Reportase.TV, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan penting ini diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025, dan diberlakukan efektif pada tanggal yang sama. Penetapan regulasi baru ini menjadi tonggak sejarah dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan iklim pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat.
Lahirnya PP 49/2025 ini tidak terlepas dari sejumlah pertimbangan fundamental yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Dalam poin pertimbangan huruf a, pemerintah secara eksplisit menyatakan urgensi perubahan regulasi demi menjaga daya beli pekerja agar dapat mencapai penghidupan yang layak. Selain itu, aturan ini juga dirancang untuk menjaga kelangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi, serta memelihara stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memberikan arahan hukum untuk penyempurnaan kerangka regulasi pengupahan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman.
PP 49/2025 merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang sebelumnya telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Proses perubahan berulang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan pengupahan agar sesuai dengan kondisi terkini dan aspirasi berbagai pihak. "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," demikian bunyi beleid tersebut, yang diakses pada Kamis (18/12/2025).
Inovasi dan Poin Perubahan Krusial dalam PP 49/2025
Salah satu poin perubahan paling signifikan dalam PP Nomor 49/2025 terletak pada perluasan rentang nilai variabel alfa (α). Dalam aturan sebelumnya, nilai alfa ditetapkan pada rentang 0,1 hingga 0,3. Namun, dalam regulasi terbaru ini, rentang nilai alfa diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9. Perubahan ini bukanlah sekadar angka, melainkan refleksi dari upaya pemerintah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penentuan upah minimum, sekaligus mengakomodasi kontribusi tenaga kerja yang lebih proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pasal 26 ayat 1 secara tegas menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyesuaikan nilai upah minimum setiap tahun. Penyesuaian ini dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan tiga variabel utama: pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa (α). Formula ini dirancang untuk memastikan bahwa penyesuaian upah minimum tidak hanya bersifat statis, tetapi dinamis mengikuti perkembangan ekonomi makro.
Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (3) memberikan penjelasan mendalam mengenai makna dan fungsi variabel alfa. "Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disimbolkan α merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh," jelas pasal tersebut. Ini menggarisbawahi bahwa alfa bukan sekadar angka matematis, melainkan representasi dari upaya mencapai keadilan dalam pembagian hasil pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja.
Formula Perhitungan Upah Minimum yang Dinamis
Formula dasar perhitungan Upah Minimum (UM) dalam PP 49/2025 sejatinya tidak mengalami perubahan drastis dari PP 36/2021, namun penyesuaian nilai alfa memberikan dampak yang signifikan.
Formula Perhitungan UMP:
UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)
Formula Nilai Penyesuaian UMP:
Nilai Penyesuaian UM(t+1) = Inflasi + (PE x α) x UM(t)
Keterangan:
- UM(t+1) : Upah minimum tahun depan
- UM(t) : Upah minimum berjalan
- Inflasi : Tingkat inflasi tahunan
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- α : Variabel dengan nilai antara 0,50 – 0,90.
Perluasan rentang nilai alfa dari 0,1-0,3 menjadi 0,5-0,9 menjadi pembeda utama yang krusial. Rentang alfa yang lebih tinggi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan kenaikan upah minimum yang lebih signifikan, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kontribusi tenaga kerja yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan upah minimum dapat lebih responsif terhadap peningkatan biaya hidup dan daya beli pekerja.
Penentuan nilai alfa ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pembahasan yang mendalam oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Proses ini mempertimbangkan dua aspek utama:
- Keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha: Ini adalah esensi dari dialog sosial tripartit, di mana kebutuhan pekerja untuk penghidupan layak dan kemampuan pengusaha untuk mempertahankan keberlangsungan usaha harus selaras.
- Perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL): KHL menjadi patokan penting untuk memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
Selain faktor-faktor tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi juga dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing, seperti tingkat pengangguran, struktur industri, dan kondisi pasar kerja lokal. Fleksibilitas ini penting untuk mengakomodasi keberagaman kondisi ekonomi dan sosial antarprovinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.
Mekanisme Penyesuaian Upah dan Batas Waktu Pengumuman
Salah satu klausul penting dalam PP 49/2025 adalah Pasal 26 ayat 9, yang menyatakan bahwa jika nilai penyesuaian upah minimum (hasil perhitungan formula) lebih kecil atau sama dengan nol, maka upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Klausul ini berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) untuk memastikan bahwa upah minimum tidak akan turun, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sangat menantang atau deflasi. Hal ini memberikan kepastian bagi pekerja bahwa pendapatan mereka tidak akan berkurang dari tahun sebelumnya.
Proses penghitungan UMP sendiri merupakan tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan perhitungan, rekomendasi upah minimum kemudian diajukan kepada Gubernur. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tersebut.
Perubahan penting lainnya terkait dengan tenggat waktu pengumuman upah minimum. Dalam aturan sebelumnya, pengumuman UMK dan UMP dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November. Namun, PP 49/2025 mempercepat tenggat waktu ini menjadi paling lambat pada tanggal 25 November. "Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 25 November tahun berjalan," jelas Pasal 35 ayat 2. Percepatan ini diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih panjang bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian anggaran dan perencanaan, serta memberikan kepastian lebih awal bagi para pekerja mengenai besaran upah yang akan mereka terima.
Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan tanggal 25 November jatuh pada hari libur. Dalam hal tanggal 25 November jatuh pada hari Minggu, libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum kabupaten/kota akan ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur satu hari setelah hari tersebut. Hal ini menjamin bahwa proses pengumuman tetap berjalan lancar tanpa terkendala oleh kalender libur. Setelah diumumkan, UMK dan UMP yang baru akan langsung berlaku efektif pada 1 Januari tahun berikutnya.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 ini diharapkan membawa angin segar dalam iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Bagi pekerja, perluasan rentang nilai alfa berpotensi menghasilkan kenaikan upah minimum yang lebih substansial, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini dapat meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan upah yang lebih representatif juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Di sisi lain, bagi pengusaha, meskipun potensi kenaikan upah lebih tinggi, PP ini tetap berupaya menjaga prinsip proporsionalitas dan keberlanjutan usaha. Peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam menentukan nilai alfa dengan mempertimbangkan kepentingan pengusaha menjadi kunci untuk menyeimbangkan tuntutan pekerja dan kemampuan perusahaan. Percepatan tenggat waktu pengumuman juga memberikan manfaat bagi dunia usaha untuk lebih cepat melakukan adaptasi dan perencanaan keuangan.
Secara makro, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan upah yang adil, potensi gejolak sosial akibat ketidakpuasan pekerja dapat diminimalisir. Namun, keberhasilan implementasi PP ini sangat bergantung pada dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di tingkat daerah. Transparansi dalam proses penentuan alfa dan perhitungan upah minimum akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan tujuan kebijakan tercapai.
Transformasi kebijakan pengupahan ini merupakan langkah progresif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada keseimbangan kepentingan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan pekerja, PP 49/2025 diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas hidup pekerja Indonesia di masa mendatang.
