Reportase.TV, Jakarta – Guncangan geopolitik yang meruncing di Timur Tengah, dengan konfrontasi antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, telah memicu gelombang ketidakpastian yang menguji fondasi ketahanan ekonomi Indonesia. Situasi ini diperparah oleh dinamika ekonomi global lainnya, menciptakan tantangan multidimensional bagi Jakarta dalam mempertahankan stabilitas dan momentum pertumbuhan. Indonesia, sebagai negara importir minyak dan ekonomi yang terintegrasi dalam rantai pasok global, berada di garis depan dampak dari setiap eskalasi konflik dan pergeseran kebijakan ekonomi dunia.
Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, yang mengangkat tema "Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global" pada Selasa (7/4/2026), menjadi wadah bagi para ekonom dan pakar untuk membedah tantangan-tantangan ini. Ekonom Ariyo DP Irhamna mengidentifikasi empat guncangan ekonomi dunia yang kini secara signifikan menekan Indonesia, menggambarkan betapa rentannya perekonomian nasional terhadap gejolak eksternal.
Guncangan pertama, dan mungkin yang paling langsung terasa, adalah eskalasi di Timur Tengah yang diperkirakan memicu kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 10 per barel. Bagi Indonesia, sebagai negara importir minyak, lonjakan ini adalah pukulan telak. Meskipun pemerintah berupaya keras untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi, kebijakan ini memiliki konsekuensi besar. Pilihan tersebut berarti beban subsidi energi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak secara signifikan, menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial lainnya. Ariyo menyoroti bahwa kenaikan harga minyak ini diperkirakan menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) Indonesia senilai US$ 3-4 miliar, yang langsung terasa di neraca pembayaran. Defisit transaksi berjalan yang melebar dapat menyebabkan tekanan pada nilai tukar Rupiah, menguras cadangan devisa, dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan investor asing.
Guncangan kedua adalah ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ariyo menjelaskan bahwa tarif impor dari AS sempat turun dari 32% menjadi 19%, namun saat ini belum ada kepastian mengenai mekanisme dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan hambatan serius bagi eksportir Indonesia, terutama di sektor-sektor kunci seperti tekstil, alas kaki, karet, dan produk manufaktur lainnya yang sangat bergantung pada pasar AS. Para pelaku usaha kesulitan merencanakan strategi jangka panjang, berinvestasi dalam kapasitas produksi, atau memperluas pasar karena bayang-bayang perubahan tarif yang bisa datang sewaktu-waktu. Ini tidak hanya mempengaruhi volume ekspor, tetapi juga mengikis daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif.
Guncangan ketiga berasal dari masih maraknya produk asal China yang membanjiri pasar Indonesia. Fenomena ini terlihat jelas pada berbagai sektor, mulai dari produk baja, elektronik, hingga tekstil. Meskipun pemerintah telah berupaya menahan arus tersebut melalui kebijakan anti-dumping, pengenaan bea masuk, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI), dominasi produk China tetap menjadi tantangan serius. Banjir produk impor murah ini menekan industri dalam negeri, mengakibatkan kerugian bagi produsen lokal, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor manufaktur domestik yang vital untuk penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi. Persaingan yang tidak seimbang ini memaksa industri lokal untuk berinovasi lebih cepat atau berisiko gulung tikar.
Guncangan keempat adalah fenomena "decoupling technology" antara China dan Amerika Serikat, yang menempatkan Indonesia pada posisi terjepit. Indonesia sangat bergantung pada kedua raksasa ekonomi ini; sekitar 34% impor mesin Indonesia berasal dari China, dan secara keseluruhan, 25% dari total impor Indonesia berasal dari Negeri Tirai Bambu. Di sisi lain, ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar US$ 12-13 miliar. Perang dagang dan teknologi antara AS dan China memaksa negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memilih pihak atau berisiko kehilangan akses terhadap teknologi dan pasar penting. Kondisi ini menyulitkan Indonesia dalam membangun rantai pasok yang tangguh, mengakses inovasi teknologi terkini, dan menarik investasi asing langsung (FDI) yang membutuhkan kepastian akses pasar dan teknologi dari kedua blok kekuatan tersebut.
Sementara itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, menyoroti dampak perang di Timur Tengah terhadap sektor perdagangan dan sektor keuangan Indonesia dari perspektif yang lebih makro. Menurut Halim, saat ini Indonesia mengalami capital out flow atau arus modal keluar yang cukup serius, bahkan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Fenomena ini bukan hal baru, melainkan akumulasi dari ketidakpastian yang telah berlangsung. "Sejak periode transisi politik dan ketidakpastian yang menyertainya, perlahan mereka yang memiliki uang (domestik ataupun orang asing) melarikan dananya ke luar negeri dan belum kembali sampai saat ini," terang Halim.
Arus modal keluar ini memiliki implikasi besar bagi perekonomian. Investor menarik dana mereka dari pasar saham, obligasi, atau investasi langsung di Indonesia, mencari aset yang dianggap lebih aman atau menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi di luar negeri. Akibatnya, nilai tukar Rupiah tertekan, suku bunga domestik cenderung naik untuk menahan modal, dan pasar modal mengalami volatilitas. "Jadi perang Iran vs AS-Israel sebenarnya menambah saja risiko keuangan kita yang telah ada," tambah Halim, menunjukkan bahwa konflik geopolitik hanyalah katalisator yang memperparah kerentanan finansial yang sudah ada sebelumnya.
Lebih lanjut, Halim Alamsyah juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 5% selama 15 tahun terakhir. Kondisi ini, menurutnya, bisa menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas angka pertumbuhan itu sendiri. "Karena jarang sekali suatu negara yang stagnan growth-nya bisa pukul rata di 5% per tahun. Hal itu menimbulkan keraguan kredibilitas dari angka growth seperti itu," ujarnya. Pertumbuhan yang konsisten di angka 5% mungkin terdengar stabil, namun jika tidak disertai dengan perubahan struktural yang signifikan, peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan, angka tersebut bisa menjadi "pertumbuhan tanpa kualitas." Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang terus bertambah, mengurangi kemiskinan, dan mencapai status negara maju. Stagnansi ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang belum teratasi, seperti birokrasi yang rumit, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, atau iklim investasi yang belum sepenuhnya optimal.
Menghadapi guncangan multi-dimensi ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk menerapkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Dari sisi fiskal, penghematan belanja yang tidak prioritas, peningkatan efisiensi pengeluaran, dan optimalisasi penerimaan negara menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan APBN di tengah beban subsidi energi yang membengkak. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi pasar dan kebijakan suku bunga yang prudent, meskipun harus berhati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Di sektor perdagangan, diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi vital untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua negara. Memperkuat perjanjian dagang bilateral dan multilateral dengan negara-negara non-tradisional, serta mendorong hilirisasi produk-produk unggulan, dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Untuk mengatasi banjir produk impor, pemerintah perlu memperketat pengawasan, mendorong daya saing industri dalam negeri melalui insentif fiskal, dukungan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam menghadapi decoupling teknologi, Indonesia harus mengambil posisi strategis. Ini bisa berarti mendorong pengembangan teknologi domestik, menarik investasi dari berbagai negara untuk membangun ekosistem manufaktur dan digital yang lebih mandiri, serta memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain kunci dalam rantai nilai global. Memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menciptakan iklim investasi yang menarik adalah kunci untuk menarik kembali modal yang lari dan mendorong investasi baru.
Pada akhirnya, resiliensi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan adaptif. Dialog antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, seperti yang terfasilitasi dalam Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, menjadi penting untuk menghasilkan solusi yang tepat sasaran. Di tengah badai geopolitik dan arus modal keluar, Indonesia diuji untuk membuktikan ketahanan dan kemampuannya untuk berlayar menuju masa depan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Tanpa reformasi struktural yang berani dan kebijakan makroekonomi yang prudent, ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global akan terus terhalang oleh ketidakpastian yang tak berkesudahan.
