Reportase.TV, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program perumahan subsidi pemerintah, terutama melalui Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Pada akhir Desember 2025, BRI berhasil menyalurkan pembiayaan KPRS lebih dari Rp 16 triliun, sebuah pencapaian yang menandai peningkatan signifikan hingga dua kali lipat atau lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini tidak hanya menegaskan posisi BRI sebagai salah satu bank penyalur KPRS terbesar, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan impian kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pencapaian luar biasa ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dalam sebuah pertemuan, Menteri Maruarar secara spesifik menugaskan BRI untuk kembali meningkatkan target pembiayaan KPRS di sepanjang tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, target yang ditetapkan adalah peningkatan hingga dua kali lipat dari realisasi tahun 2025. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyambut baik tantangan ini, menegaskan kesiapan perseroan untuk terus berkontribusi pada agenda nasional penyediaan perumahan yang layak.
"Kita bersyukur bahwa di tahun 2025 yang lalu, Desember, peningkatannya adalah 100%, dan kita sudah menyalurkan lebih dari Rp 16 triliun pembiayaan rumah bersubsidi," terang Hery Gunardi saat ditemui wartawan di Gedung BRI I, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2026). "Dan harapannya dari tahun ini target dari Pak Menteri (PKP) sudah mencapai target lagi 100% lagi naik," imbuhnya, menunjukkan optimisme tinggi terhadap kemampuan BRI untuk memenuhi ekspektasi pemerintah dan masyarakat. Komitmen ini selaras dengan visi pemerintah dalam mengatasi masalah backlog perumahan yang masih menjadi isu krusial di Indonesia, di mana jutaan keluarga masih menantikan hunian layak dan terjangkau.
Sepanjang tahun 2025, BRI telah berhasil menyalurkan pembiayaan KPRS untuk sekitar 36.000 unit rumah subsidi. Dengan adanya peningkatan target yang ambisius dari pemerintah, BRI diperkirakan akan menyalurkan kredit untuk pembelian hingga 60.000 unit rumah subsidi di tahun 2026. Angka ini mencerminkan lonjakan signifikan dan upaya berkelanjutan BRI dalam memperluas jangkauan layanan perumahan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Program KPRS sendiri merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak dengan suku bunga rendah dan jangka waktu panjang, didukung oleh skema subsidi bunga, subsidi uang muka, atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Hery Gunardi menjelaskan lebih lanjut, "KPR subsidi tadi kita sudah sampaikan, sudah dikasih target baru, tahun lalu kita menyalurkan sekitar 36.000, tahun ini mungkin 60.000 ya." Proyeksi 60.000 unit rumah di tahun 2026 bukan sekadar angka, melainkan representasi dari 60.000 keluarga yang akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah impian mereka. Ini juga akan memberikan dampak berganda pada sektor konstruksi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah. BRI, sebagai bank milik negara, menyadari betul perannya tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang bertanggung jawab sosial.
Lebih dari sekadar menyediakan pembiayaan rumah subsidi, BRI memiliki visi yang lebih holistik dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Hery Gunardi, perbankan juga secara aktif memberikan pembiayaan untuk modal usaha masyarakat melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Sinergi antara KPRS dan PNM Mekaar ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kemampuan untuk mempunyai hunian pribadi, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Filosofi di balik pendekatan ini adalah bahwa kepemilikan rumah harus dibarengi dengan stabilitas ekonomi keluarga.
"Kita juga melihat bahwa masyarakat ini setelah dapat rumah, milik rumah apa gitu, gimana untuk hidup dan lain sebagainya. Tentunya ini dikaitkan dengan program Mekar ya," ujar Hery, menyoroti pentingnya keberlanjutan ekonomi setelah kepemilikan aset primer seperti rumah. PNM Mekaar, yang merupakan bagian dari ekosistem ultra-mikro BRI, dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pinjaman modal usaha tanpa agunan dan pendampingan berkelanjutan. Program ini telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Keterkaitan antara KPRS dan PNM Mekaar semakin diperkuat dengan status PNM sebagai entitas di bawah naungan BRI. "Kebetulan Permodalan Nasional Madani itu adalah miliknya BRI, di bawah BRI. Jadi masyarakat yang tergabung, ibu-ibu yang tergabung dalam Mekar ini tentunya mendapat pembiayaan dari kami, dari PNM dan pembiayaan ini digunakan untuk usaha," tambah Hery. Integrasi ini memungkinkan BRI untuk menawarkan solusi finansial yang komprehensif, mulai dari kebutuhan primer seperti tempat tinggal hingga kebutuhan ekonomi produktif. Ini adalah model pemberdayaan yang inovatif, di mana keamanan hunian dan kemandirian ekonomi berjalan beriringan.
Sinergi KPRS dan PNM Mekaar menjadi manifestasi nyata dari komitmen BRI terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Program Mekaar secara khusus menargetkan segmen ultra-mikro, memberikan akses permodalan bagi jutaan perempuan pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal. Dengan adanya dukungan KPRS, para ibu-ibu pelaku usaha Mekaar memiliki kesempatan ganda: membangun usaha mereka sekaligus memiliki rumah yang layak. Ini menciptakan lingkaran ekonomi yang positif, di mana peningkatan pendapatan dari usaha Mekaar dapat digunakan untuk membayar cicilan KPRS, sementara kepemilikan rumah memberikan rasa aman dan stabil bagi keluarga.
Peran BRI dalam mendukung program perumahan subsidi ini tidak hanya sekadar menyalurkan dana. Bank ini juga proaktif dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada calon debitur, memastikan mereka memahami kewajiban dan hak-hak mereka. BRI juga berkolaborasi erat dengan pengembang perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah yang berkualitas dan sesuai standar. Proses pengajuan KPRS di BRI juga terus dioptimalkan, memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah akses bagi masyarakat.
Pemerintah sendiri terus berupaya mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema subsidi dan insentif. Kehadiran bank-bank besar seperti BRI dengan jangkauan jaringan yang luas hingga pelosok negeri menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan lebih dari 10.000 unit kerja dan didukung oleh agen BRILink, BRI mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil sekalipun, memastikan bahwa program KPRS dapat diakses oleh lebih banyak orang. Ini adalah bagian dari strategi besar BRI untuk terus meningkatkan penetrasi layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Melihat capaian tahun 2025 dan target ambisius di tahun 2026, BRI menunjukkan kesiapan dan kapasitasnya untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional. Komitmen untuk menyalurkan pembiayaan bagi 60.000 unit rumah subsidi, ditambah dengan program pemberdayaan ekonomi melalui PNM Mekaar, menegaskan bahwa BRI tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial yang berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi bangsa.
Ke depan, BRI diharapkan akan terus berinovasi dalam skema pembiayaan perumahan, mungkin dengan memanfaatkan lebih jauh teknologi digital untuk proses pengajuan, verifikasi, hingga pemantauan. Tantangan seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan ketersediaan lahan akan selalu ada, namun dengan pengalaman dan komitmen kuat, BRI siap untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik, satu rumah dan satu usaha mikro pada satu waktu. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mencapai target-target ambisius ini dan memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan untuk hidup di hunian yang layak dan sejahtera.
