Reportase.TV, Jakarta – Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association atau INACA) secara tegas menyatakan apresiasinya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah dalam meredam dampak signifikan lonjakan harga avtur global. Kebijakan komprehensif yang diumumkan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan struktur harga tiket dan insentif fiskal, dinilai sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan di tengah tantangan geopolitik yang tidak menentu.
Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, dalam keterangannya pada Senin, 6 April 2026, menyoroti kompleksitas situasi yang dihadapi. "Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, karena memang tidak mudah menyikapi kenaikan harga BBM avtur yang sangat tinggi akibat krisis geopolitik Timur Tengah," ujar Denon. Pernyataan ini menggarisbawahi pemahaman mendalam INACA terhadap tekanan ekonomi makro yang memengaruhi sektor penerbangan, di mana harga avtur merupakan salah satu komponen biaya operasional terbesar bagi maskapai. Kenaikan harga minyak mentah dunia, yang menjadi pemicu utama lonjakan harga avtur, telah membebani kinerja keuangan maskapai secara signifikan, bahkan berpotensi mengancam profitabilitas dan kelangsungan operasional.
Denon lebih lanjut menilai bahwa serangkaian kebijakan yang digulirkan pemerintah tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan mendesak maskapai dan juga masyarakat luas. Salah satu poin krusial yang mendapat sorotan positif adalah keputusan pemerintah untuk menghapus bea masuk suku cadang menjadi 0% dan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%. "Kami melihat kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan maskapai serta masyarakat, serta terdapat dukungan dari pemerintah dengan kebijakan penghapusan sementara PPN 11% dan penghapusan bea masuk sparepart menjadi 0%," lanjut Denon. Kebijakan ini, menurut INACA, merupakan respons cepat dan tepat yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan industri penerbangan nasional. Penghapusan bea masuk suku cadang akan secara langsung mengurangi biaya perawatan pesawat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada efisiensi operasional dan standar keselamatan penerbangan. Sementara itu, PPN DTP sebesar 11% akan meringankan beban finansial baik bagi maskapai maupun penumpang, menjaga daya beli masyarakat untuk melakukan perjalanan udara.
Dampak dari krisis geopolitik di Timur Tengah memang telah menciptakan gelombang ketidakpastian di pasar energi global. Konflik dan ketegangan di wilayah tersebut seringkali mengganggu rantai pasok minyak, memicu spekulasi, dan secara langsung mendongkrak harga komoditas strategis seperti minyak mentah dan avtur. Bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, seperti Indonesia, fluktuasi harga ini dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang luas, termasuk inflasi dan tekanan pada sektor-sektor industri yang padat energi seperti penerbangan. Maskapai penerbangan, yang biaya bahan bakarnya bisa mencapai 30-40% dari total biaya operasional, adalah salah satu pihak yang paling rentan terhadap guncangan harga avtur. Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan biaya ini akan diteruskan sepenuhnya kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang jauh lebih tinggi, berpotensi memukul sektor pariwisata dan konektivitas antardaerah.
Dalam konteks inilah, Denon Prawiraatmadja mengungkapkan harapan besar INACA agar kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dapat segera diimplementasikan di lapangan secepatnya. Implementasi yang cepat dan efektif diharapkan dapat memberikan bantuan konkret bagi operasional maskapai penerbangan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan penerbangan, yang merupakan prioritas utama. Lebih dari itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menjaga konektivitas transportasi udara di seluruh pelosok negeri. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi udara untuk mobilitas orang dan barang, sehingga menjaga stabilitas sektor ini adalah kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah memang telah mengizinkan penyesuaian harga tiket pesawat domestik untuk naik dalam rentang 9-13%. Keputusan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga avtur global yang tak terhindarkan imbas dari perang di Timur Tengah. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan keberlanjutan operasional maskapai dengan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Kenaikan harga tiket yang terkontrol ini diharapkan dapat mencegah kerugian besar bagi maskapai tanpa serta-merta membebani konsumen secara eksesif. Ini adalah sebuah kompromi yang hati-hati, mengingat pentingnya menjaga agar mobilitas udara tetap terjangkau bagi sebagian besar lapisan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 6 April 2026, menjelaskan secara rinci berbagai kebijakan yang diambil untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap dalam rentang 9-13% tersebut. Langkah-langkah strategis yang diuraikan oleh Airlangga mencakup beberapa aspek penting. Pertama, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, yang berfungsi sebagai subsidi langsung. Kebijakan ini memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian harga, beban PPN tidak ditanggung langsung oleh penumpang, sehingga harga tiket akhir tidak melonjak terlalu tinggi.
Kedua, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge ditetapkan sebesar 38%. Fuel surcharge adalah komponen biaya tambahan yang dikenakan maskapai untuk menutupi fluktuasi harga bahan bakar. Dengan menetapkannya pada angka 38%, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada maskapai untuk menyesuaikan biaya operasional mereka tanpa harus mengubah tarif dasar tiket secara drastis, sekaligus memberikan batasan agar tidak terjadi lonjakan biaya yang tidak terkendali. Ini adalah mekanisme yang umum digunakan dalam industri penerbangan untuk menghadapi ketidakpastian harga bahan bakar.
Ketiga, penghapusan bea masuk suku cadang menjadi 0%. Ini adalah langkah signifikan yang secara langsung mengurangi biaya pemeliharaan pesawat. Dengan berkurangnya biaya suku cadang, maskapai dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk aspek lain dari operasional atau bahkan menahan kenaikan harga tiket lebih lanjut. Kebijakan ini juga memiliki implikasi positif terhadap aspek keselamatan penerbangan, karena maskapai tidak akan ragu untuk mengganti suku cadang yang diperlukan tanpa terbebani biaya impor yang tinggi.
Keempat, penundaan penerapan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Penundaan ini memberikan ruang gerak bagi maskapai untuk menyesuaikan harga dalam batas yang lebih fleksibel, namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Kebijakan ini memastikan bahwa kenaikan harga tiket dilakukan secara bertahap dan terukur, tidak langsung menyentuh batas maksimal yang mungkin memberatkan konsumen. Airlangga menegaskan bahwa kombinasi kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang optimal. "Nah, untuk menjaga kenaikan tiket domestik menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah pertama PPN DTP 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi jumlah subsidi," ujar Airlangga.
Keseluruhan paket kebijakan ini mencerminkan pendekatan multi-aspek dari pemerintah untuk menanggulangi krisis avtur. Pemerintah tidak hanya fokus pada harga tiket, tetapi juga pada elemen biaya operasional maskapai lainnya, seperti suku cadang, untuk memberikan dukungan yang holistik. Langkah ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga ekosistem industri penerbangan tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya PPN DTP, masyarakat tidak merasakan dampak penuh dari kenaikan harga avtur, sementara maskapai tetap mendapatkan ruang untuk menjaga profitabilitas dan operasional mereka.
Dukungan dari pemerintah ini juga merupakan sinyal positif bagi investor dan pelaku pasar bahwa sektor penerbangan nasional tetap menjadi prioritas strategis. Di tengah gejolak ekonomi global, stabilitas industri penerbangan sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan konektivitas udara yang terjaga, pergerakan wisatawan domestik maupun internasional dapat terus berjalan, mendorong roda perekonomian daerah.
INACA dan seluruh anggotanya kini menantikan implementasi kebijakan ini secara efektif. Kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan akan menjadi kunci keberhasilan program mitigasi ini. Kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi maskapai akan terus diperlukan untuk memantau dampak kebijakan di lapangan, serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan di masa mendatang. Kondisi pasar avtur global yang volatil menuntut kewaspadaan dan fleksibilitas berkelanjutan dari semua pihak. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan sektor penerbangan nasional dapat terus beroperasi secara optimal, melayani kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.
