Reportase.TV, Jakarta – Portugal baru-baru ini diguncang aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade terakhir, melibatkan ribuan pekerja dari dua serikat buruh terbesar, Konfederasi Umum Pekerja Portugal (CGTP) dan Serikat Umum Pekerja (UGT). Aksi masif ini, yang berlangsung pada Kamis (11/12) dan diperkirakan berlanjut hingga Minggu (14/12/2025), telah melumpuhkan hampir seluruh layanan publik dan sebagian besar sektor swasta di negara tersebut, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga operasional transportasi umum, sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana reformasi ketenagakerjaan yang diusulkan pemerintah.
Dilansir dari AP News, gelombang protes dan mogok kerja ini menjadi momen langka bagi kedua serikat buruh raksasa tersebut untuk bersatu dalam aksi serentak. Terakhir kali CGTP dan UGT menggelar aksi bersama adalah pada tahun 2013, menunjukkan betapa seriusnya isu reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang kini diusulkan. Skala partisipasi yang luar biasa mencerminkan tingkat ketidakpuasan dan kekhawatiran mendalam di kalangan pekerja Portugal terkait masa depan hak-hak mereka.
Selama aksi berlangsung, pusat kota Lisbon, ibu kota Portugal, tampak sangat sepi. Suasana kota yang biasanya ramai dengan hiruk pikuk aktivitas perkantoran dan perdagangan berubah drastis menjadi senyap. Lalu lintas lengang dan jumlah pejalan kaki jauh berkurang dibandingkan hari kerja biasa. Fenomena ini bukan hanya karena solidaritas mogok, tetapi juga untuk menghindari kekacauan transportasi yang tidak terhindarkan. Banyak warga memilih untuk bekerja dari rumah, sementara sebagian besar lainnya bergabung dalam barisan mogok.
Dampak kelumpuhan ini terasa paling parah di sektor transportasi. Di Bandara Internasional Lisbon, puluhan, bahkan ratusan penerbangan terpaksa dibatalkan. Karyawan maskapai, mulai dari pilot, pramugari, petugas penanganan bagasi, hingga teknisi darat, turut serta dalam aksi mogok. Meskipun bandara secara teknis tetap dibuka, aktivitas operasionalnya jauh di bawah normal, menyisakan pemandangan yang sepi dan banyak jadwal penerbangan yang kosong. Maskapai penerbangan nasional TAP Air Portugal, misalnya, hanya mampu mengoperasikan 63 dari 283 penerbangan terjadwalnya. Angka ini sesuai dengan tingkat layanan minimum yang dipersyaratkan oleh hukum untuk menjaga fungsi esensial, namun jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan ribuan penumpang.
Layanan kereta api dan bus di seluruh Portugal juga beroperasi dengan sangat terbatas. Banyak rute dibatalkan atau mengalami penundaan yang signifikan, membuat perjalanan antar kota dan komuter menjadi sangat sulit. Metro Lisbon, jaringan kereta bawah tanah vital di ibu kota, bahkan mengumumkan penghentian layanan total mulai Rabu (10/12) pukul 11 malam, dan baru akan dilanjutkan pada Jumat (13/12) pagi. Kelumpuhan transportasi ini secara efektif mengisolasi kota-kota dan mengganggu mobilitas jutaan penduduk.
Tidak berhenti di sana, mayoritas perusahaan swasta juga ikut terdampak parah. Sektor manufaktur dan distribusi, yang menjadi tulang punggung ekonomi negara, mengalami gangguan serius karena banyaknya pekerja yang bergabung dalam aksi mogok nasional. Rantai pasokan terputus, produksi terhenti, dan pengiriman barang terhambat. Beberapa toko di Lisbon juga dilaporkan terpaksa ditutup, tidak hanya karena kurangnya pekerja tetapi juga karena minimnya pelanggan yang berani bepergian di tengah kekacauan.
Sektor layanan publik lainnya juga tidak luput dari dampak. Banyak janji temu medis non-darurat terpaksa dibatalkan karena sejumlah besar perawat dan staf medis lainnya ikut dalam aksi mogok. Operasional rumah sakit secara keseluruhan tetap dibuka untuk menangani kasus darurat, namun dengan kapasitas yang sangat terbatas dan tekanan yang luar biasa pada staf yang tersisa. Layanan pemerintah dan kota, termasuk pengumpulan sampah, kantor administrasi sipil, dan perpustakaan publik, hampir sepenuhnya lumpuh, menciptakan tumpukan sampah di jalanan dan penundaan layanan esensial lainnya. Sekolah-sekolah juga banyak yang ditutup atau hanya beroperasi sebagian, mengganggu proses belajar mengajar ribuan siswa.
Dua kelompok buruh terbesar yang mewakili hampir satu juta pekerja Portugal itu menegaskan bahwa perubahan dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru tersebut secara fundamental mencabut hak-hak pekerja yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Di antara perubahan yang paling kontroversial adalah kemudahan perusahaan untuk memecat pekerja, yang memberikan fleksibilitas lebih kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yang lebih luas dan kompensasi yang lebih rendah. Ini secara langsung mengancam keamanan kerja individu dan stabilitas finansial keluarga.
Selain itu, rancangan undang-undang tersebut juga mengusulkan untuk menolak atau membatasi hak mogok di sektor ekonomi tertentu, terutama di sektor-sektor yang dianggap esensial. Pembatasan semacam ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan tawar serikat pekerja dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyuarakan tuntutan. Poin lain yang memicu kemarahan adalah pembatasan waktu istirahat menyusui bagi ibu pekerja, dari ketentuan yang berlaku saat ini yang tidak terbatas menjadi hanya dua tahun pertama kehidupan bayi. Ini dianggap sebagai langkah mundur dalam perlindungan hak-hak ibu pekerja dan kesejahteraan anak.
Tiago Oliveira, kepala Konfederasi Umum Pekerja Portugal (CGTP), menyatakan dengan tegas bahwa aksi mogok ini adalah respons langsung terhadap apa yang ia sebut sebagai "serangan pemerintah terhadap hak-hak fundamental pekerja." Ia menambahkan, "Kami melihat para pekerja menuntut agar pemerintah menarik paket reformasi ketenagakerjaan ini. Mogok kerja ini mengungkapkan banyak hal tentang serangan pemerintah dan ini adalah respons dari para pekerja." Menurut Oliveira, undang-undang ini tidak hanya mengancam keamanan kerja individu tetapi juga merusak tatanan sosial yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Para pekerja menuntut agar pemerintah segera menarik paket reformasi ini secara keseluruhan dan membuka dialog yang konstruktif dengan serikat pekerja.
Krisis ini juga berakar pada kondisi ekonomi Portugal yang memang rentan. Sedari awal, Portugal merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di Uni Eropa, dan para pekerjanya termasuk yang bergaji paling rendah di antara 27 negara anggota tersebut. Menurut Institut Statistik Nasional Portugal, upah bulanan rata-rata pekerja di sana sekitar 1.600 euro atau setara dengan Rp 31.244.800 (dengan kurs Rp 19.528/euro) sebelum pajak. Sementara itu, upah minimum bulanan yang diperoleh ratusan ribu pekerja adalah 870 euro atau sekitar Rp 16.989.360 sebelum pajak. Angka-angka ini jauh di bawah rata-rata upah di negara-negara Eropa Barat lainnya, dan menempatkan Portugal di antara negara-negara anggota UE dengan tingkat upah terendah.
Belum lagi, warga Portugal juga terjepit oleh krisis perumahan yang parah dan biaya hidup yang terus meningkat. Harga properti, terutama di kota-kota besar seperti Lisbon dan Porto, telah melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh investasi asing yang masif, khususnya di sektor pariwisata dan properti mewah, serta kebijakan visa emas yang menarik pembeli dari luar negeri. Akibatnya, kaum muda dan keluarga berpenghasilan rendah kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Sewa bulanan untuk apartemen sederhana seringkali menyedot lebih dari separuh pendapatan bulanan rata-rata pekerja.
Inflasi juga tetap berada di angka sedikit di atas 2%, yang meskipun tampak moderat, memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat ketika upah stagnan. Harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terus meningkat, mengikis pendapatan yang sudah minim. Perpaduan antara upah rendah, krisis perumahan yang parah, dan inflasi yang terus menekan, telah menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi sebagian besar warga Portugal, memicu ketidakpuasan sosial yang mendalam dan menjadi alasan kuat di balik reaksi keras pekerja atas rencana reformasi ketenagakerjaan itu.
Di sisi lain, pemerintah Portugal berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk membuat perekonomian lebih fleksibel dan mendorong pertumbuhan. Pemerintah berargumen bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ada terlalu kaku dan menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar global. Mereka berharap bahwa reformasi ini akan menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi birokrasi yang dianggap menghambat pertumbuhan bisnis. Pemerintah percaya bahwa fleksibilitas yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja akan membuat Portugal lebih kompetitif dan menarik bagi investor, yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Namun, argumen ini tidak diterima begitu saja oleh serikat pekerja, yang melihatnya sebagai alasan untuk mengorbankan hak-hak pekerja demi kepentingan korporasi.
Aksi mogok ini juga menempatkan tekanan politik yang signifikan pada pemerintahan yang berkuasa. Dengan partisipasi yang luas dan dampak yang merata di seluruh sektor, pemerintah kini menghadapi dilema besar: apakah akan menarik atau merevisi usulan reformasi untuk meredakan ketegangan, atau tetap berpegang pada rencana mereka dengan risiko memicu gelombang protes yang lebih besar dan berpotensi mengganggu stabilitas politik.
Masa depan undang-undang ketenagakerjaan di Portugal kini berada di persimpangan jalan. Dialog antara pemerintah dan serikat pekerja menjadi krusial untuk menemukan titik temu. Jika tuntutan pekerja tidak diakomodasi, tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang aksi protes yang lebih besar di masa mendatang, yang dapat memperpanjang kelumpuhan dan memperburuk kondisi ekonomi negara yang sudah rapuh. Ketegangan antara kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja tetap menjadi isu sentral yang harus dipecahkan oleh Portugal.
(acd/acd)
