Reportase.TV, Jakarta – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) terus menjadi momok yang tak kunjung usai, berpotensi merugikan negara dan lingkungan secara masif. Polemik mengenai penanganan fenomena ini kembali mencuat ke permukaan, terutama setelah sempat muncul wacana untuk melegalkan aktivitas tambang ilegal, serupa dengan skema yang diterapkan pada sumur minyak rakyat. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) menegaskan bahwa persoalan PETI jauh lebih pelik dan kompleks dibandingkan dengan sumur minyak rakyat yang telah memiliki akar sejarah panjang.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwa, menjelaskan bahwa filosofi di balik penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 14 adalah untuk mengakomodasi sumur-sumur minyak yang memang sudah eksis sejak zaman dahulu dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat. "Filosofi Pak Menteri membuat Permen 14 itu karena memang itu sumur-sumur sudah ada sejak zaman dulu dan itu dikelola. Nah daripada mereka ilegal dan kemudian tidak produktif, sementara itu ada nilai ekonominya di situ, nah dibuatlah Permen 14," terang Jeffri dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (17 Desember). Regulasi tersebut dirancang untuk membawa aktivitas tersebut ke dalam kerangka legalitas, memastikan produktivitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang teratur.
Kontras dengan sumur minyak rakyat, tambang ilegal, menurut Jeffri, bukanlah warisan turun-temurun atau peninggalan masa lampau yang sudah ada sejak dulu. Sebaliknya, aktivitas PETI cenderung sporadis dan terus bermunculan di berbagai lokasi baru. "Tapi khusus untuk tambang ilegal, ini bukan ada sejak dulu. Bahkan kemungkinan setelah saya habis ngomong ini masih ada juga tambang ilegal," imbuhnya, menyoroti sifat dinamis dan sulit diprediksinya kemunculan tambang ilegal. Pernyataan ini secara tegas membedakan karakteristik PETI dari sumur minyak rakyat, menjadikannya masalah yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif.
Kompleksitas PETI tidak hanya terletak pada sifat kemunculannya yang acak, tetapi juga pada dampak multidimensional yang ditimbulkannya. Secara lingkungan, PETI seringkali menyebabkan deforestasi masif, pencemaran sungai dengan merkuri dan sianida, degradasi lahan yang tak terpulihkan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aspek sosialnya meliputi konflik antarwarga, masalah kesehatan bagi para penambang, praktik pekerja anak, hingga kehilangan mata pencarian bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian atau perikanan yang tercemar. Dari sisi ekonomi, PETI mengakibatkan kerugian negara yang signifikan dari sektor pajak dan royalti, menciptakan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha pertambangan legal, dan bahkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas ilegal lainnya.
Mengingat kerumitan tersebut, Jeffri menegaskan bahwa melegalkan tambang ilegal secara serta-merta bukanlah solusi yang mudah atau tepat. "Jadi enggak semudah itulah. Tapi tetap menjadi kajian dari apa kementerian. Artinya apa? Bukan persoalan, bisa saja, bisa saja ya. Bukan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan," ujarnya. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa ESDM tidak menutup pintu bagi opsi-opsi alternatif, namun opsi legalisasi langsung dianggap terlalu prematur dan berisiko tinggi tanpa kerangka yang jelas dan terkontrol.
Usulan kemitraan menjadi sorotan utama sebagai jalan tengah yang lebih realistis dan berkelanjutan. Jeffri mengemukakan bahwa model kemitraan ini dinilai lebih tepat diterapkan agar masyarakat sekitar tambang tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi secara legal dan terstruktur. Melalui kemitraan, aktivitas pertambangan rakyat dapat diawasi, diatur, dan dikelola sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari segi lingkungan maupun keselamatan kerja. "Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodir dalam aturan. Dalam aturan dan aturan main gitu. Itu aja. Gitu. Jadi enggak semudah yang kita membayangkan ya. Karena objeknya itu pasti berbeda," jelasnya, menekankan pentingnya regulasi dan aturan main yang jelas dalam setiap skema kemitraan.
Penerapan skema kemitraan ini tentu bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan legal, dan masyarakat setempat. Model kemitraan dapat berbentuk koperasi pertambangan rakyat yang bekerja sama dengan perusahaan tambang legal, penyediaan pelatihan keterampilan dan teknologi pertambangan yang aman, hingga fasilitasi akses pasar bagi hasil tambang yang sah. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan penambang ilegal ke dalam ekosistem pertambangan yang bertanggung jawab, sekaligus memberikan mereka jaminan keberlanjutan ekonomi. Ini juga akan meminimalisir risiko eksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang seringkali menjadi dalang di balik operasi tambang ilegal.
Saat ini, Kementerian ESDM masih mengedepankan penindakan hukum secara optimal terkait dengan aktivitas tambang ilegal. Penindakan ini meliputi investigasi, penyitaan alat berat, hingga proses hukum terhadap para pelaku, baik penambang langsung maupun pemodal di baliknya. Namun, penindakan hukum ini tidak berdiri sendiri. Jeffri menekankan bahwa upaya penegakan hukum dibarengi dengan pendekatan kemitraan sebagai strategi jangka panjang. "Sekarang ini tetap kita mengupayakan optimal. Optimalnya apa? Jadi penanganan lewat penindakan tetapi juga sekaligus dengan kemitraan untuk mendorong supaya masyarakat sekitar tambang itu juga memperoleh nilai ekonomi dari tambang. Caranya cuma begitu dulu untuk sementara ya," tuturnya, menggambarkan strategi ganda yang dijalankan ESDM.
Pendekatan ganda ini mencerminkan pemahaman bahwa masalah PETI tidak bisa diselesaikan hanya dengan tangan besi. Ada dimensi sosial dan ekonomi yang mendalam yang melatarbelakangi maraknya aktivitas ini, terutama di daerah-daerah terpencil dengan minimnya lapangan pekerjaan. Dengan memberikan alternatif ekonomi yang legal dan terjamin, diharapkan masyarakat tidak lagi terjerumus ke dalam praktik tambang ilegal yang penuh risiko. Ini adalah upaya holistik untuk menciptakan solusi yang adil bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kedaulatan negara atas sumber daya alam.
Untuk mencapai target penanganan PETI yang efektif, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga. Tidak hanya ESDM, peran kepolisian, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah sangat krusial dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pembinaan. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko tambang ilegal, serta pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti pemantauan satelit dan drone, dapat membantu dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas PETI di wilayah yang luas dan sulit dijangkau.
Kasus-kasus penindakan hukum terhadap tambang ilegal, seperti yang terlihat dalam video "Polisi Bongkar Kasus Tambang Ilegal di Gorontalo, 3 Orang Ditangkap," menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam memberantas praktik PETI. Namun, penindakan semata tidak akan cukup jika akar masalah sosial dan ekonomi tidak turut diatasi. Kemitraan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mengubah paradigma penambangan ilegal menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, aman, dan bertanggung jawab.
Melihat ke depan, ESDM terus melakukan kajian mendalam untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi tantangan PETI. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pertambangan yang seimbang, di mana sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, tanpa merusak lingkungan, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Inisiatif kemitraan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi masa depan pertambangan rakyat yang lebih terorganisir dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui kombinasi penindakan hukum yang tegas dan strategi kemitraan yang inovatif, ESDM bertekad untuk menanggulangi kompleksitas tambang ilegal demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
