Reportase.TV, Jakarta – Kekhawatiran mendalam menyelimuti sektor industri furnitur nasional di tengah derasnya arus produk impor yang membanjiri pasar domestik. Para pengusaha mebel Indonesia, yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), secara langsung menyampaikan keluhan mereka kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Presiden pada Jumat, 19 Desember 2025, menjadi forum krusial bagi para pelaku usaha untuk menyuarakan tantangan daya saing, khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang dinilai timpang dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam.
Kadin Indonesia, melalui Ketua Umumnya, Anindya Bakrie, menggarisbawahi betapa seriusnya ancaman impor ini. "Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik," ujar Anin saat ditemui di Kementerian Keuangan usai pertemuan. Pernyataan ini mencerminkan realitas pahit di mana produk-produk mebel asing, yang seringkali didukung oleh struktur pembiayaan lebih kompetitif dan insentif ekspor yang agresif dari negara asalnya, mampu menggeser dominasi produk lokal di pasar domestik. Para pengusaha mengeluhkan bahwa biaya produksi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan suku bunga pinjaman, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor utama mereka, seperti Vietnam. Negara tetangga tersebut, menurut para pelaku industri, menawarkan skema pembiayaan dengan bunga yang jauh lebih rendah, memberikan keunggulan komparatif signifikan bagi eksportir mebelnya.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pangsa pasar domestik, tetapi juga mengikis daya saing produk furnitur Indonesia di pasar ekspor global. Dengan biaya pembiayaan yang lebih tinggi, produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dari segi harga dibandingkan dengan produk serupa dari negara-negara yang menikmati dukungan finansial lebih baik dari pemerintahnya. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat ekspansi ekspor, bahkan berpotensi mengurangi volume ekspor yang selama ini menjadi salah satu penopang devisa negara.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keseriusan pemerintah untuk mencari solusi konkret. "Dia bilang gini, daya saing mereka dengan luar, ada Vietnam segala macam dari sisi pembiayaan terganggu karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi dia tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi," kata Purbaya, mengutip inti pembicaraan dengan para pengusaha. Purbaya mengakui bahwa aspek pembiayaan merupakan salah satu kunci vital dalam meningkatkan daya saing industri, dan pemerintah berkomitmen untuk tidak tinggal diam melihat sektor strategis ini tertekan.
Dalam upaya mencari solusi konkret, Purbaya langsung menyoroti peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai instrumen pemerintah yang seharusnya dapat mendukung geliat ekspor dan daya saing produk Indonesia di kancah global. LPEI, yang juga dikenal sebagai Indonesia Eximbank, memiliki mandat untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para pelaku usaha berorientasi ekspor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi LPEI belum optimal dalam mendukung skala industri furnitur yang sedemikian besar.
"Saya kan punya LPEI, saya akan lihat LPEI seperti apa. Bukan bunganya aja yang tinggi, tapi jumlah uang yang disalurkan LPEI masih rendah, mereka bilang cuma Rp 200 miliar. Padahal mereka bilang bisa sampai Rp 16 triliun. Ini industri furnitur ya. Itu saya akan lihat, kan kalau kita bisa bantu, kita bantu," terang Purbaya dengan nada serius. Angka Rp 200 miliar yang disebutkan para pengusaha sebagai alokasi pembiayaan dari LPEI untuk sektor furnitur sangatlah minim jika dibandingkan dengan potensi kebutuhan industri yang diperkirakan mencapai Rp 16 triliun. Kesenjangan yang masif ini menjadi indikator bahwa LPEI belum mampu sepenuhnya menjadi tulang punggung pembiayaan bagi sektor ekspor yang padat karya dan berpotensi besar ini.
Purbaya tidak menampik adanya persoalan internal di LPEI. Ia mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut sempat menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi tata kelola maupun kapasitas penyaluran dana. "Tapi kita tahu, LPEI kemarin masih ada masalah. Jadi kita cek dulu betul belum di LPEI-nya. Kalau udah betul kita tambahkan insentif dukungan ke industri furnitur lewat LPEI," pungkasnya, menegaskan komitmen untuk melakukan audit dan perbaikan menyeluruh pada lembaga tersebut agar dapat berfungsi sesuai harapan, serta memastikan LPEI dapat mengoptimalkan perannya sebagai katalisator ekspor nasional. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan rendahnya penyaluran dana dan hambatan lainnya, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Anindya Bakrie dari Kadin menjelaskan bahwa permasalahan industri furnitur tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan. Deregulasi dan insentif yang komprehensif juga menjadi tuntutan utama. Hal ini mencakup kemudahan perizinan, akses terhadap bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif, efisiensi logistik, serta promosi produk Indonesia di pasar internasional. Kadin berharap pemerintah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif agar pengusaha lokal mampu bersaing, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga global.
Industri furnitur nasional merupakan salah satu sektor manufaktur strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam berupa kayu dan non-kayu, serta didukung oleh keahlian tangan perajin yang turun-temurun, Indonesia seharusnya memiliki keunggulan komparatif yang kuat di pasar global. Sektor ini tidak hanya menciptakan nilai tambah dari bahan baku lokal, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja, dari hulu hingga hilir, termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Ekspor furnitur Indonesia telah lama menjadi andalan devisa negara, namun tren penurunan surplus perdagangan, seperti yang diungkap Kadin, menjadi sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.
Keberhasilan Vietnam dalam mendominasi pasar furnitur global, terutama di segmen tertentu, tidak lepas dari strategi pemerintahnya yang agresif dalam mendukung industri berorientasi ekspor. Selain skema pembiayaan berbunga rendah, Vietnam juga dikenal memiliki rantai pasok yang efisien, biaya logistik yang kompetitif, serta insentif pajak yang menarik bagi investor asing dan domestik di sektor manufaktur. Diversifikasi pasar ekspor, serta perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ekstensif, juga menjadi faktor penunjang utama. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa tantangan struktural yang masih dihadapi industri furnitur Indonesia, seperti birokrasi yang panjang, biaya energi dan logistik yang tinggi, serta kurangnya akses terhadap teknologi modern dan inovasi desain.
Dampak dari gempuran impor tidak hanya terasa pada penurunan volume penjualan produk lokal. Lebih jauh, kondisi ini dapat menghambat investasi baru di sektor furnitur, memicu PHK massal jika pabrik-pabrik lokal tidak mampu bertahan, serta mematikan semangat inovasi di kalangan pengusaha. Ketika produk impor yang lebih murah dan didukung oleh ekosistem yang lebih efisien membanjiri pasar, daya saing harga produk lokal menjadi sangat tertekan, bahkan jika kualitas produk lokal diakui lebih unggul. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis pemerintah sangat dinantikan untuk membalikkan tren negatif ini.
Maka dari itu, revitalisasi LPEI menjadi langkah awal yang krusial, namun bukan satu-satunya. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi. Beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Peninjauan Ulang Tarif Bea Masuk: Menganalisis dan menyesuaikan tarif bea masuk untuk produk furnitur impor guna menciptakan lapangan persaingan yang lebih adil bagi produk domestik, tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional.
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang Ketat: Memastikan semua produk furnitur yang beredar di pasar domestik, baik lokal maupun impor, memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sama, sehingga mencegah masuknya produk berkualitas rendah yang merusak pasar dan citra industri.
- Penguatan Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN): Mendorong penggunaan bahan baku dan komponen lokal dalam produksi furnitur, sekaligus meningkatkan daya serap produk industri hulu dan menciptakan ekosistem industri yang lebih terintegrasi.
- Program Peningkatan Kualitas dan Desain: Mendukung inovasi desain, penggunaan teknologi modern, dan peningkatan kualitas produk agar furnitur Indonesia memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar global, serta dapat bersaing di segmen premium.
- Fasilitasi Akses Pasar Ekspor: Melalui promosi dagang yang agresif, partisipasi dalam pameran internasional, dan misi dagang yang didukung penuh oleh pemerintah, serta pemanfaatan jaringan diplomatik untuk membuka pasar baru.
- Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan: Mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga mereka dapat lebih fokus pada produksi dan pengembangan bisnis.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui program pelatihan vokasi yang relevan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang desain, produksi, pemasaran, dan manajemen rantai pasok furnitur, agar industri memiliki SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan pasar.
- Insentif Pajak dan Non-Pajak: Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru, inovasi produk, atau ekspansi kapasitas produksi, serta insentif non-pajak seperti kemudahan akses lahan dan infrastruktur.
Komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengecek dan memperbaiki kinerja LPEI, serta mencari skema pembiayaan yang lebih mendukung industri furnitur, merupakan angin segar bagi para pelaku usaha. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, Kadin, asosiasi industri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa industri furnitur Indonesia tidak hanya bertahan dari gempuran impor, tetapi juga kembali berjaya di pasar domestik maupun internasional, menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Langkah proaktif pemerintah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan diri pengusaha mebel dan mendorong investasi di sektor yang kaya akan potensi ini.
