Reportase.TV, Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu raksasa konstruksi milik negara, telah melangkah maju dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025. Pertemuan penting ini, yang berlangsung pada hari Rabu, 17 Desember 2025, menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang diharapkan akan membentuk arah dan kinerja perseroan di masa mendatang. Fokus utama RUPSLB adalah restrukturisasi kepemimpinan dan penyesuaian fundamental terhadap tata kelola perusahaan, seiring dengan dinamika regulasi yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rozi Sparta, Corporate Secretary Adhi Karya, menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah proaktif dan strategis yang krusial untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi terkini. Lebih jauh, langkah-langkah ini juga dirancang untuk mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ADHI ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor infrastruktur Indonesia yang terus berkembang pesat. Salah satu keputusan paling signifikan yang disetujui oleh para pemegang saham adalah perubahan susunan pengurus perseroan, yang mencerminkan upaya perusahaan untuk membawa kepemimpinan segar yang mampu menavigasi kompleksitas pasar konstruksi dan regulasi BUMN.
Tongkat Estafet Kepemimpinan: Dari Entus Asnawi Mukhson ke Moeharmein Z.C
Inti dari perubahan kepengurusan ini adalah pergantian pucuk pimpinan di jajaran Direksi. RUPSLB dengan resmi memberhentikan dengan hormat Entus Asnawi Mukhson dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Entus Asnawi Mukhson telah memimpin ADHI melalui berbagai fase, berkontribusi pada sejumlah proyek strategis nasional dan menjaga stabilitas kinerja perusahaan di tengah gejolak ekonomi. Dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Direksi ADhi Karya diakui dan dihargai oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam keterangan tertulisnya, Rozi Sparta menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas segala sumbangsih yang telah diberikan oleh Entus Asnawi Mukhson.
Sebagai penggantinya, RUPSLB menyetujui pengangkatan Moeharmein Z.C sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru. Penunjukan Moeharmein Z.C menandai era baru bagi Adhi Karya, membawa harapan akan inovasi dan peningkatan kinerja. Moeharmein Z.C diharapkan membawa pengalaman dan visi baru untuk memperkuat posisi ADHI sebagai pemain kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan latar belakang yang kuat di bidang konstruksi dan manajemen, Moeharmein Z.C dipercaya mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta memastikan ADHI tetap responsif terhadap kebutuhan pasar dan tuntutan regulasi. Tugasnya akan mencakup pengawasan proyek-proyek besar, pengelolaan risiko yang efektif, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Adaptasi Anggaran Dasar Perseroan Terhadap Dinamika UU BUMN Terbaru
Selain perubahan kepemimpinan, RUPSLB juga memberikan persetujuan krusial terhadap perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan respons fundamental terhadap evolusi kerangka hukum yang mengatur BUMN di Indonesia. Secara spesifik, perubahan tersebut dilakukan sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
UU BUMN terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola dan operasional BUMN. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam perubahan ini adalah penyesuaian pengelolaan operasional BUMN oleh Holding Operasional sesuai ketentuan Pasal 3AK ayat (2) UU BUMN. Konsep Holding Operasional ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih besar antar-BUMN dalam sektor yang sama, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing secara keseluruhan. Bagi Adhi Karya, penyesuaian ini berarti integrasi yang lebih erat dengan entitas-entitas BUMN lain di bawah struktur holding, yang berpotensi membuka peluang baru untuk kolaborasi proyek dan efisiensi rantai pasok.
Selain itu, perubahan anggaran dasar juga mencakup penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar lainnya dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan UU BUMN dan peraturan lainnya yang berlaku. Ini memastikan bahwa seluruh aspek legal dan operasional ADHI sepenuhnya patuh terhadap kerangka hukum terkini. Sebuah perubahan yang lebih spesifik namun tetap penting adalah perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Meskipun terkesan administratif, perubahan ini bisa jadi bagian dari strategi efisiensi operasional atau konsolidasi aset, yang mencerminkan upaya perusahaan untuk mengoptimalkan infrastruktur dan lokasi kantornya demi mendukung kegiatan bisnis yang lebih efektif.
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RKAP 2026: Langkah Menuju Fleksibilitas dan Efisiensi
Agenda penting lainnya yang disetujui dalam RUPSLB adalah Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, termasuk dengan perubahannya. RKAP merupakan dokumen strategis yang memuat rencana operasional dan keuangan perusahaan untuk tahun anggaran yang akan datang, berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh aktivitas perusahaan. Persetujuan RKAP secara tradisional memerlukan persetujuan dari pemegang saham, yang seringkali melibatkan proses panjang.
Pendelegasian kewenangan ini merupakan langkah maju yang signifikan menuju fleksibilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 15G ayat (3) sampai dengan ayat (5) UU BUMN terbaru, yang memungkinkan adanya mekanisme pendelegasian wewenang dalam persetujuan RKAP. Dengan adanya pendelegasian ini, proses persetujuan RKAP dapat menjadi lebih cepat dan adaptif, memungkinkan manajemen ADHI untuk merespons dinamika pasar dan peluang bisnis dengan lebih tangkas tanpa harus menunggu RUPSLB untuk setiap perubahan. Ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap kapabilitas dan akuntabilitas jajaran Direksi dan Komisaris yang baru. Namun, pendelegasian ini tetap berada dalam kerangka pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan terbaik perusahaan dan para pemegang saham.
Susunan Komisaris dan Direksi Adhi Karya: Kekuatan Baru untuk Masa Depan
Perubahan kepemimpinan di tingkat Direksi Utama tentu berdampak pada keseluruhan struktur Direksi, namun RUPSLB juga mengukuhkan beberapa posisi kunci lainnya di jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, memastikan adanya kombinasi antara pengalaman dan energi baru. Berikut adalah susunan lengkap Komisaris dan Direksi Adhi Karya setelah RUPSLB 2025:
Komisaris:
- Dody Usodo Hargosuseno, sebagai Komisaris Utama: Memimpin Dewan Komisaris dengan pengalaman luas dalam pengawasan dan tata kelola perusahaan.
- R. Erwin M. Singajuru, sebagai Komisaris Independen: Memberikan perspektif objektif dan independen dalam pengambilan keputusan strategis.
- Bob Arthur Lombogia, sebagai Komisaris: Membawa keahlian spesifik yang relevan dengan industri konstruksi.
- Rustam Sofyan Sirait, sebagai Komisaris Independen: Menambah kekuatan dalam pengawasan independen dan kepatuhan.
- Elan Suherlan, sebagai Komisaris Independen: Memperkuat fungsi pengawasan internal dan mitigasi risiko.
- Amelia Tetriana, sebagai Komisaris: Sebuah penambahan baru yang diharapkan membawa perspektif segar dan beragam ke dalam dewan.
Direksi:
- Moeharmein Z.C, sebagai Direktur Utama: Nakhoda baru yang bertanggung jawab penuh atas strategi dan kinerja perusahaan.
- Ki Syahgolang Permata, sebagai Direktur Human Capital dan Legal: Bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dan kepatuhan hukum.
- Bani Iqbal, sebagai Direktur Keuangan: Mengelola aspek keuangan perusahaan, memastikan stabilitas dan pertumbuhan finansial.
- Yan Arianto, sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman: Fokus pada identifikasi, mitigasi risiko, dan peningkatan sistem manajemen perusahaan.
- Alloysius Suko Widigdo, sebagai Direktur Operasi I: Mengawasi proyek-proyek operasional di segmen tertentu.
- Harimawan, sebagai Direktur Operasi II: Bertanggung jawab atas operasional proyek di segmen lainnya.
- Vera Kirana, sebagai Direktur Operasi III: Melengkapi jajaran operasional, memastikan efisiensi dan kualitas pelaksanaan proyek.
Perbandingan dengan susunan sebelumnya menunjukkan beberapa perubahan penting. Di jajaran Komisaris, Amelia Tetriana adalah wajah baru yang membawa tambahan kekuatan. Sementara itu, di jajaran Direksi, perubahan paling mencolok adalah di posisi Direktur Utama. Posisi Direktur Operasi I, II, III, Direktur Keuangan, Direktur Human Capital dan Legal, serta Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman menunjukkan keberlanjutan kepemimpinan yang telah terbukti, menjaga stabilitas operasional di tengah perubahan pucuk pimpinan. Ini adalah strategi yang cerdas, menggabungkan kepemimpinan baru dengan tim inti yang sudah solid dan memahami seluk-beluk operasional perusahaan.
Visi dan Prospek Adhi Karya di Bawah Kepemimpinan Baru
Dengan restrukturisasi kepemimpinan dan penyesuaian fundamental terhadap tata kelola, Adhi Karya siap menghadapi tantangan dan peluang di tahun-tahun mendatang. Sebagai salah satu BUMN konstruksi terkemuka, ADHI memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek-proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan tol, transportasi massal, dan fasilitas publik lainnya. Di bawah kepemimpinan Moeharmein Z.C, ADHI diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, memenangkan tender-tender baru, serta mengadopsi teknologi konstruksi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk fluktuasi harga material, persaingan ketat, serta kebutuhan akan pendanaan yang besar untuk proyek-proyek berskala mega. Namun, dengan struktur tata kelola yang lebih adaptif terhadap regulasi BUMN terbaru dan pendelegasian kewenangan RKAP, ADHI memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk merespons tantangan-tantangan ini secara efektif. Kehadiran Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman yang kuat juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif.
Secara keseluruhan, RUPSLB Adhi Karya tahun 2025 ini merupakan tonggak penting yang menandai komitmen perseroan untuk terus bertransformasi, beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan regulasi yang dinamis, serta memperkuat fondasi kepemimpinan dan tata kelola demi mencapai kinerja yang lebih unggul di masa depan. Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, melainkan refleksi dari strategi besar untuk memastikan Adhi Karya tetap relevan, kompetitif, dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan bangsa.
