Reportase.TV, Jakarta – Sebuah langkah politik yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya telah diumumkan oleh Gubernur California, Gavin Newsom, menandai eskalasi baru dalam ketegangan antara negara bagian yang berhaluan liberal dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mantan Presiden AS Donald Trump. Newsom secara tegas menyatakan niatnya untuk mengenakan pajak sebesar 100% terhadap setiap pembayaran yang diterima oleh warga California dari dana kompensasi kontroversial senilai hampir US$ 1,8 miliar yang dialokasikan oleh pemerintahan Trump. Dana ini, yang disebut Newsom sebagai ‘dana gelap’, ditujukan untuk korban-korban dugaan ‘persenjataan politik’, terutama mereka yang terlibat dalam insiden 6 Januari 2021 di Gedung Capitol.
Dalam sebuah unggahan di media sosial yang memicu gelombang perdebatan luas, kantor pers gubernur menggambarkan dana sebesar US$ 1,776 miliar itu bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan sebagai ‘dana gelap’ yang berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan akuntabilitas publik. Newsom menegaskan komitmennya untuk melindungi warga California dari apa yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan alokasi dana yang tidak etis. "Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan… adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California," kata Newsom, dikutip dari Reuters pada Kamis (28/5/2026). Pernyataan ini sontak memicu spekulasi luas tentang implikasi hukum dan politik dari keputusan tersebut, mengingat sifat sensitif dari dana yang disasar dan konteks federalisme Amerika Serikat.
Latar belakang pembentukan dana ini sendiri sudah diselimuti kontroversi yang mendalam. Dana tersebut diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang kompleks antara mantan Presiden AS Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS). Trump sebelumnya menggugat lembaga tersebut karena laporan pajaknya yang sangat rahasia bocor ke media, sebuah insiden yang ia klaim sebagai motif politik untuk merusak reputasinya. Penyelidikan atas kebocoran data pajak tersebut memang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan banyak pihak menduga adanya motif politik di balik pengungkapan informasi sensitif tersebut.
Namun, bagian paling mengejutkan dari kesepakatan penyelesaian ini, yang oleh banyak pihak disebut sebagai "penyelesaian rahasia", adalah klausul yang ‘melarang selamanya’ IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya—sebuah ketentuan yang oleh banyak ahli hukum dianggap sebagai pembebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi akuntabilitas publik seorang mantan presiden. Lebih dari itu, yang lebih memicu kemarahan dan menjadi dasar tindakan Newsom adalah pengalihan sebagian dari penyelesaian ini untuk tujuan yang sama sekali berbeda: kompensasi bagi para individu yang terlibat dalam peristiwa 6 Januari 2021.
Peristiwa 6 Januari tahun lalu telah tercatat dalam sejarah Amerika sebagai salah satu hari paling kelam bagi demokrasi negara tersebut. Ribuan pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol AS dalam upaya untuk menghentikan sertifikasi hasil pemilihan presiden 2020. Banyak di antara mereka kemudian ditangkap, didakwa dengan berbagai pelanggaran mulai dari masuk tanpa izin, perusakan properti, penyerangan terhadap aparat penegak hukum, hingga konspirasi untuk menghalangi proses kongres. Trump, pada masa-masa akhir kepresidenannya dan pasca-kepresidenannya, telah memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari, sebuah tindakan yang juga menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai upaya untuk memaafkan mereka yang menyerang institusi demokrasi.
Kini, beberapa dari individu yang diampuni tersebut mulai menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara yang telah mereka jalani, dan kerugian bisnis yang mereka alami akibat keterlibatan mereka, dengan harapan mendapatkan kompensasi dari dana kontroversial ini. Mereka berargumen bahwa penuntutan mereka adalah bagian dari kampanye politik yang lebih luas dan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Kehakiman di bawah mantan Presiden Joe Biden. Klaim ini, yang didukung oleh narasi "persenjataan politik" Trump, semakin mengobarkan polarisasi politik di negara tersebut, menempatkan korban insiden 6 Januari sebagai pahlawan yang dianiaya oleh sistem.
Langkah Newsom untuk mengenakan pajak 100% ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga berakar pada argumen bahwa dana tersebut, begitu diterima oleh warga California, menjadi pendapatan kena pajak di bawah yurisdiksi negara bagian. Meskipun Newsom belum menyebutkan kapan negara bagian akan mulai memberlakukan pajak tersebut, dan Gedung Putih serta Departemen Kehakiman juga belum menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut, implikasinya sangat besar dan berpotensi memicu pertarungan hukum yang sengit. Para ahli hukum di California telah mengindikasikan bahwa negara bagian memiliki hak konstitusional yang luas untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh warganya, terlepas dari sumbernya, selama tidak secara langsung melanggar undang-undang federal yang berlaku.
"Ini adalah pendapatan yang diperoleh warga California," jelas Profesor Emily Chen, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas California, Berkeley, dalam wawancara dengan Reportase.TV. "California memiliki hak untuk mengenakan pajak atas pendapatan tersebut. Pertanyaannya bukan apakah mereka bisa, tetapi apakah mereka harus, dan apakah tindakan ini akan memicu tantangan hukum yang lebih besar dari pemerintah federal atau penerima dana itu sendiri." Profesor Chen menambahkan bahwa dasar hukum California cukup kuat untuk mempertahankan pajak semacam ini, mengingat preseden-preseden sebelumnya di mana negara bagian telah mengenakan pajak atas berbagai bentuk pendapatan yang berasal dari sumber federal atau dari penyelesaian hukum yang kontroversial.
Namun, langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah menghadapi tantangan hukum yang serius bahkan sebelum pajak California diumumkan. Dua petugas polisi yang dengan gagah berani membela Gedung Capitol AS dari para perusuh pada 6 Januari 2021 telah mengajukan gugatan hukum, mempertanyakan legalitas dana kompensasi tersebut. Mereka berargumen bahwa dana tersebut secara efektif memberikan penghargaan kepada individu-individu yang menyerang aparat penegak hukum dan mengancam demokrasi, sebuah preseden berbahaya yang dapat merusak moral dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. "Kami mempertaruhkan nyawa kami hari itu, menghadapi gerombolan massa yang berusaha menggulingkan pemerintahan," kata salah satu petugas, yang meminta namanya tidak disebutkan demi keamanan, dalam sebuah pernyataan pers yang emosional. "Memberi mereka uang sama saja dengan meludahi pengorbanan kami dan semua rekan yang terluka atau bahkan kehilangan nyawa hari itu. Ini adalah penghinaan terhadap keadilan."
Di Capitol Hill, reaksi juga beragam namun sebagian besar negatif. Partai Demokrat dan bahkan beberapa anggota Partai Republik telah mempertanyakan legalitas dana tersebut, serta bagian dari kesepakatan penyelesaian Trump dengan IRS yang ‘melarang selamanya’ audit pajak di masa depan. Senator Chuck Schumer, pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, menyebut dana itu sebagai "penghinaan terhadap keadilan dan penghinaan terhadap setiap petugas polisi yang membela Capitol." Ia menyerukan penyelidikan kongres segera terhadap seluruh kesepakatan tersebut.
Bahkan di kalangan Partai Republik, kritik juga muncul. Senator Thom Tillis dari Carolina Utara, seorang Republikan moderat, menyuarakan keprihatinan serius. "(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal," kata Tillis. Ia menambahkan bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang terlibat dalam serangan kekerasan terhadap pemerintah federal adalah "sangat mengganggu" dan dapat mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat.
Keputusan Newsom ini juga menyoroti jurang pemisah yang semakin dalam antara pemerintah federal dan negara bagian, khususnya antara pemerintahan yang berhaluan liberal dengan kebijakan yang berasal dari kubu konservatif. Ini dapat menjadi preseden bagi negara bagian lain untuk menantang alokasi dana federal yang mereka anggap tidak adil atau tidak konstitusional, yang berpotensi mengarah pada fragmentasi kebijakan yang lebih besar di seluruh Amerika Serikat. Beberapa analis politik berpendapat bahwa tindakan Newsom adalah langkah strategis, tidak hanya untuk menegaskan nilai-nilai progresif California tetapi juga untuk meningkatkan profilnya di panggung politik nasional, terutama menjelang potensi pencalonan di masa depan.
"Gavin Newsom sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas," kata Dr. Robert Peterson, seorang ilmuwan politik terkemuka di Universitas Stanford. "Dia menunjukkan bahwa California tidak akan diam saja ketika ia melihat apa yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau upaya untuk mempolitisasi sistem peradilan. Ini adalah pertarungan prinsip, tetapi juga pertarungan politik yang memiliki implikasi nasional yang signifikan. Newsom sedang memposisikan California sebagai benteng melawan apa yang ia lihat sebagai erosi nilai-nilai demokrasi."
Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah bagaimana tantangan hukum ini akan berkembang dan apakah pajak 100% California akan benar-benar dapat diberlakukan. Jika Newsom melanjutkan rencananya, hampir pasti akan ada serangkaian gugatan hukum dari penerima dana yang berbasis di California, yang akan berargumen bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif atau merupakan upaya tidak langsung untuk menyita properti mereka tanpa proses hukum yang semestinya. Pemerintah federal juga dapat ikut campur, dengan alasan bahwa tindakan negara bagian mengganggu kedaulatan federal atau melanggar hak-hak individu yang telah diberikan pengampunan.
Namun, pendukung Newsom percaya bahwa dasar hukum California kuat, mengandalkan prinsip otonomi negara bagian dalam hal perpajakan dan hak negara bagian untuk mengatur pendapatan warganya. "Ini adalah ujian besar bagi sistem federalisme kita," kata Profesor Chen lagi. "Di satu sisi, ada hak negara bagian untuk memungut pajak atas pendapatan. Di sisi lain, ada implikasi dari pengampunan federal dan sifat sensitif dari dana ini, yang melibatkan peristiwa bersejarah dan kontroversial. Kasus ini bisa saja berakhir di Mahkamah Agung AS, menciptakan preseden penting untuk hubungan federal-negara bagian di masa depan."
Dengan demikian, pengumuman Gubernur Newsom bukan hanya sekadar berita lokal, melainkan sebuah babak baru dalam saga politik Amerika yang terus bergejolak. Ini adalah pertarungan yang melampaui angka-angka finansial, menyentuh inti dari keadilan, akuntabilitas, dan batas-batas kekuasaan politik. Ketika negara bagian bersiap untuk mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata seluruh negeri akan tertuju pada California, menanti bagaimana pertarungan antara ‘dana gelap’ dan ‘pajak 100%’ ini akan mengubah lanskap hukum dan politik Amerika Serikat, serta bagaimana hal itu akan membentuk kembali narasi tentang keadilan dan akuntabilitas di era pasca-Trump.
