yang tumbuh berarti mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Target pemerintah untuk mencapai rasio wirausaha 8 persen pada tahun 2045 bukanlah angka semata, melainkan cerminan dari ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat dan mandiri. Rasio kewirausahaan yang tinggi seringkali menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, menunjukkan kapasitas inovasi, daya saing, dan ketahanan ekonomi. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih perlu ditingkatkan agar setara dengan negara-negara maju yang umumnya memiliki rasio di atas 10-12 persen. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi strategi krusial untuk mencapai target tersebut.
Perpres Nomor 38 Tahun 2026 hadir sebagai jawaban atas tantangan pengembangan kewirausahaan yang selama ini masih berjalan secara parsial di berbagai kementerian dan lembaga. Regulasi ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai program, inisiatif, dan kebijakan yang ada, menciptakan sebuah ekosistem yang koheren dan saling mendukung. Sebelum adanya Perpres ini, program-program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kesenjangan dalam dukungan yang diberikan kepada wirausaha. Dengan Perpres ini, diharapkan akan ada peta jalan yang jelas dan mekanisme koordinasi yang kuat.
Peta Jalan Kewirausahaan Nasional hingga 2045 yang ditetapkan dalam Perpres ini mencakup beberapa tahapan strategis yang dirancang untuk membangun kapasitas wirausaha secara bertahap dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:
-
Tahap Penguatan (Foundation Building): Pada tahap awal ini, fokus utama adalah membangun fondasi dasar kewirausahaan. Ini mencakup penanaman pola pikir kewirausahaan sejak dini, melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Akses terhadap informasi mengenai peluang usaha, keterampilan dasar manajemen bisnis, serta proses legalitas usaha menjadi prioritas. Program inkubasi dan pendampingan bagi wirausaha pemula juga sangat penting untuk memastikan mereka memiliki bekal yang cukup untuk memulai usahanya.
-
Tahap Akselerasi (Acceleration): Setelah fondasi terbentuk, tahap selanjutnya adalah akselerasi pertumbuhan usaha. Pada tahap ini, wirausaha didorong untuk meningkatkan skala produksi, memperluas jangkauan pasar domestik, dan mengembangkan inovasi produk atau layanan. Akses terhadap permodalan yang lebih besar, pendampingan intensif untuk peningkatan kualitas produk, standardisasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional menjadi kunci. Program fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga penting untuk melindungi inovasi mereka.
-
Tahap Ekspansi Global (Global Expansion): Tahap ini berfokus pada dorongan agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Dukungan untuk ekspor produk, partisipasi dalam pameran dagang internasional, fasilitasi sertifikasi produk berstandar global, serta kemitraan dengan perusahaan asing menjadi agenda utama. Wirausaha didorong untuk memahami dinamika pasar global, tren konsumen internasional, dan regulasi perdagangan antarnegara.
-
Terwujudnya Kewirausahaan Indonesia Emas (Golden Indonesia Entrepreneurship): Puncak dari peta jalan ini adalah terwujudnya ekosistem kewirausahaan yang matang dan berkelanjutan pada tahun 2045. Pada tahap ini, Indonesia diharapkan telah melahirkan banyak wirausaha yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global. Ekosistem ini dicirikan oleh kemudahan berbisnis, akses permodalan yang melimpah, dukungan riset dan pengembangan yang kuat, serta budaya inovasi yang mengakar dalam masyarakat. Wirausaha Indonesia akan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi dan menjadi pemimpin di berbagai sektor industri.
Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan Perpres semata, melainkan juga mengintegrasikan berbagai program dukungan yang telah berjalan maupun yang baru akan digagas. Ini termasuk penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga, fasilitas pendampingan bisnis, serta dukungan untuk digitalisasi UMKM. Program seperti "Bangga Buatan Indonesia" juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan preferensi konsumen terhadap produk lokal, memberikan dorongan signifikan bagi UMKM.
Karakteristik wirausaha yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing menjadi fokus utama dalam pengembangan ini. Wirausaha yang inovatif adalah mereka yang mampu menciptakan nilai baru, baik melalui produk, layanan, maupun model bisnis yang unik. Inklusif berarti kewirausahaan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam geliat ekonomi. Sementara itu, wirausaha yang berdaya saing adalah mereka yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat, baik di tingkat lokal maupun global, dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan.
Tentu saja, perjalanan menuju rasio kewirausahaan 8 persen tidak akan mulus tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang perlu diatasi antara lain adalah keterbatasan akses modal bagi wirausaha pemula, kurangnya literasi keuangan dan digital di kalangan UMKM, tantangan dalam mengelola kualitas dan standardisasi produk, serta kompleksitas perizinan usaha. Selain itu, perubahan mindset dari pencari kerja menjadi pencipta kerja juga memerlukan waktu dan upaya sosialisasi yang masif.
Namun, dengan komitmen kuat dari pemerintah, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, serta semangat juang para wirausaha, target ini optimis dapat tercapai. Melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2026, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem kewirausahaan yang kokoh, memberikan dukungan yang komprehensif, dan pada akhirnya, melahirkan generasi wirausaha yang tangguh, inovatif, dan mampu membawa Indonesia menuju puncak kejayaan ekonomi pada tahun 2045. UMKM makanan siap saji hanyalah satu dari sekian banyak sektor yang akan menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi besar tersebut, menunjukkan bahwa dari dapur-dapur rumahan hingga industri berskala lebih besar, semangat kewirausahaan Indonesia terus membara.
