Reportase.TV, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas mengeluarkan instruksi krusial yang menandai pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), menegaskan larangan penggunaan produk makanan olahan pabrik dan mendorong penuh pemanfaatan hasil produksi warga sekitar, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada aspek gizi semata, tetapi juga menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi lokal dan kedaulatan pangan nasional.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyoroti bahwa kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, termaktub dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Perpres tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan secara aktif berbagai entitas ekonomi lokal, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat.
"Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK," tegas Nanik dalam keterangan persnya yang dikutip Minggu (14/12/2025). Pernyataan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah penekanan terhadap komitmen BGN untuk mengembalikan esensi pangan bergizi yang segar, lokal, dan diproduksi dengan sentuhan tangan masyarakat sendiri. Larangan terhadap produk pabrikan besar didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk potensi kandungan pengawet, bahan tambahan pangan, serta minimnya dampak ekonomi langsung bagi komunitas di tingkat lokal. Sebaliknya, pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu PKK diharapkan dapat menciptakan efek berganda yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan rumah tangga hingga penguatan ketahanan pangan di tingkat desa/kelurahan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang ambisius, dirancang untuk mengatasi masalah gizi, khususnya stunting dan malnutrisi, yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Dengan target jutaan anak sekolah dan balita, MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, kualitas dan asal-usul makanan yang disajikan menjadi sangat vital. BGN memahami bahwa makanan yang diproduksi secara lokal cenderung lebih segar, lebih adaptif terhadap selera dan kebiasaan makan setempat, serta dapat menggunakan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga lebih berkelanjutan.
Penerapan Pasal 38 Ayat 1 Perpres 115/2025 ini merupakan wujud nyata dari semangat kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemerintah melalui BGN ingin memastikan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG tidak hanya mengalir ke korporasi besar, melainkan juga berputar di ekonomi lokal, memberdayakan para pelaku usaha kecil yang selama ini kerap kesulitan menembus pasar besar. Ini adalah kesempatan emas bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, standar kualitas, dan daya saing mereka. Keterlibatan UMKM juga berarti mendukung penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Nanik Sudaryati Deyang memberikan contoh konkret pelaksanaan program MBG yang dinilai berhasil mengimplementasikan semangat kemandirian pangan lokal ini, yaitu di Depok, Jawa Barat. Di Depok, SPPG menjalin kerja sama yang erat dengan komunitas lokal. Roti untuk pasokan MBG tidak dibeli dari pabrik, melainkan diproduksi sendiri oleh ibu-ibu orang tua siswa di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program. Tidak hanya roti, mereka juga membuat berbagai olahan pangan lainnya seperti bakso rumahan, nugget homemade, dan rolade homemade. Model Depok ini membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik dan komitmen dari semua pihak, melibatkan masyarakat lokal dalam skala besar adalah hal yang sangat mungkin dan memberikan hasil yang memuaskan.
Namun, keberhasilan model Depok dan replikasinya di daerah lain tidak datang tanpa tantangan. Salah satu aspek krusial yang disoroti Nanik adalah pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Meskipun diproduksi secara rumahan atau oleh UMKM, semua produk makanan yang disalurkan untuk program MBG harus mengantongi izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT adalah izin edar yang esensial bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga atau UMKM, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan.
Izin PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin ini berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan kategori risiko rendah hingga menengah, yang mencakup sebagian besar produk olahan rumahan yang potensial untuk MBG. Proses pengurusan PIRT, meskipun penting, seringkali menjadi kendala bagi UMKM karena birokrasi, persyaratan administrasi yang rumit, atau kurangnya informasi yang jelas.
Oleh karena itu, Nanik secara khusus meminta kepada pemerintah kota dan kabupaten, termasuk Probolinggo yang disebutkan dalam kesempatan tersebut, untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT. "Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG," pinta Nanik. Kemudahan akses terhadap PIRT bukan hanya sekadar meringankan beban UMKM, tetapi merupakan kunci vital untuk membuka pintu bagi partisipasi lebih banyak pelaku usaha lokal dalam program MBG. Tanpa PIRT, produk mereka tidak dapat disalurkan secara legal, sehingga menghambat tujuan utama pemberdayaan ekonomi lokal.
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan kebijakan BGN ini. Mereka diharapkan dapat menginisiasi program pendampingan dan pelatihan bagi UMKM dan kelompok ibu-ibu PKK, tidak hanya dalam aspek produksi makanan yang bergizi dan berkualitas, tetapi juga dalam pemahaman akan pentingnya PIRT dan bagaimana cara mengurusnya. Sosialisasi yang masif, penyediaan layanan konsultasi gratis, serta penyederhanaan prosedur pengajuan PIRT dapat menjadi langkah konkret yang diambil oleh dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan DPMPTSP. Dengan begitu, UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, sehingga produk mereka dapat diterima dan dipercaya untuk program sebesar MBG.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga memiliki implikasi positif terhadap diversifikasi pangan. Dengan mendorong produksi lokal, daerah-daerah dapat menonjolkan kekhasan kuliner dan bahan pangan lokal mereka. Ini akan mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis makanan pokok saja, sekaligus melestarikan resep-resep tradisional dan kearifan lokal dalam mengolah makanan. Anak-anak yang mengonsumsi makanan yang bervariasi dan berasal dari lingkungan sekitar juga akan lebih mengenal dan menghargai kekayaan kuliner daerahnya.
Transformasi sistem pasokan pangan untuk program MBG ini adalah sebuah langkah revolusioner. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk MBG berputar di tingkat lokal, pemerintah sedang menanamkan investasi pada kekuatan ekonomi rakyat. Ini adalah visi besar menuju Indonesia yang lebih sehat, mandiri secara ekonomi, dan berdaulat atas pangannya sendiri. Kesuksesan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan tentu saja, kesiapan UMKM untuk mengambil peran sentral ini.
