Reportase.TV, Jakarta – Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri telah menjadi sorotan tajam, memicu kekhawatiran serius akan kedaulatan pangan dan harga diri bangsa. Situasi ini kembali ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, dalam sebuah acara bertajuk Panen Fest 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Februari 2026. Menurutnya, lebih dari 70% kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi dari luar negeri, sebuah fakta yang ia sebut sebagai hal yang memalukan bagi negara yang menjadikan tempe dan tahu sebagai makanan pokok.
Pernyataan Titiek Soeharto bukan sekadar retorika, melainkan sebuah refleksi dari data faktual yang menunjukkan jurang lebar antara produksi domestik dan konsumsi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan budaya kuliner yang kental dengan produk olahan kedelai seperti tempe, tahu, kecap, hingga susu kedelai, seharusnya mampu mandiri dalam penyediaan bahan baku strategis ini. Namun, realitasnya, para produsen tempe dan tahu di berbagai pelosok negeri harus bergantung pada pasokan kedelai impor yang harganya fluktuatif mengikuti dinamika pasar global, nilai tukar rupiah, dan kondisi geopolitik. Ketergantungan ini tidak hanya menguras devisa negara secara signifikan, namun juga membuat industri pangan dalam negeri rentan terhadap gejolak eksternal.
Titiek menyoroti ironi besar bahwa sebagai "bangsa pemakan tempe tahu," Indonesia justru sangat bergantung pada impor kedelai. "Kita ini pemakan tempe tahu, tapi kedelainya impor lebih dari 70%, kedelainya impor. Ini harus kita genjot mungkin dari TNI Angkatan Darat kita harus mulai Pak untuk nanam kedelai ini. Kita pemakan tempe ini bahan bakunya harus impor, ini malu kita ya," tegasnya, menyiratkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif dan bahkan melibatkan sektor militer untuk percepatan. Usulan melibatkan TNI Angkatan Darat menunjukkan skala permasalahan yang dianggap serius, di mana kekuatan terorganisir dan sumber daya yang dimiliki militer dapat dimanfaatkan untuk program pertanian skala besar, mirip dengan mobilisasi sumber daya di masa lalu untuk program ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Titiek mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah drastis guna mengubah kondisi ini. Target ambisius pun disuarakan: diharapkan pada tahun berikutnya, Indonesia sudah bisa mencapai swasembada kedelai, mengikuti jejak keberhasilan swasembada beras dan jagung yang berhasil dicapai pada akhir tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam komoditas padi dan jagung menjadi preseden positif bahwa swasembada pangan bukan hal yang mustahil, asalkan ada komitmen politik, program yang terarah, dan dukungan yang memadai bagi petani.
Visi swasembada pangan yang digagas oleh Titiek tidak hanya berhenti pada kedelai. Ia berharap program serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang saat ini masih sangat bergantung pada impor, seperti gula, garam, bawang putih, dan berbagai jenis bawang lainnya. "Jadi, kemarin sudah swasembada beras dan jagung pada akhir tahun kemarin. Nah, ke depan kita harapkan untuk swasembada gula, garam, kedelai, bawang putih, aneka bawang-bawang itu yang semua impor-impor, jadi tidak ada lagi impor-impor bahan-bahan pangan ini," jelasnya. Ini menunjukkan pandangan holistik terhadap ketahanan pangan nasional, yang mencakup berbagai bahan pokok dan bumbu dapur yang esensial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Untuk mewujudkan peningkatan produksi kedelai dalam negeri, Titiek menekankan pentingnya penggunaan bibit unggul lokal. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak akademisi dan peneliti dari berbagai universitas yang telah berhasil menemukan dan mengembangkan varietas bibit kedelai yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Penggunaan bibit lokal tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bibit impor yang mungkin tidak cocok dengan kondisi tanah dan cuaca di Indonesia, tetapi juga memberdayakan riset dan inovasi dalam negeri. "Dan kita banyak akademisi-akademisi dari universitas-universitas yang bisa menemukan, sudah menemukan bibit kedelai yang bagus. Tidak perlu kita bibit pun impor, yang ada lokal saja yang karena sesuai dengan iklim daripada Indonesia ini," pungkasnya, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, petani, dan akademisi adalah kunci utama.
Isu impor kedelai memang bukan kali pertama disuarakan oleh Titiek Soeharto. Sebelumnya, ia juga pernah secara langsung "menyentil" Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait tingginya angka impor kedelai Indonesia. Hal ini terjadi dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 24 November 2025. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan data yang lebih rinci mengenai kebutuhan dan produksi kedelai nasional.
Menurut data yang ia sampaikan, kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 2,9 juta ton. Namun, produksi kedelai domestik hanya mampu menyumbang sekitar 300 ribu hingga 400 ribu ton. Angka ini menunjukkan defisit yang sangat besar, mencapai sekitar 2,5 juta hingga 2,6 juta ton per tahun, yang secara otomatis harus dipenuhi melalui jalur impor. "Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak," ucapnya, menggambarkan besaran kerugian ekonomi akibat ketergantungan impor ini. Jika diasumsikan harga kedelai impor sekitar Rp 10.000-Rp 12.000 per kilogram, maka nilai impor 2,6 juta ton bisa mencapai Rp 26 triliun hingga Rp 31,2 triliun per tahun, sebuah angka yang sangat besar dan seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dalam negeri.
Titiek secara eksplisit meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Ia merujuk pada program unggulan pemerintah sebelumnya melalui Perum Bulog, yaitu program Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale). Program Pajale pada masanya dirancang untuk mendorong swasembada tiga komoditas strategis tersebut melalui berbagai intervensi, mulai dari penyediaan benih, pupuk, pendampingan petani, hingga jaminan harga. Namun, entah karena alasan apa, program kedelai dalam skema Pajale ini tampaknya kurang optimal atau bahkan terhenti, sehingga kondisi impor kembali mendominasi. "Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu," pungkasnya, menekankan kembali aspek kehormatan bangsa di balik isu ekonomi ini.
Ketergantungan pada impor kedelai membawa berbagai konsekuensi negatif. Selain drainase devisa, petani kedelai lokal seringkali kalah bersaing dengan kedelai impor yang harganya lebih murah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari skala ekonomi produksi di negara pengekspor yang lebih besar, efisiensi rantai pasok global, hingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara produsen. Kondisi ini membuat minat petani lokal untuk menanam kedelai menurun, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, atau bahkan meninggalkan profesi pertanian sama sekali. Akibatnya, lahan-lahan potensial untuk kedelai tidak termanfaatkan secara optimal, dan siklus ketergantungan impor terus berlanjut.
Untuk membalikkan keadaan ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan harga kedelai lokal yang stabil dan menguntungkan bagi petani melalui skema pembelian pemerintah atau subsidi harga. Program insentif harus dirancang untuk mendorong petani menanam kedelai, termasuk penyediaan benih unggul gratis atau bersubsidi, pupuk, serta akses terhadap teknologi pertanian modern dan mekanisasi. Selain itu, perluasan areal tanam kedelai juga harus menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan lahan-lahan tidur atau lahan yang kurang produktif.
Peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian sangat krusial dalam pengembangan varietas kedelai yang tidak hanya berdaya hasil tinggi tetapi juga tahan terhadap hama penyakit dan kondisi iklim ekstrem. Riset dan inovasi harus terus didukung untuk menemukan solusi-solusi pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu, infrastruktur pendukung seperti irigasi, fasilitas penyimpanan pascapanen, dan akses pasar yang lebih baik bagi petani juga perlu ditingkatkan. Keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan dengan petani dapat membantu dalam aspek permodalan, teknologi, dan jaminan pasar.
Pada akhirnya, mencapai swasembada kedelai bukan hanya tentang angka-angka produksi, tetapi juga tentang penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penegasan kedaulatan pangan Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing. Desakan dari Titiek Soeharto dan berbagai pihak lainnya harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dan terkoordinasi, demi memastikan bahwa tempe dan tahu, ikon kuliner Indonesia, benar-benar berasal dari bumi pertiwi. Hanya dengan begitu, "rasa malu" yang diungkapkan Titiek dapat berubah menjadi kebanggaan nasional atas ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan.
