Reportase.TV, Jakarta – Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, kini berada di ambang revolusi ekonomi baru yang disebut sebagai ‘perdagangan gaib’ atau pasar karbon. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, dengan tegas menyatakan bahwa negeri ini menyimpan potensi ekonomi yang kolosal dari sektor yang tak kasat mata namun bernilai triliunan rupiah ini. Menurutnya, pengelolaan karbon bukan hanya tentang menjaga kelestarian bumi, melainkan juga sebuah ceruk bisnis yang sangat menjanjikan, siap mengerek perekonomian nasional ke level yang lebih tinggi.
Pasar karbon adalah sebuah mekanisme ekonomi yang memungkinkan emisi gas rumah kaca dikonversi menjadi kredit karbon yang dapat diperjualbelikan. Dalam sistem ini, entitas yang berhasil mengurangi atau menyerap emisi lebih dari target yang ditetapkan dapat menjual kelebihan kreditnya kepada pihak lain yang kesulitan memenuhi target emisi mereka. Jumhur Hidayat menekankan bahwa konsep ini adalah peluang bisnis yang nyata, di mana nilai ekonomi tercipta dari upaya pelestarian lingkungan. "Itu bisa jadi bisnis, di mana dijualnya, ya di pasar karbon," kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu (26/7/2026), menggarisbawahi potensi transformatif dari inisiatif ini.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan berbagai program pemulihan lingkungan yang tidak hanya berdampak positif bagi ekologi, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. Salah satu program unggulan yang disorot adalah rehabilitasi kawasan mangrove. Ekosistem mangrove, yang tersebar luas di pesisir Indonesia, dikenal sebagai salah penyerap karbon terbesar di dunia. Kemampuannya untuk menyimpan karbon jauh lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan, menjadikannya aset vital dalam mitigasi perubahan iklim global.
Jumhur menjelaskan secara rinci mengenai potensi keuntungan dari pengelolaan mangrove. Penanaman dan pemeliharaan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar Rp 200 juta. Namun, imbal hasil yang bisa didapatkan dari investasi ini sungguh luar biasa, mencapai Rp 1,5 miliar. Angka ini menunjukkan rasio keuntungan yang sangat menggiurkan, menjadikan program rehabilitasi mangrove sebagai model investasi hijau yang sangat menjanjikan.
Perhitungan keuntungan ini didasarkan pada kapasitas penyerapan karbon mangrove. Kawasan mangrove dengan luas area satu hektare mampu menyerap sekitar 3.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan harga karbon yang saat ini berkisar antara 7 hingga 10 dolar AS per ton CO2, dan bahkan dapat mencapai 90 dolar AS di pasar tertentu, potensi pendapatan menjadi sangat besar. Jumhur mengambil angka tengah, misalnya 30 dolar AS per ton, untuk ilustrasi. "Jadi bila dihitung 30 dolar AS dikalikan 3.000 ton maka hasilnya mencapai 90.000 dolar AS atau setara Rp 1,5 miliar," jelasnya. Perbandingan ini sangat mencolok: modal Rp 200 juta dalam tiga tahun bisa menghasilkan Rp 1,5 miliar, sebuah keuntungan yang berlipat ganda dan menunjukkan betapa strategisnya pengelolaan ekosistem pesisir ini.
Potensi pasar karbon Indonesia tidak hanya menarik perhatian domestik, tetapi juga telah memikat sejumlah investor asing. Banyak negara maju dan perusahaan multinasional yang berkomitmen untuk mencapai target net-zero emisi sedang mencari sumber kredit karbon yang kredibel dan berkelanjutan. Indonesia, dengan luas hutan hujan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrovenya yang masif, menjadi target utama bagi para pembeli karbon global. Namun, Jumhur menegaskan bahwa potensi besar ini harus lebih dulu dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini adalah seruan untuk kedaulatan ekonomi dan lingkungan, agar manfaat terbesar dari "perdagangan gaib" ini dinikmati oleh masyarakat dan negara Indonesia.
"Saya sebutnya ini perdagangan gaib, sebab barangnya tidak jelas tapi harganya bisa ribuan triliun rupiah," ujar Jumhur, menekankan sifat abstrak namun sangat berharga dari komoditas karbon. "Saat ini semua orang (negara) matanya ke kita semua. Nah maksud saya dalam perdagangan gaib ini kita (Indonesia) ikut serta gitu lho. Saya selaku Menteri LH lebih konsen mengutamakan kita bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon ini," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan visi pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama, bukan sekadar pemasok, dalam arena pasar karbon global. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi iklim global, sambil sekaligus mengamankan keuntungan ekonomi yang substansial.
Ekonomi karbon menjadi salah satu sektor yang sangat krusial, mengingat besarnya kebutuhan pendanaan iklim nasional. Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi pada tahun 2030. Target ambisius ini diperkirakan akan menelan biaya yang sangat besar, hingga lebih dari Rp 50.000 triliun. Angka ini merupakan beban finansial yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah saja.
Oleh karena itu, keberadaan pasar karbon menawarkan solusi inovatif untuk memobilisasi sumber daya finansial dari berbagai pihak. Skema-skema yang ada, seperti pasar kepatuhan (compliant market) yang diatur oleh regulasi, atau pasar sukarela (voluntary market) yang digerakkan oleh inisiatif perusahaan dan individu, serta mekanisme mandatory lainnya, semuanya dirancang untuk menekan emisi atau menyerap emisi karbon. Pasar karbon memberikan insentif ekonomi bagi entitas yang berinvestasi dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi iklim, seperti rehabilitasi hutan, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi.
Untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang kuat, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi implementasi perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan mekanisme NEK lainnya. Selain itu, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) telah diluncurkan, menyediakan platform yang transparan dan teratur untuk transaksi kredit karbon, yang merupakan langkah maju signifikan dalam membangun ekosistem pasar karbon yang kredibel.
Pemanfaatan pasar karbon juga membutuhkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akurat dan terpercaya. Integritas kredit karbon sangat bergantung pada transparansi dan keabsahan data penyerapan emisi. Pemerintah Indonesia, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, terus berupaya memperkuat kapasitas MRV untuk memastikan bahwa setiap kredit karbon yang diperdagangkan benar-benar merepresentasikan penurunan emisi yang riil dan permanen. Ini juga penting untuk menghindari isu-isu seperti greenwashing atau double counting yang dapat merusak kepercayaan pasar.
Ke depan, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam ekonomi karbon berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, mengembangkan kerangka regulasi yang kuat, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat lokal, Indonesia dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang ekonomi yang masif. "Semua dilakukan dalam rangka menekan emisi atau menyerap emisi karbon tadi," pungkas Jumhur, menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk meraih keuntungan dari "perdagangan gaib" ini, sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera bagi bangsa.
