Reportase.TV, Jakarta – Kebijakan drastis Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan blokade Selat Hormuz pada Minggu (12/4/2026) waktu setempat telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global, dengan India menjadi salah satu negara yang paling terpukul. Keputusan ini, yang diambil menyusul kegagalan perundingan damai antara AS dan Iran di Pakistan, menempatkan India dalam dilema geopolitik yang akut, diapit oleh ancaman krisis energi yang membayangi dan tekanan diplomatik dari kekuatan besar dunia.
Selat Hormuz, jalur laut vital yang menghubungkan produsen minyak Timur Tengah dengan pasar global, adalah salah satu choke point terpenting di dunia. Melalui selat ini, sekitar sepertiga dari seluruh minyak mentah dan produk minyak cair yang diperdagangkan secara global melintas setiap hari. Blokade oleh AS, meskipun dimaksudkan untuk menekan Iran, secara tidak langsung menciptakan badai sempurna bagi India, raksasa ekonomi yang tengah berkembang pesat dengan kebutuhan energi yang tak terpuaskan. Ironisnya, India baru saja menerima pengiriman minyak pertamanya dari Iran dalam tujuh tahun terakhir, sebuah langkah strategis untuk mendiversifikasi pasokan dan memenuhi kebutuhan energinya di tengah ketegangan geopolitik yang berkecamuk di berbagai belahan dunia. Harapan untuk mendapatkan pasokan yang lebih stabil dan mungkin lebih murah dari Iran kini sirna, digantikan oleh ketidakpastian yang mendalam.
Situasi India diperparah oleh pukulan ganda dari dua front pasokan energi utama. Selain kehilangan akses terhadap minyak Iran akibat blokade, India juga menghadapi berakhirnya pengecualian sanksi yang diberikan AS untuk pembelian minyak Rusia. Analis di XAnalysts, Mukesh Sahdev, menyoroti bahwa pengecualian yang memungkinkan India membeli minyak dari negara-negara yang disanksi AS, khususnya Rusia, telah berakhir pada 11 April lalu, sehari sebelum blokade Hormuz diumumkan. Ini berarti, dalam rentang waktu yang sangat singkat, India kehilangan dua sumber pasokan minyak mentah yang signifikan, meninggalkan negara itu dalam posisi yang sangat rentan.
Sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia, India sangat bergantung pada pasokan energi dari luar. Sekitar 85% dari total kebutuhan minyaknya, atau setara dengan 5,5 juta barel per hari, harus diimpor. Kehilangan pasokan dari Iran dan Rusia secara bersamaan telah menciptakan lubang besar dalam neraca energi negara itu. Sahdev memperkirakan bahwa India telah kehilangan sekitar 3 juta barel minyak mentah per hari yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz. Angka ini mewakili lebih dari separuh total impor minyak harian India yang krusial untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Akibatnya, perusahaan kilang minyak di India kini berebut untuk mencari pasokan alternatif dari negara lain, sebuah upaya yang tidak hanya mahal tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan pasar global.
Kerentanan India semakin diperparah oleh terbatasnya cadangan minyak strategis yang dimilikinya. Berbeda dengan Tiongkok yang memiliki cadangan minyak yang cukup untuk sekitar 300 hari, India hanya memiliki cadangan sekitar 160 juta barel. Jumlah ini, menurut Sahdev, hanya cukup sebagai penyangga selama kurang lebih 30 hari jika terjadi guncangan pasokan yang berkepanjangan. Angka 30 hari adalah batas yang sangat tipis untuk sebuah ekonomi sebesar India, menempatkan negara itu di ujung krisis jika gangguan pasokan ini terus berlanjut tanpa solusi yang cepat dan efektif. Keterbatasan cadangan ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga isu keamanan nasional yang serius.
Dampak dari konflik Timur Tengah dan krisis pasokan energi ini sudah mulai terlihat pada indikator makroekonomi utama India. Bulan lalu, Purchasing Managers’ Index (PMI) dari HSBC menunjukkan bahwa aktivitas sektor swasta India pada Maret melambat ke level terendah sejak Oktober 2022. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan domestik, yang diperparah oleh ketidakpastian global. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti survei PMI secara eksplisit menyebut konflik Timur Tengah, kondisi pasar yang tidak stabil, dan tekanan inflasi yang meningkat sebagai faktor-faktor utama yang menghambat pertumbuhan. Ini adalah sinyal peringatan dini bahwa krisis energi dapat dengan cepat menular ke sektor-sektor ekonomi lainnya, memicu efek domino yang merugikan.
Beberapa hari kemudian, kekhawatiran ini diperkuat oleh Kementerian Keuangan India sendiri. Mereka mengeluarkan peringatan serius bahwa target pertumbuhan ekonomi di angka 7,0%-7,4% kini terancam meleset atau mengalami risiko penurunan (downside risk). Lonjakan biaya energi dan gangguan rantai pasok yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah menjadi penyebab utama ancaman ini. Jika harga minyak terus melambung dan pasokan terganggu, biaya produksi akan meningkat tajam, menekan margin keuntungan perusahaan, dan pada akhirnya dapat menghambat investasi serta penciptaan lapangan kerja.
Kondisi ini menyoroti tantangan besar bagi India dalam menyeimbangkan antara menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energinya dengan mempertahankan hubungan diplomatik dan dagang dengan Amerika Serikat. Langkah-langkah AS baru-baru ini semakin mempersempit ruang gerak India dan menunjukkan sejauh mana negara-negara berkembang seperti India dapat didikte oleh kebijakan luar negeri kekuatan adidaya.
Tahun lalu, AS menerapkan tarif tambahan sebesar 25% pada ekspor India dan menuduh India secara tidak langsung mendanai perang Rusia di Ukraina melalui impor minyak Rusia dengan harga diskon. Tuduhan ini menempatkan India dalam posisi sulit, memaksanya untuk memilih antara hubungan strategis dengan Rusia yang merupakan pemasok senjata utama dan sumber energi terjangkau, atau menjaga hubungan dagang yang vital dengan AS. Demi mengamankan kesepakatan dagang dengan AS dan menghindari sanksi lebih lanjut, India kemudian memangkas pembelian minyak Rusia secara signifikan dan sebagai gantinya meningkatkan impor dari Timur Tengah.
Namun, strategi adaptasi itu berantakan setelah pecahnya perang di kawasan Timur Tengah yang mengganggu pasokan dari wilayah tersebut. Konflik baru ini menyebabkan lonjakan harga bahan bakar dan memaksa India untuk kembali beralih ke minyak Rusia yang lebih terjangkau, sebuah keputusan pragmatis yang bertujuan untuk melindungi konsumen domestik dan industri dari gejolak harga. Sayangnya, masa berlaku keringanan dari AS untuk pembelian minyak Rusia justru berakhir tepat pada bulan ini, menempatkan India dalam situasi yang tidak menguntungkan di mana mereka kembali bergantung pada Rusia tetapi tanpa perlindungan hukum dari sanksi AS.
"Saya merasa kasihan pada pemerintah India. Mereka seolah didikte oleh AS tentang apakah boleh atau tidak membeli energi dari Rusia atau Iran," ujar Samir Kapadia, Pimpinan Vogel Group. Pernyataan Kapadia mencerminkan frustrasi yang meluas di kalangan analis dan pembuat kebijakan di India, yang merasa bahwa kedaulatan ekonomi dan energi mereka terancam oleh tekanan geopolitik eksternal. India, sebagai negara yang menganut kebijakan luar negeri non-blok dan otonomi strategis, kini mendapati dirinya terjebak dalam pusaran kebijakan sanksi dan blokade yang dibuat oleh negara lain.
Data dari Rystad Energy menunjukkan bahwa India membeli minyak mentah Rusia sebesar 1,5 juta barel per hari setelah AS memberikan keringanan khusus selama 30 hari. Volume ini menunjukkan betapa pentingnya pasokan Rusia bagi India, terutama ketika pasar energi global bergejolak. Kehilangan akses ke pasokan ini akan memaksa India untuk mencari alternatif yang lebih mahal dan mungkin kurang dapat diandalkan, yang pada gilirannya akan membebani perekonomian dan memicu inflasi lebih lanjut.
Meskipun situasi global sedang memanas dan kekhawatiran publik meningkat, Pemerintah India melalui Kementerian Perminyakan dan Gas Alam mencoba meredam kepanikan publik. Dalam sebuah pernyataan resmi, kementerian tersebut mengklaim bahwa stok minyak di dalam negeri masih cukup terkendali. "Seluruh kilang beroperasi pada kapasitas tinggi dan inventaris minyak mentah dalam kondisi memadai," tulis pernyataan kementerian tersebut. Pernyataan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat dan pasar bahwa pemerintah memiliki kontrol atas situasi dan sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketahanan pasokan. Namun, di balik pernyataan publik tersebut, tantangan yang dihadapi India sangat besar dan kompleks, memerlukan strategi jangka panjang yang matang dan manuver diplomatik yang cerdik untuk menavigasi lanskap geopolitik energi yang semakin bergejolak. Masa depan energi India, dan stabilitas ekonominya, kini bergantung pada bagaimana negara ini dapat mengatasi tekanan ganda yang datang dari blokade Selat Hormuz dan kebijakan sanksi AS yang tidak kenal kompromi.
