Reportase.TV, Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah strategis yang signifikan untuk memperkuat basis data perpajakan negara. Langkah ini diwujudkan dengan perluasan kewajiban pelaporan data dan informasi oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan, mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Februari 2026, menandai era baru dalam administrasi perpajakan yang lebih transparan dan berbasis data.
Peraturan Menteri Keuangan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kemanfaatan data, serta memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian data dan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung penghimpunan data dan informasi yang akurat demi kepentingan penerimaan negara. Dalam pertimbangan aturan tersebut, disebutkan bahwa penyesuaian pengaturan rincian jenis data dan informasi, serta tata cara penyampaiannya, menjadi krusial dalam konteks dinamika ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks. Data dan informasi yang wajib disampaikan mencakup keterangan yang dapat secara komprehensif menggambarkan kegiatan atau usaha, penghasilan, dan/atau kekayaan wajib pajak, memberikan DJP gambaran yang lebih utuh mengenai profil kepatuhan dan potensi pajak.
Salah satu pihak yang secara spesifik diwajibkan untuk memberikan data dan informasi secara ekstensif kepada DJP adalah bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit. Kewajiban ini menargetkan setidaknya 27 bank dan lembaga keuangan terkemuka yang beroperasi di Indonesia untuk melaporkan data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Pemilihan data transaksi kartu kredit sebagai fokus utama tidak lepas dari perannya sebagai indikator vital aktivitas ekonomi dan potensi penghasilan bagi para pelaku usaha. Transaksi non-tunai, khususnya melalui kartu kredit, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern dan kegiatan bisnis, seringkali menjadi kanal penting bagi perputaran ekonomi yang perlu dipantau untuk memastikan kepatuhan pajak.
Penyampaian data dan informasi ini harus dilakukan secara daring (online) kepada DJP. Mekanisme pelaporan tahunan telah ditetapkan, dengan batas waktu penyampaian pertama kali paling lambat Maret 2027, dan selanjutnya pada akhir Maret setiap tahun berikutnya. Ketentuan ini memberikan waktu yang cukup bagi ILAP, khususnya perbankan, untuk menyiapkan sistem dan infrastruktur yang diperlukan guna memenuhi kewajiban pelaporan secara efisien dan akurat. Pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat tidak hanya mendukung tugas DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi seluruh wajib pajak.
DJP juga diberi kewenangan penuh untuk menghimpun data dan informasi tambahan jika data yang diterima dianggap tidak mencukupi. Pasal 5B ayat (1) PMK ini secara tegas menyatakan bahwa "Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud." Klausul ini menggarisbawahi komitmen DJP untuk tidak hanya mengandalkan data yang dilaporkan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan validasi silang dan penghimpunan data mandiri, sembari tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data sesuai undang-undang yang berlaku. Perlindungan kerahasiaan data wajib pajak menjadi prioritas utama, memastikan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan tetap terjaga.
Data Esensial yang Dilaporkan Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit:
Rincian jenis data yang wajib dilaporkan oleh bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit kepada DJP sangat detail, dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang transaksi merchant. Data-data tersebut meliputi:
- Nama bank/lembaga yang bertindak sebagai acquirer: Mengidentifikasi lembaga keuangan yang memproses transaksi kartu kredit untuk merchant.
- ID merchant: Nomor identifikasi unik untuk setiap merchant, memastikan akurasi data.
- Nama merchant: Nama resmi atau nama dagang merchant.
- Jenis identitas merchant: Misalnya, NPWP, NIK, atau jenis identitas resmi lainnya.
- Nomor identitas merchant: Nomor spesifik dari jenis identitas yang digunakan.
- Nama merchant sesuai identitas: Memastikan konsistensi data dengan dokumen legal merchant.
- Alamat lengkap merchant sesuai identitas: Informasi geografis penting untuk pemetaan aktivitas bisnis.
- Tahun settlement transaksi: Periode waktu transaksi diselesaikan.
- Total transaksi settlement: Jumlah keseluruhan transaksi yang berhasil diselesaikan, mencerminkan omzet merchant.
- Total transaksi batal: Jumlah transaksi yang dibatalkan, penting untuk penyesuaian penghasilan bruto.
Dengan adanya rincian data ini, DJP dapat melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan aktivitas transaksi riil, serta membantu dalam mendeteksi praktik-praktik penghindaran atau penggelapan pajak. Data-data ini akan menjadi alat yang sangat ampuh dalam upaya penegakan hukum perpajakan yang lebih adil dan efektif.
Implikasi PMK 8/2026 terhadap Ekosistem Perpajakan:
Peraturan ini memiliki implikasi yang luas bagi seluruh ekosistem perpajakan di Indonesia. Bagi wajib pajak, khususnya para merchant yang menerima pembayaran melalui kartu kredit, ini berarti perlunya pencatatan keuangan yang lebih rapi dan transparan. Konsistensi antara data transaksi yang tercatat secara internal dengan data yang dilaporkan oleh bank/lembaga penyelenggara kartu kredit akan menjadi kunci utama dalam menghindari potensi pemeriksaan atau sanksi dari DJP. Ini juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih disiplen dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seiring dengan meningkatnya pengawasan oleh otoritas pajak.
Bagi DJP, perluasan akses data ini adalah terobosan fundamental. Di era ekonomi digital, di mana transaksi seringkali tidak meninggalkan jejak kertas yang jelas, data elektronik menjadi sangat vital. Dengan data yang lebih kaya dan terperinci, DJP dapat:
- Meningkatkan Akurasi Penilaian Pajak: Memiliki gambaran yang lebih akurat tentang potensi penghasilan wajib pajak.
- Mengidentifikasi Risiko Kepatuhan: Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan profil risiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- Mengurangi Kesenjangan Pajak (Tax Gap): Meminimalisir potensi pajak yang tidak terkumpul karena pelaporan yang tidak lengkap atau tidak akurat.
- Mengoptimalkan Audit: Melakukan audit yang lebih terarah dan efisien berdasarkan temuan dari analisis data.
- Mendorong Kepatuhan Sukarela: Dengan kesadaran bahwa DJP memiliki akses data yang luas, wajib pajak diharapkan akan lebih termotivasi untuk patuh secara sukarela.
Selain itu, PMK 8/2026 juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi administrasi perpajakan, sejalan dengan tren global dalam transparansi pajak dan pertukaran informasi. Pemanfaatan teknologi big data dan analisis prediktif akan menjadi kunci bagi DJP untuk mengolah volume data yang sangat besar ini menjadi informasi yang actionable dan relevan. Integrasi data dari berbagai sumber ILAP akan memungkinkan DJP untuk membangun profil wajib pajak yang lebih holistik dan akurat.
Daftar 27 Bank/Lembaga Wajib Menyampaikan Data Transaksi Kartu Kredit:
Daftar lembaga yang diwajibkan untuk menyampaikan data ini mencakup bank-bank besar, baik bank milik negara maupun swasta, serta beberapa lembaga keuangan lainnya yang memiliki peran signifikan dalam ekosistem pembayaran kartu kredit di Indonesia. Keberadaan bank-bank ini sebagai acquirer menunjukkan dominasi mereka dalam memfasilitasi transaksi non-tunai di seluruh negeri. Daftar tersebut adalah sebagai berikut:
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Permata Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank Mega Tbk
- PT Bank Mega Syariah
- PT Bank MNC Internasional Tbk
- PT Bank Panin Tbk
- PT Bank KB Indonesia Tbk
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- PT Bank Sinarmas Tbk
- PT Bank ICBC Indonesia
- PT AEON Credit Services
- PT Honest Financial Technologies
- PT Shinhan Indo Finance
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk
- PT Bank QNB Indonesia Tbk
Ke-27 lembaga ini mewakili mayoritas pasar pemrosesan transaksi kartu kredit di Indonesia. Dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan data, DJP akan memiliki cakupan data yang sangat luas, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan pajak merchant di berbagai sektor ekonomi. Keberhasilan implementasi PMK 8/2026 akan sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara DJP dan ILAP yang berkewajiban, serta kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dari kedua belah pihak. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan.
