Stabilitas pasokan avtur bagi sektor penerbangan Indonesia kembali diuji oleh dinamika geopolitik global yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menggarisbawahi kerentanan Indonesia yang sangat bergantung pada impor avtur, menyoroti potensi gangguan serius yang dapat terjadi akibat konflik bersenjata, terutama antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Krisis ini, yang telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi minyak dunia, bukan hanya berpotensi menekan ketersediaan, tetapi juga memicu lonjakan harga yang signifikan, berujung pada konsekuensi ekonomi dan operasional yang luas bagi industri penerbangan nasional.
Reportase.TV, Jakarta – Menhub Dudy Purwagandhi, dalam keterangannya kepada awak media di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026), menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada pasokan avtur impor adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Kondisi ini membuat Tanah Air menjadi sangat rentan terhadap gejolak eksternal, terutama yang berasal dari pusat produksi minyak dunia seperti Timur Tengah. "Avtur kita sangat tergantung dengan impor, jadi kalau seperti sekarang misalnya terjadi krisis di Timur Tengah itu berpengaruh, maka kita akan langsung terasa akan terdampak," ujar Dudy, menyoroti urgensi situasi yang sedang berkembang.
Krisis di Timur Tengah yang dimaksud Dudy merujuk pada eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, dengan Iran di sisi lain. Ketegangan ini bukan sekadar konflik regional biasa, melainkan memiliki implikasi global yang mendalam, terutama bagi pasar energi. Iran, sebagai salah satu kekuatan regional utama dan produsen minyak penting, memiliki posisi strategis yang tak tergantikan. Salah satu ancaman paling serius yang kerap dilontarkan Iran dalam konteks eskalasi konflik adalah penutupan Selat Hormuz. Selat sempit ini merupakan jalur pelayaran terpenting di dunia untuk pengiriman minyak, menghubungkan produsen-produsen minyak utama di Teluk Persia, seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, dengan pasar global.
Penutupan Selat Hormuz, jika benar-benar terjadi, akan menjadi pukulan telak bagi pasokan minyak dunia. Sekitar sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan melalui laut global melewati selat ini setiap hari. Dampak langsungnya adalah gangguan masif pada rantai pasok minyak mentah, yang kemudian akan memicu lonjakan harga minyak secara eksponensial di pasar internasional. Harga avtur, sebagai produk turunan dari minyak mentah, secara inheren akan ikut melonjak, bahkan sebelum masalah ketersediaan menjadi nyata. Hal ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya operasional yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga tiket pesawat.
Bagi Indonesia, ketergantungan pada impor avtur bukanlah isu baru. Meskipun Indonesia adalah negara produsen minyak, kapasitas kilang domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar, termasuk avtur, yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor penerbangan. Selain itu, jenis minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri terkadang tidak sepenuhnya optimal untuk diolah menjadi avtur dengan spesifikasi tinggi tanpa proses lebih lanjut atau pencampuran dengan minyak mentah impor. Akibatnya, Pertamina sebagai entitas utama yang bertanggung jawab atas pasokan energi nasional, harus mengimpor sebagian besar kebutuhan avtur dari pasar global, menjadikan Indonesia sangat terekspos pada fluktuasi harga dan ketersediaan di tingkat internasional.
Dampak dari gangguan pasokan atau kenaikan harga avtur akan terasa berjenjang. Pertama, maskapai penerbangan akan menghadapi kenaikan biaya bahan bakar yang signifikan, yang merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional mereka. Ini dapat mengikis profitabilitas, menunda ekspansi, bahkan memicu restrukturisasi rute penerbangan. Kedua, konsumen akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga tiket pesawat, yang berpotensi mengurangi minat bepergian, baik untuk tujuan bisnis maupun pariwisata. Ketiga, secara makroekonomi, sektor pariwisata yang sangat bergantung pada konektivitas udara akan terpukul, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang berupaya bangkit pasca-pandemi. Keempat, stabilitas inflasi juga terancam, karena biaya logistik yang melibatkan transportasi udara akan meningkat.
Meski demikian, Menhub Dudy Purwagandhi memberikan sedikit angin segar dengan memastikan bahwa cadangan avtur maupun bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman untuk memenuhi kebutuhan transportasi hingga periode Lebaran. "Alhamdulillah sampai Lebaran nanti masih karena cadangan avtur kita atau BBM kita masih cukup," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Pertamina telah mengambil langkah-langkah antisipatif jangka pendek, seperti mengamankan kontrak pasokan atau meningkatkan stok strategis. Periode Lebaran sendiri merupakan masa puncak permintaan akan transportasi udara, di mana jutaan masyarakat melakukan perjalanan mudik atau berlibur. Menjaga ketersediaan avtur selama periode ini adalah krusial untuk memastikan kelancaran mobilitas dan stabilitas sosial.
Ketersediaan cadangan yang memadai hingga Lebaran tentu memberikan waktu bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif. Namun, krisis geopolitik saat ini, sebagaimana ditekankan oleh Dudy, adalah pengingat keras akan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional secara fundamental. Ini bukan hanya tentang pasokan avtur, tetapi tentang kemandirian energi Indonesia secara keseluruhan. Presiden Prabowo Subianto, menurut Dudy, telah memikirkan langkah-langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Ini bicara jangka panjang ya, dan tentunya Presiden sudah memikirkan hal tersebut, jadi kita belajar bagaimana bahwa konflik-konflik di luar itu sangat berpengaruh terhadap kita," pungkas Dudy.
Visi jangka panjang Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan energi nasional kemungkinan besar akan mencakup beberapa pilar strategis. Pertama, diversifikasi sumber energi. Ini berarti tidak hanya bergantung pada bahan bakar fosil, tetapi juga secara agresif mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi. Untuk sektor penerbangan, pengembangan bioavtur dari kelapa sawit atau alga dapat menjadi solusi masa depan yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada avtur berbasis fosil.
Kedua, peningkatan kapasitas kilang domestik. Membangun kilang baru atau memodernisasi kilang eksisting dengan teknologi canggih akan memungkinkan Indonesia mengolah lebih banyak minyak mentah menjadi produk jadi seperti avtur di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor. Investasi besar dalam infrastruktur ini akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah ekonomi.
Ketiga, eksplorasi dan eksploitasi migas dalam negeri yang lebih intensif. Meskipun transisi energi menuju EBT adalah prioritas, kebutuhan akan bahan bakar fosil masih akan dominan dalam beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, menemukan dan mengembangkan cadangan minyak dan gas baru di dalam negeri akan menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.
Keempat, penguatan diplomasi energi. Menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara produsen minyak non-Timur Tengah atau membangun aliansi yang kuat untuk mengamankan pasokan di masa krisis adalah langkah penting. Diversifikasi pemasok akan mengurangi risiko terkonsentrasi pada satu wilayah yang rentan konflik.
Kelima, pembentukan cadangan strategis yang lebih kuat dan adaptif. Tidak hanya cadangan operasional, tetapi juga cadangan strategis minyak mentah dan produk olahan yang memadai untuk menghadapi guncangan pasokan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini memerlukan investasi besar dalam fasilitas penyimpanan dan manajemen logistik yang canggih.
Keenam, riset dan pengembangan teknologi. Investasi dalam penelitian untuk efisiensi bahan bakar, pengembangan bahan bakar alternatif yang lebih murah dan berkelanjutan, serta teknologi penerbangan masa depan seperti pesawat listrik atau hidrogen, adalah langkah visioner yang akan menjamin ketahanan energi jangka sangat panjang.
Krisis geopolitik di Timur Tengah ini adalah pengingat nyata bahwa dunia saling terhubung. Konflik di satu belahan dunia dapat secara langsung mempengaruhi harga dan ketersediaan komoditas vital di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, hingga Pertamina dan maskapai penerbangan, sangat dibutuhkan. Koordinasi yang solid dan visi jangka panjang yang jelas adalah kunci untuk memastikan Indonesia dapat menavigasi tantangan energi global di masa depan dan mewujudkan kemandirian energi yang sesungguhnya. Tanpa langkah-langkah proaktif dan strategis, kerentanan pasokan avtur akan terus menjadi bayang-bayang yang menghambat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.
