Reportase.TV, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menjaga stabilitas fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang dinamis. Komitmen kuat ditegaskan untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap terkendali di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini bukan sekadar target, melainkan sebuah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sekaligus menjadi indikator penting bagi kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat kredit internasional terhadap kesehatan ekonomi Indonesia. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025).
Febrio menjelaskan bahwa pengawasan ketat terhadap pergerakan kas negara menjadi agenda prioritas Kemenkeu, terutama menjelang penutupan tahun anggaran. Proyeksi awal atau outlook pemerintah menunjukkan defisit fiskal akan berada di kisaran 2,78%. Namun, dinamika perekonomian yang tidak terduga selalu menjadi variabel yang harus diantisipasi. "Defisit (APBN) terjaga, di bawah 3 persen," ujar Febrio, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dengan seksama kondisi fiskal di sisa hari tahun ini. Ia menegaskan, meskipun ada potensi pelebaran defisit dari proyeksi awal, Kemenkeu memiliki strategi untuk memastikan angkanya tidak akan menembus batas aman 3% PDB. Komitmen ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan fiskal, menghindari risiko yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi jangka panjang.
Di balik optimisme menjaga defisit, Kemenkeu dihadapkan pada tantangan besar, yakni potensi penerimaan pajak yang tidak mencapai target alias shortfall. Isu ini bukan hal baru, namun menjadi semakin krusial menjelang akhir tahun anggaran. Febrio mengakui bahwa timnya sedang bekerja keras menghitung besaran shortfall tersebut. "Lagi kita hitung. Ini akhir tahun kita coba kalibrasi, teman-teman penerimaan sedang bekerja," jelasnya. Perhitungan ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sektor ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sepanjang tahun. Potensi shortfall ini tentu saja menuntut pemerintah untuk mencari sumber penerimaan alternatif atau melakukan efisiensi belanja agar keseimbangan APBN tetap terjaga.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah secara terbuka mengakui kemungkinan besar penerimaan pajak akan jauh dari target yang ditetapkan. Pernyataan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12/2025), menggarisbawahi realitas ekonomi yang kurang menguntungkan bagi penerimaan negara. "Iya shortfall. Cuma kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Ya melebar, ya lebar tapi nggak melebar lebih parah gitu," ungkap Purbaya, menunjukkan bahwa meskipun proyeksi menunjukkan kekurangan, pemerintah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi. Purbaya juga menekankan komitmennya untuk lebih "turun tangan" atau hands on dalam mengelola penerimaan pajak pada tahun depan, mengisyaratkan kemungkinan reformasi atau strategi baru yang lebih agresif untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Data menunjukkan betapa seriusnya tantangan ini. Per Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459 triliun, atau sekitar 70,2% dari target akhir tahun yang dipatok sebesar Rp 2.076,9 triliun. Angka ini tidak hanya jauh dari target, tetapi juga menunjukkan penurunan signifikan sebesar 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,5 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada basis pajak, baik dari sektor korporasi maupun individu. Beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab utama penurunan ini antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang memengaruhi kinerja ekspor dan investasi, fluktuasi harga komoditas utama yang berdampak pada sektor pertambangan dan perkebunan, serta kemungkinan adanya tekanan pada daya beli masyarakat yang tercermin dari konsumsi domestik.
Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa penurunan penerimaan pajak ini juga bisa disebabkan oleh sektor-sektor tertentu yang mengalami tekanan, seperti industri manufaktur yang menghadapi persaingan ketat atau sektor perdagangan yang terdampak oleh perubahan pola konsumsi. Selain itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak mungkin belum sepenuhnya membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, Purbaya menegaskan bahwa meskipun penerimaan pajak kemungkinan belum tumbuh subur di bulan November 2025, ada upaya sistematis untuk menahan laju penurunan tersebut agar tidak semakin parah. Upaya ini bisa mencakup percepatan restitusi pajak, intensifikasi pengawasan kepatuhan, serta optimalisasi penggalian potensi pajak dari wajib pajak yang belum optimal.
Menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB adalah prinsip kehati-hatian fiskal yang fundamental bagi Indonesia. Batas ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal, menghindari beban utang yang berlebihan, dan mempertahankan kepercayaan pasar. Jika defisit melebihi batas ini, konsekuensinya bisa sangat luas, mulai dari peningkatan biaya pinjaman pemerintah, penurunan peringkat kredit negara, hingga hilangnya kepercayaan investor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, strategi Kemenkeu untuk menjaga defisit ini melibatkan kombinasi antara pengendalian belanja, optimalisasi penerimaan non-pajak, dan pengelolaan utang yang cermat. Pengendalian belanja berarti memastikan setiap pengeluaran pemerintah efisien dan tepat sasaran, sementara optimalisasi penerimaan non-pajak (PNBP) bisa dilakukan melalui peningkatan tata kelola aset negara, efisiensi layanan publik, dan eksplorasi potensi sumber daya alam.
Namun, strategi fiskal tidak hanya berhenti pada angka defisit. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa APBN tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Prioritas belanja untuk infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial tetap harus dipertahankan. Ini adalah sebuah dilema yang kompleks: bagaimana menyeimbangkan antara disiplin fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam menghadapi shortfall penerimaan pajak, Kemenkeu mungkin perlu melakukan realokasi anggaran atau menunda beberapa proyek yang kurang prioritas untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati agar tidak menghambat sektor-sektor vital yang menjadi mesin penggerak ekonomi.
Untuk tahun mendatang, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk lebih hands on dalam mengelola penerimaan pajak. Pernyataan ini bisa diinterpretasikan sebagai sinyal adanya reformasi pajak yang lebih mendalam atau implementasi kebijakan perpajakan yang lebih tegas dan efektif. Potensi reformasi ini bisa mencakup penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak, serta evaluasi terhadap tarif dan basis pajak yang berlaku. Selain itu, pemerintah mungkin akan fokus pada perluasan basis pajak, seperti menggali potensi dari ekonomi digital atau sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata untuk meningkatkan penerimaan.
Menurut analisis dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (PKEKP), sebuah lembaga riset independen, tantangan penerimaan pajak yang dihadapi Indonesia pada tahun 2025 ini merupakan cerminan dari dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai guncangan. "Perlambatan ekonomi global, ditambah dengan fragmentasi geopolitik dan volatilitas harga komoditas, menciptakan tekanan yang signifikan pada kinerja ekspor dan investasi. Hal ini secara langsung memengaruhi profitabilitas perusahaan dan pendapatan individu, yang pada gilirannya menekan penerimaan pajak," ujar Dr. Citra Dewi, Kepala Ekonom PKEKP. Ia menambahkan, pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang masih memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan memberikan insentif pajak yang tepat sasaran untuk merangsang aktivitas ekonomi di sektor tersebut, sambil tetap menjaga disiplin fiskal. Dr. Citra juga menyarankan pentingnya penguatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten.
Selain itu, Kemenkeu juga perlu mengevaluasi dampak dari kebijakan insentif pajak yang telah diberikan. Meskipun insentif bertujuan untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi, perlu dipastikan bahwa insentif tersebut memberikan manfaat yang sepadan dengan potensi kehilangan penerimaan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif pajak menjadi kunci agar tidak terjadi kebocoran penerimaan yang tidak perlu. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan non-pajak juga bisa menjadi bantalan penting. Misalnya, melalui pengelolaan yang lebih efektif terhadap aset-aset negara, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber daya alam, serta peningkatan efisiensi layanan publik yang dapat menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang komprehensif. Ini mencakup tidak hanya reformasi perpajakan, tetapi juga reformasi birokrasi, peningkatan kualitas investasi publik, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan sistem fiskal yang tangguh, Indonesia akan lebih siap menghadapi gejolak ekonomi di masa depan. Upaya untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB di tengah shortfall pajak adalah sebuah langkah krusial dalam perjalanan menuju kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun tantangannya besar, komitmen dan strategi yang matang dari Kemenkeu diharapkan mampu membawa APBN 2025 tetap pada jalur yang aman dan mendukung visi Indonesia Maju.
Tantangan fiskal di akhir tahun 2025 ini menjadi pengingat akan kompleksitas pengelolaan ekonomi makro. Setiap angka dalam APBN, baik penerimaan maupun belanja, memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan arah pembangunan negara. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah, mulai dari menjaga disiplin defisit hingga mengidentifikasi dan mengatasi shortfall pajak, adalah upaya krusial untuk memastikan bahwa benteng fiskal Indonesia tetap kokoh di tengah badai ketidakpastian global dan domestik. Dengan pendekatan yang holistik, transparan, dan akuntabel, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi yang lebih resilient dan berdaya saing di kancah internasional. Keberhasilan dalam menakhodai kapal fiskal ini akan menjadi penentu utama stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.
(rea/kil)
