Reportase.TV, Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Tahun Anggaran 2027. Angka fantastis sebesar Rp 27,33 triliun disepakati dalam Rapat Kerja yang beragenda Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Keputusan monumental ini diambil pada Senin, 15 Juni 2026, dalam sebuah rapat yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Yuliot Tanjung, beserta jajaran eselon I Kementerian ESDM.
Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, mengumumkan hasil kesepakatan tersebut, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil konsensus dari seluruh unit eselon I Kementerian ESDM, mulai dari Sekretariat Jenderal hingga Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). "Hasil kesepakatan Komisi VII DPR RI dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM yang telah dilakukan hari ini adalah sebagai berikut. Yang sudah disepakati unit Setjen sampai BPMA dengan total Rp 27,33 triliun," ujar Bambang Patijaya, menandai persetujuan anggaran yang krusial bagi masa depan energi Indonesia. Persetujuan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen serius negara dalam mewujudkan kemandirian energi, transisi energi bersih, serta pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat.
Wamen ESDM, Yuliot Tanjung, kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas hasil pembahasan intensif antara Komisi VII dan Eselon I Kementerian ESDM yang telah berlangsung sepanjang sore itu. Dalam paparannya, Yuliot Tanjung merinci lebih lanjut alokasi pagu indikatif tersebut, yang sedikit berbeda dalam total angka awal yang diajukan yaitu Rp 27,34 triliun, namun kemudian disepakati menjadi Rp 27,33 triliun. Perincian anggaran ini menunjukkan prioritas dan fokus Kementerian ESDM dalam berbagai sektor strategis.
Secara spesifik, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM diusulkan mendapatkan alokasi sebesar Rp 532,75 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung fungsi-fungsi administratif, koordinasi, dan pelayanan internal kementerian. Inspektorat Jenderal, sebagai garda terdepan pengawasan internal, memperoleh Rp 124,46 miliar untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), yang memegang peran vital dalam pengelolaan sumber daya hidrokarbon, mendapatkan porsi terbesar dengan Rp 11,3 triliun. Anggaran ini akan sangat krusial untuk eksplorasi, produksi, serta pengembangan infrastruktur migas guna menjamin pasokan energi nasional.
Tak kalah penting, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dialokasikan sebesar Rp 10,460 triliun. Alokasi ini mencerminkan fokus pemerintah pada peningkatan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta upaya pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang mengelola sumber daya mineral dan batubara yang melimpah di Indonesia, memperoleh Rp 702,53 miliar. Anggaran ini akan mendukung kegiatan pengawasan pertambangan, hilirisasi mineral, serta peningkatan nilai tambah komoditas.
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), yang bertugas merumuskan kebijakan energi nasional, mendapatkan Rp 78,60 miliar. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, yang berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi di sektor ESDM, dialokasikan Rp 86,38 miliar. Angka ini vital untuk memastikan penegakan hukum yang efektif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mencegah praktik ilegal.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM, yang bertanggung jawab dalam mencetak talenta-talenta unggul di sektor energi, menerima Rp 881,43 miliar. Investasi dalam SDM ini sangat penting mengingat kompleksitas dan dinamika sektor energi yang terus berkembang. Badan Geologi, dengan tugas melakukan penelitian dan survei geologi, mendapatkan Rp 749,49 miliar. Data dan informasi geologi yang akurat merupakan fondasi bagi perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas bumi melalui pipa, dialokasikan Rp 474,43 miliar. Anggaran ini akan mendukung peran BPH Migas dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), sebagai ujung tombak transisi energi, mendapatkan Rp 1,8 triliun. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan efisiensi energi. Terakhir, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima Rp 105,31 miliar untuk mengelola kegiatan hulu migas di wilayah Aceh.
Dari total pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp 27,33 triliun, sebanyak Rp 22,48 triliun atau sekitar 82% dialokasikan secara spesifik untuk program-program strategis infrastruktur energi. Ini menegaskan bahwa sebagian besar anggaran ESDM akan difokuskan pada proyek-proyek fisik dan pengembangan kapasitas yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan dan ketersediaan energi nasional. Alokasi besar ini tersebar pada sektor migas, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, hingga kegiatan survei geologi, menunjukkan pendekatan komprehensif dalam pembangunan energi.
Wamen ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan secara detail bagaimana anggaran program strategis infrastruktur energi akan dialokasikan. Salah satu program yang menonjol adalah pembangunan 14.000 paket konverter kit (konkit) untuk petani, dengan nilai Rp 158,5 miliar. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional petani dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar dari BBM ke gas, yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inisiatif ini juga mendukung pemanfaatan gas domestik.
Sektor gas bumi menjadi perhatian utama dengan alokasi besar untuk pembangunan infrastruktur pipa. Pembangunan pipa gas bumi Dusem dialokasikan sebesar Rp 3,94 triliun. Proyek ini krusial untuk mengintegrasikan jaringan gas nasional, meningkatkan kapasitas penyaluran, dan memastikan pasokan yang stabil bagi sektor industri dan rumah tangga di wilayah yang dilalui. Selain itu, pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) senilai Rp 5,21 triliun akan menjangkau 959.232 sambungan rumah. Program jargas merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menyediakan akses energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada LPG, dan meningkatkan kualitas hidup.
Tidak hanya itu, pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo-Jogjakarta sebesar Rp 702,38 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung senilai Rp 577,56 miliar juga menjadi fokus. Kedua proyek pipa transmisi ini sangat vital untuk memperkuat konektivitas pasokan gas di Pulau Jawa, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, dan memenuhi kebutuhan energi di pusat-pusat industri dan permukiman. Pembangunan infrastruktur gas ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju energi yang lebih bersih.
Di sektor energi baru terbarukan, pemerintah berkomitmen membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 3 unit senilai Rp 58,58 miliar. PLTMH merupakan solusi energi terbarukan yang cocok untuk daerah terpencil, menyediakan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Program konversi motor listrik juga mendapatkan porsi signifikan sebesar Rp 635,24 miliar, sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Program ini tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengurangi subsidi BBM dan menciptakan peluang industri baru. Demikian pula, program kompor listrik senilai Rp 815,56 miliar akan mendorong penggunaan energi listrik yang lebih bersih dan efisien di rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada LPG dan risiko kebakaran.
Pemerataan akses listrik tetap menjadi prioritas utama. Untuk itu, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga dialokasikan sebesar Rp 520 miliar. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat menikmati akses listrik secara legal dan aman. Selain itu, infrastruktur listrik desa (Lisdes) mendapatkan alokasi terbesar di sektor kelistrikan, yaitu Rp 9,75 triliun, yang mencakup 3.054 lokasi. Angka ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% dan memastikan bahwa tidak ada lagi desa di Indonesia yang gelap gulita. Proyek Lisdes ini akan melibatkan pembangunan jaringan listrik baru dan peningkatan kapasitas di daerah-daerah terpencil.
Wamen Yuliot Tanjung menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya dukungan Komisi VII terhadap alokasi anggaran ini. "Pimpinan Komisi VII yang kami hormati, demikian penjelasan kami mengenai topik hari ini, selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan," ujar Yuliot, mengakhiri presentasi yang komprehensif.
Menanggapi penjelasan tersebut, Bambang Patijaya kemudian meminta persetujuan dari seluruh anggota Komisi VII yang hadir. Dengan nada lugas, Bambang melontarkan pertanyaan kunci, "Apakah disetujui?" Respon serentak "Setuju!" dari para anggota Komisi VII menggema di ruang rapat, diikuti dengan ketukan palu yang menandai persetujuan resmi. "Setuju ya, saya ketok. Komisi VII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp 27,335 triliun," sambung Bambang, mengesahkan anggaran vital tersebut. Sedikit perbedaan angka Rp 27,335 triliun dari sebelumnya Rp 27,33 triliun ini kemungkinan adalah pembulatan akhir yang disepakati, namun secara substansi tetap mencerminkan komitmen besar untuk sektor energi.
Persetujuan anggaran ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah amanah besar bagi Kementerian ESDM untuk melaksanakan program-program strategis yang telah direncanakan. Anggaran Rp 27,33 triliun ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita energi nasional, yaitu mencapai ketahanan energi, mendorong transisi ke energi bersih, dan memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan implementasi di lapangan akan menjadi ujian nyata bagi Kementerian ESDM, menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dikeluarkan demi masa depan energi yang lebih baik. Dengan dukungan DPR, diharapkan program-program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.
