Reportase.TV, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berjibaku dalam upaya penanganan dan aksi tanggap bencana di berbagai wilayah Sumatera yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor parah. Fokus utama penanganan darurat kini tertuju pada Provinsi Aceh, yang diidentifikasi sebagai daerah dengan tingkat kerusakan infrastruktur paling masif dan kritis. Bencana alam yang melanda ini telah memutus akses vital, mengisolasi sejumlah komunitas, dan menimbulkan tantangan besar bagi distribusi bantuan serta pemulihan ekonomi lokal. Situasi darurat ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk memulihkan konektivitas dan mendukung kehidupan masyarakat yang terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo, dalam sebuah Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/12/2025), secara lugas menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi di Aceh. "Dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Karena Aceh sekarang, kan Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi," ujar Dody. Pernyataan ini menggarisbawahi skala kerusakan dan kompleksitas upaya pemulihan di provinsi paling barat Indonesia tersebut. Kawasan Aceh Tengah, dengan topografi pegunungan yang terjal, menjadi salah satu titik paling krusial di mana akses darat masih sangat terbatas, menghambat upaya penyelamatan dan penyaluran logistik penting bagi ribuan warga yang terperangkap.
Kondisi geografis Aceh, dengan pegunungan yang curam dan aliran sungai yang deras, menjadikannya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor, terutama saat musim penghujan ekstrem. Kerusakan infrastruktur di sana bukan hanya sekadar jalan yang terputus atau jembatan yang ambruk, melainkan juga mencakup hilangnya akses ke sumber daya dasar dan layanan publik. Desa-desa terpencil menjadi terisolasi total, memutus rantai pasok makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Tantangan terbesar adalah membuka kembali jalur-jalur ini secepat mungkin, di tengah kondisi medan yang sulit dan cuaca yang kerap tidak menentu, demi memastikan bantuan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Meskipun sebagian akses di Aceh telah berhasil dibuka kembali oleh tim gabungan, Dody mengakui bahwa pergerakan kendaraan masih sangat terbatas. Kendaraan berat, yang krusial untuk mengangkut material perbaikan dan bantuan skala besar, belum sepenuhnya dapat masuk ke lokasi-lokasi terdampak. Keterbatasan ini memaksa tim penyelamat untuk mengandalkan jalur udara, terutama helikopter, sebagai satu-satunya cara untuk menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang paling terisolasi. Operasi udara semacam ini tentu saja memiliki kapasitas yang terbatas dan biaya operasional yang tinggi, menambah kompleksitas dalam penanganan bencana berskala besar ini.
Sementara itu, di Sumatera Barat, dampak bencana juga tidak kalah signifikan, meskipun dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Dody menjelaskan bahwa daerah kabupaten menjadi wilayah yang paling terdampak di provinsi ini. Banyak jalan dan jembatan di tingkat daerah yang mengalami kerusakan parah, yang tentunya mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Kerusakan infrastruktur di tingkat kabupaten dan pedesaan ini seringkali luput dari perhatian publik secara luas, namun dampaknya langsung terasa oleh masyarakat sehari-hari, menghambat akses mereka ke pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat-pusat kota.
Data terkini yang dirilis oleh Kementerian PU per 17 Desember 2025, menggambarkan betapa masifnya kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Secara keseluruhan, telah teridentifikasi sebanyak 1.413 titik kerusakan infrastruktur di seluruh wilayah terdampak. Angka ini merupakan cerminan dari intensitas dan luasnya cakupan bencana yang melanda. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh mencatat 477 titik kerusakan, yang terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor. Angka ini menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan jumlah titik kerusakan terbanyak kedua setelah Sumatera Barat, namun dinilai paling parah secara strategis dan kompleksitas penanganannya.
Selanjutnya, Sumatera Utara (Sumut) juga tidak luput dari dampak bencana, dengan total 306 titik kerusakan. Rinciannya adalah 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor. Sementara itu, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat angka kerusakan tertinggi dengan 630 titik, yang terdiri atas 427 titik akibat banjir dan 203 titik akibat longsor. Data ini menunjukkan bahwa meskipun banjir menjadi penyebab dominan kerusakan, longsor juga memberikan kontribusi signifikan, terutama di daerah-daerah dengan kontur tanah yang labil dan curam. Upaya pemulihan harus mempertimbangkan karakteristik kerusakan yang berbeda ini untuk penanganan yang efektif.
Dalam merespons skala kerusakan yang demikian besar, Kementerian PU telah mengerahkan kekuatan penuh, termasuk pengerahan alat berat dalam jumlah fantastis. Total ada sebanyak 831 unit alat berat yang telah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 315 unit berasal langsung dari inventaris Kementerian PU, sementara 519 unit lainnya merupakan kontribusi vital dari mitra-mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengerahan alat berat ini mencakup ekskavator, buldoser, grader, loader, dan truk-truk pengangkut material, yang semuanya sangat penting untuk membersihkan material longsor, menimbun jalan yang ambles, serta membangun kembali struktur sementara maupun permanen.
Sebelumnya, Kementerian PU juga telah melaporkan progres signifikan dalam pemulihan jalan dan jembatan terdampak bencana di Aceh. Salah satu capaian terbaru yang patut diapresiasi adalah terhubungnya kembali ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya. Jalan ini kini dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, yang merupakan langkah awal penting untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan skala kecil. Meskipun demikian, akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan intensif, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong, yang memerlukan penanganan khusus akibat kerusakan parah.
Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif di berbagai lokasi strategis. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu, yang merupakan akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh, kini telah kembali terhubung sepenuhnya. Ini adalah jalur vital yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan berbagai kabupaten di bagian utara, sangat penting untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan pembukaan kembali jalur ini secara signifikan memperlancar arus logistik dan pergerakan penduduk, mendukung upaya pemulihan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun dan diperbaiki. Jembatan tersebut, yang menjadi penghubung krusial antar kabupaten, dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025. Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen dan material longsor yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian pada 19 Desember 2025, menunjukkan komitmen kuat untuk memulihkan konektivitas regional.
Di bagian tenggara Aceh, ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Meskipun demikian, di beberapa titik akses sinyal komunikasi masih terbatas, dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh, yang selama ini kerap terisolasi akibat kerusakan infrastruktur dan kondisi geografis yang menantang.
Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan yang sedang berlangsung pada sejumlah ruas jalan yang terdampak sangat berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang. Untuk mengatasi keterputusan ini, akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan pemasangan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara itu, pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025, yang akan memberikan solusi lebih stabil dan berkapasitas lebih besar.
Upaya penanganan bencana ini bukan hanya tentang memulihkan infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kembali ketahanan masyarakat dan infrastruktur yang lebih kuat di masa depan. Koordinasi lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI/Polri, serta organisasi kemanusiaan menjadi kunci keberhasilan. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang dan membangun infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, memastikan bahwa insiden serupa tidak lagi menyebabkan dampak separah ini. Kementerian PU berkomitmen tidak hanya memperbaiki, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan untuk keberlanjutan dan keselamatan seluruh warga Sumatera.
