Reportase.TV, Jakarta – Di tengah gejolak pasar keuangan global dan tekanan yang tak henti-hentinya terhadap mata uang negara berkembang, stabilitas rupiah menjadi prioritas utama bagi otoritas moneter dan sektor perbankan Indonesia. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara tegas menyatakan perlunya dukungan penuh dan tanpa kompromi dari Bank Indonesia (BI) dalam upaya menjaga nilai tukar rupiah. Pernyataan krusial ini muncul menyusul posisi rupiah yang kembali tertekan, dengan kurs terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh level Rp 17.839 pada penutupan perdagangan Selasa, 2 Juni 2026, sebuah angka yang menggarisbawahi urgensi langkah-langkah strategis untuk membendung pelemahan lebih lanjut. Himbara melihat skema Local Currency Trade (LCT) sebagai salah satu instrumen vital dalam strategi ini, namun dengan syarat yang jelas dan mutlak.
Situasi nilai tukar rupiah yang mencapai angka psikologis Rp 17.839 terhadap dolar AS pada hari tersebut bukan hanya sekadar fluktuasi pasar biasa. Angka ini mencerminkan tekanan eksternal yang signifikan, mulai dari kebijakan moneter ketat Federal Reserve AS yang memicu aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, hingga ketidakpastian geopolitik global yang mengerek permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar AS. Bagi Indonesia, pelemahan rupiah berimplikasi luas, mulai dari kenaikan harga barang impor yang memicu inflasi, beban utang luar negeri yang membengkak, hingga potensi ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Dalam konteks inilah, Himbara, sebagai pilar utama sistem perbankan nasional, merasa terpanggil untuk berkontribusi aktif dalam upaya stabilisasi, dan LCT dipandang sebagai jalur yang paling menjanjikan untuk mencapai kemandirian finansial dan ketahanan ekonomi.
Perwakilan Himbara, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Putrama Wahju Setyawan, menjelaskan secara gamblang bahwa dukungan penuh dari BI adalah kunci sukses implementasi skema LCT antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026), Putrama menguraikan bahwa bank-bank di bawah naungan Himbara siap dilibatkan secara aktif dalam skema ini, namun dengan satu prasyarat yang tidak bisa ditawar. "Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank di dalam negeri nanti yang akan terlibat dalam LCT ini, membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY atau Yuan dari Bank Indonesia," ungkap Putrama. Permohonan dukungan ini telah disampaikan langsung kepada Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya ketersediaan likuiditas mata uang lokal yang memadai untuk memfasilitasi perdagangan internasional dalam skema LCT tersebut.
Dukungan likuiditas 100% dari Bank Indonesia untuk mata uang Yuan (CNY) merupakan aspek fundamental yang diusulkan Himbara. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan mata uang lokal, bank-bank partisipan harus mampu memastikan ketersediaan mata uang tersebut dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik untuk pembayaran impor maupun penerimaan ekspor. Tanpa dukungan likuiditas yang kuat dari bank sentral, bank komersial akan menghadapi risiko likuiditas yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran transaksi LCT itu sendiri dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dukungan penuh dari BI akan memberikan kepastian dan keamanan bagi bank-bank Himbara untuk berpartisipasi aktif, sekaligus memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar yang mungkin timbul selama proses transaksi. Hal ini juga menunjukkan keseriusan Himbara dalam menjembatani kebutuhan sektor riil dengan infrastruktur keuangan yang mendukung, demi terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih efisien dan stabil. Ini adalah jaminan operasional yang krusial bagi bank-bank yang mengemban amanah sebagai ujung tombak pelaksanaan LCT.
Skema LCT sendiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral. Dalam konteks hubungan dagang Indonesia-Tiongkok, nilai transaksi yang sangat besar menjadi justifikasi kuat untuk pengembangan LCT. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan volume perdagangan yang mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi sebesar ini seringkali mengekspos kedua negara pada risiko nilai tukar yang tidak perlu, biaya konversi mata uang ganda, dan kerentanan terhadap kebijakan moneter negara ketiga yang berada di luar kendali mereka. Dengan LCT, pelaku usaha di Indonesia dapat langsung membayar impor dari Tiongkok menggunakan rupiah, dan eksportir Indonesia dapat menerima pembayaran dalam rupiah atau Yuan, tanpa perlu konversi melalui dolar AS. Ini tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan, yang terpenting, membangun resiliensi keuangan nasional dengan mendiversifikasi mata uang penyelesaian transaksi.
Pengembangan LCT ini, sebagaimana dijelaskan oleh Putrama, akan melibatkan tiga otoritas moneter utama: Bank Indonesia, Bank Sentral Tiongkok (People’s Bank of China/PBOC), dan Bank Sentral Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority/HKMA). Keterlibatan tiga bank sentral ini menunjukkan kompleksitas dan skala inisiatif tersebut, sekaligus komitmen kuat dari masing-masing pihak untuk menciptakan kerangka kerja yang robust dan terpercaya. Kolaborasi lintas yurisdiksi ini sangat penting untuk membangun infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien, memastikan stabilitas nilai tukar antara rupiah dan Yuan, serta menetapkan regulasi yang harmonis dan dapat diandalkan. Peran Bank Sentral Hong Kong, yang merupakan pusat keuangan global dan pintu gerbang utama ke pasar Tiongkok daratan, akan sangat vital dalam memfasilitasi aliran mata uang Yuan di pasar internasional dan menyediakan likuiditas tambahan jika diperlukan, sekaligus menambahkan lapisan kepercayaan dan aksesibilitas bagi pelaku pasar.
Bank Indonesia, di bawah kepemimpinan Gubernur Perry Warjiyo, telah lama menginisiasi dan mengembangkan kerangka kerja LCT dengan beberapa negara mitra dagang utama, termasuk Tiongkok. Data terbaru menunjukkan progres yang sangat positif dalam implementasi LCT antara Indonesia dan Tiongkok. Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai transaksi LCT Indonesia-Tiongkok terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tahun lalu, total nilai transaksi mencapai lebih dari US$ 25 miliar per tahun, dan pada tahun berjalan ini, transaksi bulanannya sudah menyentuh angka sekitar US$ 3,7 miliar. Angka-angka ini bukan hanya statistik, melainkan bukti nyata bahwa skema LCT memiliki potensi besar untuk mengurangi dominasi dolar AS dan memperkuat otonomi keuangan kedua negara. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin akrab dan nyaman dengan mekanisme LCT, melihatnya sebagai solusi yang praktis dan menguntungkan dalam mengelola risiko dan biaya perdagangan.
Untuk mendukung kelancaran transaksi LCT, BI juga telah proaktif bekerja sama dengan sejumlah bank di Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi Yuan dapat langsung dilakukan di dalam negeri tanpa hambatan berarti, menyediakan jalur langsung yang efisien. Perry Warjiyo menegaskan bahwa masyarakat maupun pelaku usaha di Indonesia kini sudah dapat melakukan transaksi Yuan, baik dalam bentuk spot, swap, maupun forward. Ini adalah langkah maju yang signifikan, karena menyediakan berbagai instrumen keuangan yang diperlukan untuk manajemen risiko nilai tukar dan kebutuhan transaksi sehari-hari. Ketersediaan instrumen ini di pasar domestik menunjukkan kesiapan infrastruktur keuangan Indonesia untuk mendukung perluasan LCT dan memfasilitasi transaksi dalam mata uang lokal secara lebih luas, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berpindah mata uang ketiga yang berbiaya tinggi.
Manfaat jangka panjang dari perluasan LCT dengan dukungan penuh BI sangatlah besar dan multifaset. Pertama, ini akan secara fundamental mengurangi ketergantungan Indonesia pada dolar AS. Dengan berkurangnya kebutuhan untuk mengkonversi mata uang melalui dolar AS, volatilitas rupiah terhadap dolar AS dapat lebih diminimalisir. Ini memberikan stabilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional, mengurangi biaya hedging, dan membuat perencanaan bisnis menjadi lebih prediktif dan efisien. Kedua, LCT akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal. Ketika nilai dolar AS bergejolak akibat faktor global, negara-negara yang sangat bergantung padanya akan merasakan dampaknya secara langsung dan signifikan. Dengan LCT, Indonesia memiliki "katup pengaman" yang mengurangi eksposur terhadap gejolak tersebut, meningkatkan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.
Ketiga, LCT juga berpotensi memperdalam pasar keuangan domestik. Dengan meningkatnya volume transaksi dalam rupiah dan Yuan, akan mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif terkait mata uang lokal. Ini termasuk pengembangan pasar derivatif mata uang lokal yang lebih likuid, yang akan memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha untuk mengelola risiko nilai tukar secara lebih efektif. Keempat, LCT mendukung visi regional untuk integrasi ekonomi yang lebih kuat. Indonesia dan Tiongkok adalah dua ekonomi terbesar di Asia, dan penguatan hubungan perdagangan dan investasi melalui LCT dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan untuk mengurangi dominasi mata uang global tertentu, mempromosikan regionalisme keuangan yang lebih kuat dan seimbang.
Namun, implementasi LCT secara luas tidak lepas dari tantangan yang perlu diatasi. Selain kebutuhan likuiditas yang telah disuarakan Himbara, ada juga tantangan dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka memahami manfaat dan mekanisme LCT secara komprehensif. Perbankan juga perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam memproses transaksi mata uang asing selain dolar AS secara efisien, termasuk pengembangan sistem dan sumber daya manusia. Harmonisasi regulasi antara bank sentral yang terlibat juga harus terus dijaga agar tidak ada hambatan administratif yang menghambat kelancaran transaksi. Dukungan dari BI dalam bentuk regulasi yang adaptif, insentif bagi bank dan pelaku usaha untuk menggunakan LCT, serta mitigasi risiko operasional akan sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.
Pernyataan Himbara kepada Thomas Djiwandono bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah refleksi dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan sektor perbankan untuk secara efektif menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi tekanan global yang terus-menerus, kolaborasi erat antara bank sentral dan bank komersial menjadi semakin vital. Dengan dukungan likuiditas 100% dari BI, bank-bank Himbara dapat melangkah dengan percaya diri untuk memperluas partisipasi dalam LCT, membawa manfaat konkret bagi eksportir, importir, dan pada akhirnya, bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini adalah langkah progresif menuju kedaulatan finansial yang lebih besar dan fondasi ekonomi yang lebih kokoh di masa depan, menjembatani kebutuhan riil dunia usaha dengan infrastruktur keuangan yang resilien.
(ahi/hns)
